Jelang Akhir Tahun, Menkeu Ungkap Realisasi Belanja Negara 87,5 Persen
Jakarta – Kinerja baik APBN tetap terjaga untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi. Hingga 14 Desember 2022, tercatat belanja negara mencapai Rp2.717,6 triliun atau sebesar 87,5 persen dari target APBN sudah terealisasi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Jakarta, pada Selasa (20/12).
Menkeu menyebut, bahwa APBN telah bekerja luar biasa keras selama tahun 2022 untuk menjaga perekonomian dan masyarakat dari berbagai guncangan global yang luar biasa, Sehingga momentum pemulihan tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terpelihara.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu menguraikan bahwa belanja negara sebesar Rp 2.717,6 triliun tersebut terdiri atas belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp 954,4 triliun yang dipergunakan untuk membayar gaji pegawai, balanja barang dan belanja modal. Kemudian belanja non K/L sebesar Rp1.013,5 triliun yang dipergunakan untuk membayar kompensasi , pemberian subsidi, dan program kartu pra kerja.
“Untuk para masyarakat yang terus mencari kerja dan mencari keahlian serta pelatihan kita telah menaikkan kartu prakerja sebesar Rp17,8 triliun, dari tadinya pagunya hanya Rp7 triliun. Siapa yang menikmati? sekali lagi masyarakat, yaitu dalam bentuk pelatihan, insentif mencari kerja dan juga insentif untuk memberikan feedback survei. Ini adalah APBN yang langsung dinikmati masyarakat,” terangnya.
Selain itu, dalam belanja negara juga terdapat komponen penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp749,75 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari penyaluran untuk kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non-Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), Pendanaan Otonomi Khusus (Otsus), serta Dana Desa (DD).
“Kalau kita lihat dari APBD sekali lagi, dengan transfer Rp749,75 daerah masih memiliki sumber penerimaan lain yaitu pendapatan asli daerah. dan kita lihat perekonomian daerah di seluruh Indonesia juga sudah mulai menunjukkan kebangkitan sesuai dengan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Menkeu.
Di lihat dari sisi penerimaan daerah, pajak daerah mengalami kenaikan 9,4 persen yang menggambarkan kegiatan ekonomi di daerah yang mulai meningkat, terutama ditunjukan oleh pertumbuhan pajak jenis konsumtif (pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, dan bahan bakar kendaraan bermotor).
Di sisi lain, belanja pemerintah daerah hingga akhir November 2022 tercatat sebesar Rp 858,01 Triliun Rupiah atau naik sebesar 1,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Belanja terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai Rp323,67 triliun, belanja barang 236,95 triliun, belanja modal Rp105,87 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp 191,53 triliun.
“Ini adalah kenaikan yang sangat baik dan kita harapkan semakin produktif dari belanja belanja di daerah,” ucapnya.
Di samping itu, komponen belanja negara lainnya adalah untuk pembiayaan investasi yang tercatat hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp82,05 triliun. Dana ini disalurkan terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti PT Adhi Karya, Waskita, dan Hutama Karya yang telah terealisasi.
Selain itu, juga disalurkan untuk PLN dalam rangka elektrifikasi, peningkatan SDM melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dukungan terhadap insfrastruktur proyek strategis nasional melalui LMAN, dukungan pembiayaan Perumahan melalui PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) persero, serta dukungan pemerintah terhadap penerbangan nasional Indonesia melalui PT Garuda Indonesia.
“Kita berharap Garuda akan bisa menjadi Airline yang sehat, tentu saja dengan berbagai langkah-langkah restructuring, penyehatan, serta bisa bertahan dan berkembang karena memang menjadi salah satu yang mendukung mobilitas masyarakat di Indonesia,” tukasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
