Connect with us
Pilkada Jateng 2018

Jawab Tantangan Sudirman Said, PDIP Siap Unjuk Kekuatan di Pilkada Jateng

PDIP

Semarang – Beberapa hari lalu bakal calon gubernur yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN, Sudirman Said menebar psy war dengan menyangsikan kekuatan PDIP dalam Pilkada Jawa Tengah 2018. Sudirman mengaku tidak gentar dengan nama besar PDI-P di Jawa Tengah.

Sudirman mengaku optimistis bisa bertarung melawan calon yang diusung PDI-P. Apalagi, dalam pilkada yang dijual bukan partai, melainkan figur yang bertarung di daerahnya. “Jadi nanti jawabannya seberapa kuat saya dan tim, perangkat, termasuk cawagub, penetrasi kepada masyarakat bawah, itu jadi tantangan. Jadi apa betul PDI-P itu kuat di mana-mana? Yang akan kami tawarkan adalah figur,” tandasnya.

Menanggapi pernyataan Sudirman Said tersebut Sekretaris DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Kusriyanto menegaskan bahwa kekuatan PDI-P di Jawa Tengah dapat dilihat dari kesuksesannya mengusung pemimpin daerah di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah. “Kalau di Jawa Tengah ya dicoba saja. Di mana-mana itu maksudnya di mana? Di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu 20 kabupaten/kota menang PDI-P. Jadi punya bupati 20, wakilnya kita punya 14 dari 35 kabupaten,” jelas Bambang, di Ungaran, Rabu (3/1/2017).

Bambang yang akrab disapa BK ini juga memaparkan kekuatan PDIP di lembaga legislatif Jateng. Bambang mengungkapkan mayoritas pimpinan DPRD kabupaten/kota di Jateng disapu bersih kader PDIP. “Legislatif? Ada 36 pimpinan DPRD (provinsi dan kabupaten/kota), semua jadi pimpinan. Ada 420 anggota DPRD provinsi maupun kabupaten,” tegasnya.

Untuk menghadapi Pilkada Jateng nanti, Bambang memastikan akan mengerahkan segala kekuatannya termasuk kadernya di eksekutif dan legislatif untuk bekerja keras memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung.

Dengan tegas Bambang lantas mempersilakan jika Sudirman hendak mencoba adu kekuatan dengan PDIP dalam Pilkada Jateng 2018 mendatang. “Ya nanti dicoba saja,” ujar Bambang yang juga Ketua DPRD Jateng.

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Rekapitulasi PPLN Disahkan, Jokowi Ungguli Prabowo di Kuala Lumpur

Oleh

Fakta News
(ilustrasi)

Jakarta – Pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin unggul atas rivalnya pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia. Hal tersebut berdasarkan rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara Pilpres 2019 untuk PPLN Kuala Lumpur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Alhamdulillah, rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur sah,” kata komisioner KPU Hasyim Asy’ari memutuskan hasil penghitungan suara dalam pleno di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Keputusan ini disaksikan para saksi dari tiap pasangan capres-cawapres dan partai peserta pemilu. Selain itu, hadir Ketua Bawaslu, Abhan, ditemani anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, Jokowi-Ma’ruf mendapat sekitar 50 ribu suara. Sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan sekitar 20 ribu suara.

Seperti diketahui, rekapitulasi nasional untuk Kuala Lumpur sempat alot akibat adanya 62 ribu surat suara via pos yang diterima melebihi batas waktu akhir. Pada akhirnya, KPU dan Bawaslu sepakat untuk tidak menghitung 62 ribu surat suara itu. Perolehan suara yang disahkan ini sudah dikurangi 62 ribu surat suara yang ditolak.

Berikut ini rekapitulasi penghitungan suara pilpres di PPLN Kuala Lumpur:

Pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin: 50.049

Pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 26.630

Suara sah: 76.679

Suara tidak sah: 49.070

Total suara tidak sah: 125.749

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Manfaatkan Aksi 22 Mei, Intelijen Gagalkan Penyelundupan Senjata untuk Sniper

Oleh

Fakta News
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ist)

Jakarta – Pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei nanti disinyalir akan dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggungjawab untuk berbuat ricuh. Bahkan upaya penyelundupan senjata telah diidentifikasi untuk memanfaatkan momentum aksi 22 Mei tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait situasi terkini mengenai pengumuman hasil Pemilu 2019.

“Intelijen kita sudah menangkap adanya upaya menyelundupkan senjata dalam rangka itu. Nah, jadi bukti-bukti itu sudah nyata. Untuk itu kita harus sampaikan terbuka pada masyarakat agar mengurungkan niatnya untuk berkumpul,” kata Moeldoko di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Moeldoko mengungkapkan bahwa motif penyelundupan senjata itu terindikasi untuk menciptakan isu adanya penembak jitu (sniper). Dia mengatakan narasi akan adanya penembak sudah diciptakan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan.

“Ya motifnya kita kan merangkai, dari awal sudah mulai diciptakan ada penembak, sniper di gedung-gedung ya kan. Itu semua penciptaan kondisi. ujung-ujungnya kita tangkap senjata yang kebetulan dengan perlengkapan peredam,” ungkap Moeldoko.

“Berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir, sehingga itu harus menggunakan teleskop. Itu untuk apa itu? Itu untuk senjata yang sudah disiapkan sniper. Yang begini-begini saya harus katakan terang benderang pada publik agar publik paham,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ini Tanggapan Sultan Hamengku Buwono X soal Aksi 22 Mei

Oleh

Fakta News
sultan hamengku buwono tanggapi aksi 22 mei
Presiden Jokowi dan Sri Sultan Hamengku Buwono X(Istimewa)

Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X enggan berkomentar soal rencana sekumpulan orang menggelar aksi 22 Mei saat pengumuman pemilu di Jakarta.

“Konteksnya (aksi apa) kan tidak tahu persis. Lha kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan pemilu, ya diakui saja mesti ada kekurangan, masak sempurna tidak ada masalah, karena ada orang yang juga berbuat masalah kan gitu. Tetapi kalau masalah itu bisa diselesaikan sesuai ketentuan perundangan, sudah selesai,” ujarnya kala menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-111 di Alun-alun Utara, Yogyakarta, Senin (20/5/19).

Menurut Sultan, perbedaan pilihan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan biasa, asal tetap menjaga batas-batas yang disepakati oleh undang-undang.

“Perbedaan pendapat itu biasa saja tidak ada masalah. Demokrasi itu seperti hanya bagaimana batas-batas itu harus dipahami semua pelaku politisi maupun para pejabat,” ujarnya.

Maka dari itu, dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Sultan meminta setiap pihak untuk tetap menjaga persatuan menjelang hasil pengumuman pemilu 2019. Ia meminta setiap warga bersatu meski berbeda pilihan politik.

“Saya kira masyarakat bisa memahami itu bahwa (pemilu) kita ini untuk menentukan legislatif, presiden, wakil presiden, bukan yang lain,” ungkapnya.

Baca juga:

Baca Selengkapnya