Jawab Antusiasme Masyarakat, Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022
Jakarta – Program Kartu Prakerja yang resmi diluncurkan sejak tahun 2020 dan terus berlanjut di tahun 2021 merupakan bukti dukungan Pemerintah terhadap masyarakat dalam menghadapi tantangan demi tantangan di masa pandemi Covid-19. Tidak hanya memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, melalui program tersebut Pemerintah juga memberikan insentif sebagai penunjang kebermanfaatan skill yang telah didapat oleh para penerima.
Pada tahun 2021, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat kepada 5.931.574 penerima yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dengan berakhirnya tahun 2021, maka pada hari Rabu (15/12) Program Kartu Prakerja tahun 2021 resmi ditutup.
“Pada malam hari ini pukul 23.59 WIB pendaftaran peserta baru akan ditutup untuk sementara. Saya mengucapkan sampai jumpa di Program Kartu Prakerja tahun 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto.
Sebagai informasi, Ekosistem Kartu Prakerja dibangun melalui kemitraan multi-pihak. Terdapat 7 platform digital, 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 663 pelatihan, 5 mitra pembayaran, 8 institusi pendidikan, 4 job platform yang saling terkoneksi, serta 8 Kementerian dan Lembaga dan 17 Pemerintah Daerah yang membantu menyediakan data. Pada tahun 2021, penerima Kartu Prakerja juga sudah dapat melihat informasi lowongan pekerjaan yang bersesuaian dengan pelatihan yang telah diambil atau keahlian masing-masing, sehingga antara sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja terhubung.
Meskipun Program Kartu Prakerja tahun 2021 telah resmi ditutup, Program Kartu Prakerja akan kembali dibuka di tahun 2022. Pemerintah melakukan ini berdasar pada berbagai pertimbangan, utamanya yakni antusiasme masyarakat dan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang terbukti melalui hasil kajian berbagai survei lembaga independen.
Lebih lanjut, Bank Dunia beberapa waktu lalu juga mengakui Program Kartu Prakerja sebagai program perlindungan sosial yang ideal. Secara sistem, Program yang telah memberikan pelatihan dan insentif kepada 11,4 juta orang selama 20 bulan tersebut juga diakui oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai best practice untuk dijadikan contoh bagi program-program lainnya.
Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021 yang dirilis oleh BPS juga menyatakan angkatan kerja yang mengetahui Kartu Prakerja mengalami peningkatan dan 87,2% penerima yang menyelesaikan pelatihan menyatakan bahwa pelatihan meningkatkan keterampilan kerjanya.
Selanjutnya, 27% Penerima Kartu Prakerja yang tidak bekerja pada Januari 2021, saat ini sudah bekerja atau berwirausaha. Untuk mendukung bagi mereka yang menjalankan usaha atau berwirausaha, Pemerintah juga memberikan dukukan kemudahan akses permodalan usaha melalui program KUR.
“Program Kartu Prakerja membuktikan sebagai satu-satunya layanan publik secara digital dan menjadi terobosan kebijakan ekonomi yang berdampak khususnya di bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan,” ungkap Menko Airlangga.
Hal positif lainnya, Program Kartu Prakerja mengakselerasi inklusi keuangan dimana 28% penerima Program Kartu Prakerja yang tidak memiliki rekening bank atau e-wallet sebelumnya, saat ini sudah memiliki rekening bank atau e-wallet.
“Anggaran Program Kartu Prakerja pada tahun 2022 adalah sebesar 11 triliun rupiah. Pada semester 1 program ini masih akan menjalankan skema semi bansos dan di Semester 2 akan dijalankan secara hybrid. Program ini juga terkait dengan inklusi keuangan yang bisa menjadi contoh dalam Presidensi G20 Indonesia dimana program ini bisa direplikasi oleh negara berkembang lainnya,” tutur Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi semua pihak yang telah membantu perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja. Menko Airlangga juga mengucapkan terima kasih atas dukungan media cetak maupun elektronik sehingga Program Kartu Prakerja menjadi program yang paling dicari di search engine Indonesia.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
