Jateng Raih Provinsi Berkinerja Terbaik Nasional, Ganjar: Semoga Pondasi Baik Ini Berlanjut
Jakarta – Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali meraih penghargaan. Kali ini, Ganjar berhasil menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi berkinerja terbaik secara nasional.
Penghargaan yang didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022 itu diberikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada Ganjar Pranowo, di Anjungan City of Makassar Pantai Losari, pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVII, Sabtu (29/4/2023).
Provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi provinsi berkinerja terbaik secara nasional dengan perolehan skor 3,714 status kinerja tinggi. Provinsi Jawa Tengah menempati posisi pertama mengungguli DI Yogyakarta di urutan kedua dengan skor 3,621 status kinerja tinggi, dan Jawa Timur di urutan ketiga yang memperoleh skor 3,613 status kinerja tinggi.
Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan, penghargaan itu dapat diraih berkat kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Pemprov Jateng. Termasuk, seluruh jajaran yang telah berdedikasi di kabupaten/ kota seprovinsi ini.
“Semuanya memberikan dukungan dan Alhamdulillah selama pengelolaan pemerintahan, good governance menjadi satu nilai yang penting dan jadi pedoman. Sehingga, dengan perencanaan bagus, maka eksekusinya juga akan bagus, dan hasilnya juga relatif bagus,” kata Ganjar.
Ganjar menegaskan, penghargaan kali ini bukanlah puncak. Menurutnya, itu hanya bagian dari apresiasi pemerintah pusat, untuk memotivasi agar bekerja semakin baik lagi.
“Kami harus lebih baik lagi, lebih inovatif, dan lebih bisa memberikan pelayanan pada masyarakat yang the best, dengan segala peralatan, metodologi yang dipunyai, termasuk pengalaman yang ada,” jelasnya.
Disinggung terkait kelanjutan kinerja dan program yang baik di Jateng, Ganjar yang akan selesai masa jabatannya pada September 2023 ini berharap ada keberlanjutan. Pondasi program yang sudah berjalan baik dilanjutkan, dan yang kurang disempurnakan.
Misalnya, lanjut dia, penerapan good governance, pondasi integritas dan gerakan antikorupsi yang ada di Jateng tetap bisa berjalan. Siapa pun penggantinya, diharapkan mampu melanjutkan program itu.
“Kami harapkan semua yang sudah bagus tetap dilanjutkan, jangan dibongkar-bongkar. Tapi seandainya ada yang kurang, tentu saja siapa pun nanti yang akan menjadi Gubernur Jawa Tengah, pasti punya inovasi yang jauh lebih baik,” tegasnya.
Selain Pemprov Jateng, beberapa kabupaten/ kota di Jateng juga mendapat penghargaan serupa. Untuk kategori Kinerja Terbaik Tingkat Kota, Kota Semarang menjadi yang terbaik secara nasional, diikuti Kota Surakarta di posisi ketiga dari 10 peserta.
Sementara untuk kategori kabupaten, dua kabupaten di Jateng juga mendapat penghargaan. Yakni, Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengucapkan selamat pada semua kepala daerah yang mendapatkan penghargaan. Ia berharap, penghargaan itu makin memotivasi semangat kepala daerah, untuk terus melaksanakan tugas sesuai dengan sistem pemerintahan otonomi daerah dengan baik.
“Bagi yang belum mendapat penghargaan, masih banyak kesempatan mendapatkan penghargaan di tempat lain. Namun, saya harap momentum ini bisa digunakan untuk introspeksi bagi daerah yang belum mendapat penghargaan, untuk bisa berprestasi di kemudian hari,” ucapnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
