Jateng Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Layanan Investasi Nasional 2021, Ganjar Siap Wujudkan Realisasi Investasi
Semarang – Kerja keras Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan reformasi birokrasi guna memberikan pelayanan yang baik membuahkan hasil. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menobatkan Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik nasional terkait pelayanan investasi tahun 2021.
Penghargaan diberikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dalam acara Rakornas Investasi 2021 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (24/11/2021). Jateng menjadi provinsi terbaik usai mengalahkan Jawa Barat dan Sumatera Barat yang menduduki peringkat dua dan tiga.
Selain provinsi, sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan pelayanan investasi terbaik. Di antaranya Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Sragen.
“Ikhtiar kawan-kawan melakukan reformasi terhadap layanan dengan kemudahan-kemudahan telah membuahkan hasil. Saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota atas capaian ini. Meski begitu, saya tetap ingatkan kita tidak boleh berpuas diri,” kata Ganjar, dikonfirmasi seusai mendapatkan penghargaan.
Menurutnya, masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Setelah pelayanan baik, kata Ganjar, tahap selanjutnya adalah mewujudkan realisasi investasi.
“Seperti pesan Pak Presiden tadi, bagaimana meningkatkan realisasi. Beliau juga pesan, jangan hanya yang besar-besar, tapi investasi kecil, UKM dan lainnya. Saya harap semua mempertahankan ini, dan saya ucapkan terima kasih karena ini bagian dari komitmen kawan-kawan,” ucapnya.
Lebih lanjut Ganjar menerangkan, banyak hal dilakukan Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan terbaik di sektor investasi. Jateng selalu konsisten dalam pelaksanaan online single submission (OSS). Selain itu, kemudahan-kemudahan lain seperti pemberantasan pungutan liar (pungli) hingga layanan prima di mal pelayanan publik diberikan.
“Saya minta kawan-kawan proaktif mengundang investor, membantu mereka dan memastikan tidak ada pungli. Kami juga menjadi guide pada calon investor tidak hanya pada perizinan, tapi sampai mereka melakukan usaha,” jelasnya.
Konsep after sale service, lanjut Ganjar, juga dilakukan di Jateng. Artinya, pelayanan tidak selesai setelah izin dikeluarkan, tapi jika di tengah jalan terjadi masalah, Pemprov Jateng akan membantu.
“Seringkali para pengusaha itu mengalami kesulitan di tengah jalan, jadi saya minta kawan-kawan bantu. Tidak hanya selesai saat memberikan izin di awal, tapi meng-guide mereka sampai akhir,” pungkasnya.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan senang dengan komitmen kementerian lembaga dan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota terkait pelayanan pada investasi. Menurutnya, urusan pelayanan, perizinan dan lainnya memang harus dilakukan untuk menggaet minat investor datang ke Indonesia.
“Saya senang tadi, ada kementerian, lembaga, provinsi dan kabupaten/ kota yang mendapatkan anugerah untuk investasi, baik realisasi maupun urusan pelayanan perizinan. Investor itu dilayani dengan baik saja belum tentu mau, apalagi yang tidak dilayani. Oleh sebab itu, pola lama yang jadul harus ditinggalkan, berikan layanan terbaik pada semua investor, baik yang kecil, sedang maupun besar. Semua harus dilayani dengan baik,” katanya.
Investasi lanjut Jokowi menjadi salah satu kunci percepatan pertumbuhan ekonomi. Sektor ini lanjut dia, bisa memberikan dampak besar dalam berbagai sektor kehidupan lainnya.
“Dengan adanya investasi, maka peredaran uang akan semakin besar. Dan itu menimbulkan efek lain, daya beli masyarakat naik, konsumsi naik dan pertumbuhan ekonomi juga naik,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ratna Kawuri mengatakan, realisasi investasi Jateng sampai triwulan III tahun 2021 sebesar Rp38,19 triliun. Jumlah itu sudah memenuhi 71,3% target capaian investasi Jateng tahun ini sebesar Rp53,53 triliun.
“Jumlah itu dipastikan bertambah karena minat investasi di Jateng cukup besar. Beberapa waktu lalu kami menggelar Central Java Investment Forum (CJIBF) dan banyak investor yang siap berinvestasi dengan rencana kepeminatan investasi sekitar Rp39 triliun,” kata Ratna.
Selain dari investor besar, Jateng lanjut Ratna juga memberikan pelayanan prima pada investor kecil termasuk UKM. Sampai dengan September 2021, sudah ada 205.626 unit usaha yang sudah berizin dengan total modal usaha sebesar Rp3,66 triliun.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
