Jangan Lupa Pada Pengungsi Gunung Agung
Karangasem – Dalam sebuah atap tanpa dinding, posko-posko darurat berdiri. Ratusan warga berkumpul membicarakan segala hal. Para orangtua membahas kabar terkini mengenai status Gunung Agung, sedangkan anak-anak terpaksa meninggalkan kegiatan belajarnya.
Kira-kira seperti itulah keadaan di Pos Komando Pengungsian Pasar Seni Manggis yang teretak di Karangasem, Bali. Berjarak sekitar 20 km dari Puncak Gunung Agung, posko tersebut sudah sangat penuh. Jumlah pengungsi sudah mencapai 760 orang. Namun diperkirakan akan ada 500 pengungsi lagi yang akan datang. Jelas mereka butuh bantuan.
Itu baru di Posko Pengungsian Pasar Seni Manggis. Sementara saat ini, berdasarkan data BPBD, ada sekitar 357 titik pengungsian yang tersebar di 7 kabupaten di Bali. Ketujuh Kabupaten tersebut adalah Gianyar, Bangli, Badung, Karangasem, Klungkung, dan Buleleng. Semua menampung sekitar 57.428 jiwa pengungsi dari segala usia.
Yang perlu dicatat, tidak semuanya memiliki fasilitas yang sama. Ada yang berupa bangunan kokoh, namun ada pula yang sekadar tenda darurat.
Jumlah pengungsi terbesar saat ini ada di Buleleng. Sekurangnya, ada sekitar 4946 jiwa yang tersebar di 13 titik pengungsian. Selain disiapkan tenda-tenda darurat, pos kesehatan, dapur umum, dan fasilitas MCK, aparat desa dan masyarakat setempat sudah ikut berpartisipasi memberikan bantuan sembako, termasuk bantuan tenaga memasak.
Seperti diketahui, memasuki hari kelima setelah kenaikan status Gunung Agung ke level awas, jumlah pengungsi semakin bertambah. Sampai pagi ini, total jumlah pengungsi sebanyak 57.428 jiwa yang tersebar di 357 posko pengungsian.
“Kami sudah mengumumkan lewat speaker, kita sama-sama membantu masyarakat di desa,” ujar Perbekel Desa Les, Gde Suslia.
Bantuan Hanya Siap untuk 30 Hari
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengklaim logistik untuk para pengungsi Gunung Agung, Bali, tercukupi hanya sampai 30 hari ke depan.
“Kami siap untuk 30 hari,” kata Kepala BNPB Willem Rampangilei di Pos Komando Penanggulangan Darurat Bencana Gunung Agung, Karangasem, Senin (25/9) kemarin.
Namun sampai sekarang bantuan logistik masih terus berdatangan ke pos komando. Bantuan tersebut berupa beras, selimut, obat-obatan, tenda, serta handy talky.
“Ketersediaan daerah pasti tidak siap untuk itu. Oleh karena itu, pemerintah pusat sudah mengirimkan barang yang tidak dimiliki daerah,” ujar purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut tersebut.
Sebelumnya, di Jakarta, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo, juga sudah menyinggung terkait pasokan bantuan untuk korban Gunung Agung. Saat ini untuk bantuan dana telah disiapkan sebesar Rp2 triliun yang berasal dari dana tak terduga APBD Bali. Dari dana itu, telah dikirimkan ke Kabupaten Karang Asem sebesar Rp1 miliar untuk kepentingan tanggap darurat bencana.
“Dana untuk bencana sudah siap semua, warga di sana juga gotong royongnya cukup erat. Mereka mau ungsikan ternak warga yang terkena radius bencana, bahkan ada yang dengan sukarela berikan lahan kosong untuk mengungsikan hewan ternak secara cuma-cuma,” kata Sutopo, di Jakarta.
Kian Kritis, Indonesia Harus Bersatu
Sementara aktivitas vulkanik Gunung Agung sendiri sudah semakin meningkat. Sejumlah gempa yang terjadi di sekitar Gunung Agung juga menunjukkan gejala yang sama. Pantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVBMG), setidaknya terjadi 564 gempa vulkanik dangkal, 547 gempa vuknaik dangkal, dan 89 gempa tektonik lokal.
“Jumlah kejadian gempa ini lebih besar daripada sebelumnya. Gunung Agung saat ini memasuki fase kritis,” kata Sutopo dalam keterangan tertulis, Selasa (26/9) ini.
Kendati demikian, lanjut Sutopo, fase kritis tak bisa dijadikan sebagai dasar untuk memastikan bahwa Gunung Agung pasti meletus, karena masih bergantung pada kekuatan dorongan magma ke permukaan.
“Jika kekuatan dorongan besar dan mampu menjebol sumbat lava maka akan terjadi letusan. Peluang terjadi letusan cukup besar, namun tidak dipastikan kapan meletus,” ujarnya kembali.
Namun yang juga patut diapresiasi adalah bersatunya masyarakat Bali. Dari mulai TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Basarnas, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan dan lainnya bahu-membahu saling membantu.
Masyarakat pun secara spontan memberikan bantuan kepada pengungsi. Banyak pihak yang menyediakan rumahnya menjadi tempat pengungsi. Tak hanya untuk masyarakat tapi juga tempat penampungan hewan ternaknya.
“Konsep ‘sister village’ atau desa kembar langsung dipraktekkan saat ribuan masyarakat mengungsi di mana desa-desa yang aman menerima pengungsi dari desa-desa yang berbahaya,” tutupnya.
Presiden Joko Widodo sendiri sore ini sudah mengunjungi langsung posko pengungsi di Klungkung, Bali. Presiden pun menyampaikan langsung empatinya dan mengapresiasi warga yang mau dievakuasi sementara.
“Prioritas yang terpenting adalah keselamatan rakyat kita”
-Presiden Joko Widodo-
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
