Connect with us

Jaga Solidilitas Nasional, Menkominfo Dorong Pers Sajikan Informasi Akurat

Jakarta – Konsolidasi dan kegotongroyongan antarpihak menjadi penting di tengah kontestasi demokrasi akan berlangsung. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate secara khusus mendorong pers bisa mentransmisikan berita dan informasi yang mampu menjaga soliditas nasional. Menurutnya hal itu ditujukan agar kontestasi dan sirkulasi demokrasi berjalan dengan baik.

“Sehingga memungkinkan output kontestasi demokrasi itu menghasilkan para pemimpin secara hirarkis. Berjenjang. Daerah dan pusat, pemimpin nasional dan kepala pemerintahan sekaligus negara yang berkualitas sesuai tantangan dan kebutuhan zaman 2024-2029. Kita butuh butuh konsolidasi dan kegotong-royongan memperjumpakan titik-titik kekuatan-kekuatan yang terdistribusi bisa bersimpul menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat,” ujarnya dalam Seminar Kebangsaan: Pers, Partai Politik, dan Pemilu, di Jakarta Selatan, Kamis (16/06/2022) malam.

Menkominfo mengakui pers dan penyiaran yang menjadi pilar demokrasi memiliki peran penting. Menurutnya kerja pers bukan hal yang mudah karena ada harapan untuk menjadi safe guard.

“Bukan pekerjaan yang gampang, di situasi seperti ini perlu tajam, cekatan, untuk bisa safe guard. Kita mempunyai pedang yang bisa dua matanya. Di samping tentu lembaga-lembaga negara lainnya yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kuasi pemerintah lainnya,” ungkapnya.

Menteri Johnny mengharapkan situasi kontestasi demokrasi di Indonesia tetap terkendali dengan baik. Selama ini proses itu dapat berlangsung dengan aman dan ke depan semua pihak juga mengharapkan akan menjadi pesta yang menggembirakan melalui kontestasi demokrasi yang harmonis.

“Di situlah peran pers dan media penting. Di situlah peran pers dan media dalam seleksi informasi agar yang ditransmisikan pada masyarakat tidak saja akurat dan tepat waktu. Tetapi juga berdampak bagi kehidupan bersama kita sebagai Indonesia yang satu,” tandasnya.

Di era disrupsi saat ini, Menkominfo menegaskan Indonesia perlu meletakkan dan menempatkan pers di tempat yang tepat. Hal itu diperlukan agar menjadi penyalur dan transmitter informasi yang akurat kepada masyarakat. Menurut Menteri Johnny, pers juga mempunyai sisi koin yang lain untuk menjaga sustainability pers sebagai industri.

“Pers tidak saja berada pada sisi koin transmisi informasi, tetapi juga sebagai manifestasi ekspresi demokrasi dan saluran atau kebebasan berpendapat dan berserikat. Di sisi yang lain, harus menjadi industri yang bisa bertumbuh sehat,” ujarnya.

Menurut Menkominfo saat ini media konvensional tengah menghadapi tantangan besar. Terutama berkaitan dengan konvergensi dan level playing field yang sama.

“Kita tahu sama-sama itu, kita telah berdiskusi lama tentang itu. Perlu kita jaga antara konvensional dengan the new commerce/atau the new media. Kita semua tahu itu, tetapi bagaimana memungkinkan satu arena yang baik bagi media agar pers sebagai industri sehat dalam misinya sebagai pilar demokrasi bisa berfungsi dengan baik,” tandasnya.

Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu Pemerintah bersama dengan industri media bersama-sama telah mengambil inisiatif untuk menyiapkan satu regulasi yang memungkinkan konvergensi.

“Saat ini sedang kita proses bersama, yang kita sebut dengan publisher right. Dokumen itu sedang dalam penyusunan dan tahapan. Namun demikian, sebagai benchmark, Presiden Uni Eropa, Ursula Von Der Leyen, baru saja menyampaikan beberapa waktu yang lalu Eoropean Union telah mengundang-undangkan Digital Market Act dan Digital Service Act yang juga bisa menjadi benchmark bagi Indonesia dalam menyusun publisher rights,” jelas Menteri Johnny.

Menurut Menkominfo Digital Service Act membuka ruang industri bisa bertumbuh dengan adil, berkembang dengan baik dan menciptakan iklim persaingan usaha yang seimbang.

“Platform-platform digital menjadi gate keeper yang bisa menjaga konvergensi. Hingga saat ini Uni Eropa merasa platform digital tidak berfungsi sebagai game keeper yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan satu regulasi yang mengatur agar platform-platform digital menjadi gate keeper yang fair for everyone,” tuturnya.

Melalui Digital Service Act, Menteri Johnny mengharapkan ruang digital dapat dijaga agar aman, bersih, dapat digunakan dengan baik.

“Juga, dua mata koin. Ini yang barangkali perlu menjadi masukan bagi kita, di satu sisi pers sebagai pilar demokrasi dan di sisi yang lain pers sebagai industri yang sustainability-nya harus terjaga dengan baik agar transmisi informasi juga bisa sehat,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menegaskan kembali dirinya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika bukan Menteri Penerangan. Meskipun di Kementerian Kominfo ada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, namun lebih menjalankan fungsi komunikasi publik.

“Ini biar tidak salah persepsi, banyak orang salah menyebut sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Perlu saya tegaskan saya ini bukan Menteri Penerangan. Di Kementerian Kominfo yang saya pimpin, ada Direktur Jenderal IKP yang bertugas melaksanakan komunikasi publik. Tetapi saya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika atau biasa disebut dalam Bahasa Inggris sebagai ICT Minister atau bahkan lebih spesifik dengan sebutan Menteri Digital,” tegasnya.

Menkominfo mengajak semua pihak untuk menjadi bagian dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di bidang digital. Hal itu dilakukan agar ruang digital dapat diisi dengan hal yang bermanfaat.

“Marilah bersama-sama kita perangi hoaks, misinformasi, disinformasi, malinformasi. Akhiri semburan-semburan dusta agar ruang digital kita bersih, agar kita hadapi dan nikmati pesta demokrasi dan pembangunan digital ekonomi yang potensial ini demi untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ajaknya.

Dalam seminar kebangsaan itu, hadir Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; Menteri Perdagangan periode Juli 2016-Oktober 2019, Enggartiasto Lukita; serta tokoh-tokoh prominen industri media.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya