Jaga Solidilitas Nasional, Menkominfo Dorong Pers Sajikan Informasi Akurat
Jakarta – Konsolidasi dan kegotongroyongan antarpihak menjadi penting di tengah kontestasi demokrasi akan berlangsung. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate secara khusus mendorong pers bisa mentransmisikan berita dan informasi yang mampu menjaga soliditas nasional. Menurutnya hal itu ditujukan agar kontestasi dan sirkulasi demokrasi berjalan dengan baik.
“Sehingga memungkinkan output kontestasi demokrasi itu menghasilkan para pemimpin secara hirarkis. Berjenjang. Daerah dan pusat, pemimpin nasional dan kepala pemerintahan sekaligus negara yang berkualitas sesuai tantangan dan kebutuhan zaman 2024-2029. Kita butuh butuh konsolidasi dan kegotong-royongan memperjumpakan titik-titik kekuatan-kekuatan yang terdistribusi bisa bersimpul menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat,” ujarnya dalam Seminar Kebangsaan: Pers, Partai Politik, dan Pemilu, di Jakarta Selatan, Kamis (16/06/2022) malam.
Menkominfo mengakui pers dan penyiaran yang menjadi pilar demokrasi memiliki peran penting. Menurutnya kerja pers bukan hal yang mudah karena ada harapan untuk menjadi safe guard.
“Bukan pekerjaan yang gampang, di situasi seperti ini perlu tajam, cekatan, untuk bisa safe guard. Kita mempunyai pedang yang bisa dua matanya. Di samping tentu lembaga-lembaga negara lainnya yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kuasi pemerintah lainnya,” ungkapnya.
Menteri Johnny mengharapkan situasi kontestasi demokrasi di Indonesia tetap terkendali dengan baik. Selama ini proses itu dapat berlangsung dengan aman dan ke depan semua pihak juga mengharapkan akan menjadi pesta yang menggembirakan melalui kontestasi demokrasi yang harmonis.
“Di situlah peran pers dan media penting. Di situlah peran pers dan media dalam seleksi informasi agar yang ditransmisikan pada masyarakat tidak saja akurat dan tepat waktu. Tetapi juga berdampak bagi kehidupan bersama kita sebagai Indonesia yang satu,” tandasnya.
Di era disrupsi saat ini, Menkominfo menegaskan Indonesia perlu meletakkan dan menempatkan pers di tempat yang tepat. Hal itu diperlukan agar menjadi penyalur dan transmitter informasi yang akurat kepada masyarakat. Menurut Menteri Johnny, pers juga mempunyai sisi koin yang lain untuk menjaga sustainability pers sebagai industri.
“Pers tidak saja berada pada sisi koin transmisi informasi, tetapi juga sebagai manifestasi ekspresi demokrasi dan saluran atau kebebasan berpendapat dan berserikat. Di sisi yang lain, harus menjadi industri yang bisa bertumbuh sehat,” ujarnya.
Menurut Menkominfo saat ini media konvensional tengah menghadapi tantangan besar. Terutama berkaitan dengan konvergensi dan level playing field yang sama.
“Kita tahu sama-sama itu, kita telah berdiskusi lama tentang itu. Perlu kita jaga antara konvensional dengan the new commerce/atau the new media. Kita semua tahu itu, tetapi bagaimana memungkinkan satu arena yang baik bagi media agar pers sebagai industri sehat dalam misinya sebagai pilar demokrasi bisa berfungsi dengan baik,” tandasnya.
Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu Pemerintah bersama dengan industri media bersama-sama telah mengambil inisiatif untuk menyiapkan satu regulasi yang memungkinkan konvergensi.
“Saat ini sedang kita proses bersama, yang kita sebut dengan publisher right. Dokumen itu sedang dalam penyusunan dan tahapan. Namun demikian, sebagai benchmark, Presiden Uni Eropa, Ursula Von Der Leyen, baru saja menyampaikan beberapa waktu yang lalu Eoropean Union telah mengundang-undangkan Digital Market Act dan Digital Service Act yang juga bisa menjadi benchmark bagi Indonesia dalam menyusun publisher rights,” jelas Menteri Johnny.
Menurut Menkominfo Digital Service Act membuka ruang industri bisa bertumbuh dengan adil, berkembang dengan baik dan menciptakan iklim persaingan usaha yang seimbang.
“Platform-platform digital menjadi gate keeper yang bisa menjaga konvergensi. Hingga saat ini Uni Eropa merasa platform digital tidak berfungsi sebagai game keeper yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan satu regulasi yang mengatur agar platform-platform digital menjadi gate keeper yang fair for everyone,” tuturnya.
Melalui Digital Service Act, Menteri Johnny mengharapkan ruang digital dapat dijaga agar aman, bersih, dapat digunakan dengan baik.
“Juga, dua mata koin. Ini yang barangkali perlu menjadi masukan bagi kita, di satu sisi pers sebagai pilar demokrasi dan di sisi yang lain pers sebagai industri yang sustainability-nya harus terjaga dengan baik agar transmisi informasi juga bisa sehat,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menegaskan kembali dirinya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika bukan Menteri Penerangan. Meskipun di Kementerian Kominfo ada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, namun lebih menjalankan fungsi komunikasi publik.
“Ini biar tidak salah persepsi, banyak orang salah menyebut sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Perlu saya tegaskan saya ini bukan Menteri Penerangan. Di Kementerian Kominfo yang saya pimpin, ada Direktur Jenderal IKP yang bertugas melaksanakan komunikasi publik. Tetapi saya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika atau biasa disebut dalam Bahasa Inggris sebagai ICT Minister atau bahkan lebih spesifik dengan sebutan Menteri Digital,” tegasnya.
Menkominfo mengajak semua pihak untuk menjadi bagian dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di bidang digital. Hal itu dilakukan agar ruang digital dapat diisi dengan hal yang bermanfaat.
“Marilah bersama-sama kita perangi hoaks, misinformasi, disinformasi, malinformasi. Akhiri semburan-semburan dusta agar ruang digital kita bersih, agar kita hadapi dan nikmati pesta demokrasi dan pembangunan digital ekonomi yang potensial ini demi untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ajaknya.
Dalam seminar kebangsaan itu, hadir Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; Menteri Perdagangan periode Juli 2016-Oktober 2019, Enggartiasto Lukita; serta tokoh-tokoh prominen industri media.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
