Jaga Kinerja Subholding Gas, PGN Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi di Proyek Strategis Gas Bumi Nasional
Jakarta – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero) berkomitmen melaksanakan mandat pemerintah untuk mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai core business pendorong kinerja perusahaan dan perekonomian nasional melalui utilisasi gas bumi.
Dalam kondisi pandemi dan tantangan-tantangan global, PGN sebagai kepanjangan tangan pemerintah tetap berkomitmen dan berupaya optimal menjadi bagian solusi pemulihan ekonomi nasional melalui komitmen penyaluran gas bumi ke sektor-sektor yang membutuhkan.
“Saat ini upaya-upaya sedang dilakukan PGN bersama Kementerian ESDM untuk bisa menjaga optimalisasi pengaliran gas bumi disemua sektor dengan menjaga dan memitigasi risiko tekanan terhadap kinerja perseroan. Diharapkan upaya bersama ini dapat meningkatkan pendapatan (revenue) dan menurunkan risiko dari potensi tekanan kinerja,” ungkap Suko Hartono, Direktur Utama PT PGN Tbk, dalam keterangannya, Kamis (25/3/2021).
Suko menjelaskan bahwa kinerja operasional harus tetap terus berjalan untuk melakukan pengembangan bisnis dan layanan gas bumi kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan diantaranya penyediaan gas bumi yang efisien untuk pembangkit listrik dan Kilang Pertamina, proyek pipanisasi gas bumi, pembangunan infrastruktur LNG, insentif pemanfaatan gas unutilized untuk pelanggan non Kepmen 89K, dan pembangunan jargas rumah tangga yang masif.
Kehandalan gas bumi penting untuk operasional pembangkit listrik agar bisa mendorong pemerataan akses listrik nasional yang efisien. Atas dasar tersebut, PGN melaksanakan penugasan Kepmen ESDM No 91.K/2020 dan pembangunan infrastruktur serta gasifikasi untuk PLTD di 52 titik sesuai Kepmen ESDM 13 tahun 2020.
Proyek gasifikasi LNG ke PLTD akan dapat menyediakan energi listrik yang efisien, serta menjadi peluang bagi PGN untuk memulai pengembangan infrastruktur gas dan perluasan pemanfaatan gas bumi di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur.
Untuk kebutuhan Kilang Pertamina, target di tahun 2021 ini adalah penyelesaian program Gasifikasi Kilang di Balongan, pelaksanaan proyek pembangunan LNG receiving di Kilang Cilacap untuk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan pipa dari Senipah ke Balikpapan untuk Kilang Balikpapan.
Saat ini, gasifikasi Kilang Balongan eksisting dipenuhi melalui penyaluran gas dari PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi. Guna mempertahankan pemenuhan kebutuhan gas di Kilang Balongan, SubHolding Gas mengintegrasikan penyaluran gas dari sumber tersebut dengan pasokan dari Sumatera Selatan melalui pipa SSWJ dan pipa WJA.
LNG Receiving Terminal Cilacap ditargetkan beroperasi pada semester II 2022 yang akan memenuhi kebutuhan gas di Refinary Unit IV Cilacap. Infrastruktur ini dapat menjadi entry point pengembangan pasar LNG Retail di Jawa Tengah bagian Selatan.
Kementerian ESDM dan PGN saat ini juga sedang mengupayakan penambahan pasokan gas ke Pupuk Kujang dari lapangan Sumatera. Alokasi gas PGN yang disalurkan ke Pupuk Kujang sesuai dengan PJBG akan meningkat dari sebesar 12 BBTUD menjadi 25 BBTUD di tahun 2021.
Suko menambahkan bahwa saat ini sistem infrastruktur PGN Group telah terintegrasi, sehingga akan meningkatkan kehandalan, efisiensi dan fleksibilitas gas bumi bagi pelanggan di berbagai sektor. PGN saat ini sedang membangun interkoneksi pipa SSWJ – WJA dan akan selesai pada semester I 2021.
“Dengan sistem infrastruktur gas bumi yang terintegrasi akan mendukung persetujuan alokasi gas multi destinasi untuk flexibilitas pasokan yang diharapkan dapat meningkatkan kehandalan dan jaminan pasokan gas bumi dan tentunya mendukung optimalisasi penyerapan demand gas bumi,” imbuhnya.
Di Jawa Bagian Timur, utilisasi terminal LNG Teluk Lamong sudah menunggu untuk mendorong peningkatan kebutuhan energi pasca pandemi. Pembangunan terminal ini mempunyai peran kunci menopang pasokan gas jangka panjang di Jawa Timur, dan pembukaan pasar ritel di Jawa-Bali dan sekitarnya melalui teknologi non pipa.
LNG dapat ditampung di Terminal Teluk Lamong, yang mempunyai fasilitas untuk penjualan ritel. Dengan begitu, LNG bisa langsung mengalir ke konsumen baik melalui jaringan pipa maupun distribusi non pipa melalui truk ISO Tank kepada konsumen ritel.
Selain itu, keberadaan terminal LNG Teluk Lamong diharapkan bisa mempercepat penggunaan energi ramah lingkungan bagi industri pelayaran atau di Program Sapta PGN disebut PGN Sektor Maritim.
Penyerapan gas dalam negeri pun akan dioptimalkan PGN untuk Tujuh Program Gasifikasi Nasional atau Sapta PGN, salah satunya melayani sektor rumah tangga atau PGN Sayang Ibu. Tahun 2021 PGN tetap berkomitmen menjalankan penugasan membangun Jargas dengan dana APBN sebanyak 120.776 SR di 21 kota/kabupaten. Sedangkan jargas mandiri, akan dibangun sebanyak 369.224 SR secara bertahap.
Volume niaga gas Subholding Gas diproyeksikan meningkat dari tahun 2020, karena adanya tambahan dari pelanggan eksisting ataupun pelanggan baru diantaranya Pupuk Indonesia, Kebutuhan gas untuk sektor pembangkit, gas untuk Kilang Pertamina, LNG Retail, dan pertumbuhan pemanfaatan gas di pelanggan eksisting maupun wilayah ekonomi baru.
“Selain upaya diatas, insentif yang sedang diusulkan untuk menjaga kinerja perseroan adalah bagaimana alokasi gas yang tidak termanfaatkan (unutilized) pada Kepmen 89.K bisa digunakan untuk melayani industri non Kepmen. Dengan begitu, penyerapan gas dapat semakin optimal mendorong perekonomian,” imbuh Suko.
PGN terus berusaha secara maksimal untuk mengoptimalkan portofolio Subholding Gas dalam memberikan kebermanfaatan yang optimal. Dengan mengelola 96% infrastruktur nasional dan 92% niaga gas bumi nasional, PGN akan lebih komprehensif dalam menjalankan mandat maupun berbagai terobosan untuk mempertahankan kehandalan dan perluasan akses gas bumi nasional.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
