Connect with us

Jadi Tersangka Dugaan Rasisme, Bareskrim Polri Jemput Paksa Ambroncius Nababan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan penetapan tersangka itu setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Ambroncius sebagai saksi pada kemarin hari dan lima saksi ahli, diantaranya ahli pidana dan bahasa.

Setelah itu, kata Argo, pihak kepolisian langsung melakukan gelar perkara pada hari ini yang dipimpin oleh Karo Wasidik Bareskrim Polri, dan diikuti oleh, penyidik Siber Bareskrim Polri, Propam Polri, Itwasum Polri dan Divkum Polri.

“Kemudian setelah gelar perkara hasil kesimpulam gelar perkara adalah menaikan status atas nama AN menjadi tersangka,” kata Argo saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).

Setelah dijadikan tersangka, Argo menyebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan penjemputan kepada Ambroncius Nababan. Hal itu dilakukan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Kemudian tadi setelah jadi tersangka, tadi sore penyidik Siber Bareskrim menjemput yang bersangkutan, dan sekitar jam 18.30 yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri. Saat ini jam 19.40 WIB sudah sampai di Bareskrim Polri. Selanjutnya penyidik akan lakukan pemeriksaan kepada AN sebagai tersangka,” ujar Argo.

Atas perbuatannya, Ambroncius disangka melanggar Pasal 45a ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan UU ITE dan juga Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan juga Pasal 156 KUHP.

“Ancaman di atas 5 tahun,” ucap Argo.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

38 Kepala Daerah Nyatakan Komitmen Bangun Mal Pelayanan Publik

Oleh

Fakta News

Jakarta – Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (02/03/2021), di Jakarta. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional.

Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Langkat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lebong, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Sanggau.

Kemudian Kabupaten Bulungan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blora, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Pariaman.

Selanjutnya Kota Jambi, Kota Pangkal Pinang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Kota Singkawang, Kota Palangkaraya, Kota Malang, Kota Yogyakarta, dan Kota Magelang.

Menteri PANRB mengatakan, dengan berdirinya MPP di kabupaten dan kota ini, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Hal administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat.

“Melalui MPP yang telah dipersiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional,” tegas Tjahjo.

Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Lebih jauh Tjahjo menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun wali kota. Komitmen para pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

“Pada hari ini kami membangun komitmen Bapak/Ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur Pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

Di sisi lain, tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, Pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.

Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB meminta instansi pemerintah untuk melakukan reformasi digital dengan membangun jaringan yang terkoneksi dan terintegrasi. Pola kerja pelayanan pemerintah harus segera beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan dukungannya atas pembangunan MPP. Pelayanan publik imbuhnya, sangat mendapat perhatian dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“MPP menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik dalam masyarakat,” ujar Yasonna.

Dalam acara penandatanganan komitmen tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyatakan antusiasmenya terhadap rencana pembangunan MPP di wilayah masing-masing yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.

“MPP ini sebenarnya miniatur pemerintahan yang akan tercermin bagaimana kita melayani publik dengan sangat baik,” ujar Bupati Karanganyar Juliyatmono.

Juliyatmono berharap MPP yang akan didirikan di kabupaten berjuluk Bumi Intanpari itu mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat. MPP tersebut akan mengusung konsep modern, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

“Kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Karanganyar,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Juliyatmono juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk senantiasa berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan. Ditambahkannya, berbagai manfaat akan terwujud lewat MPP, seperti kesempatan berinvestasi dan kemudahan berusaha.

“Silakan berinvestasi. Anda akan mendapat informasi yang akurat dan akan kami layani secara administratif. Anda akan punya kepastian hukum untuk berusaha,” tuturnya.

Senada dengan Juliyatmono, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Achmad Tarmizi menjelaskan bahwa kehadiran MPP memberikan dampak positif di tengah masyarakat. MPP ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berinvestasi serta mengurus pelayanan publik lainnya.

Achmad mengungkapkan, Kabupaten OKU menargetkan pembangunan MPP di daerahnya rampung pada tahun 2021-2022. Pembangunan ini, imbuhnya, merupakan jawaban atas permasalahan pelayanan di Kabupaten OKU, yaitu pelayanan publik yang tidak terpadu.

“Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat, ketiga kebutuhan tersebut dapat dicapai sekaligus melalui MPP,” ujarnya.

Achmad menilai, adanya berbagai pilihan pelayanan yang berlokasi di satu tempat akan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen, seperti dokumen kependudukan, perizinan, perpajakan, dan lain-lain.

“Dengan berdirinya MPP, masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkannya semaksimal mungkin supaya dapat terlaksana layanan publik yang baik,” tandas Achmad.

Sebagai informasi, saat ini telah diresmikan 35 MPP di Indonesia dengan karakterisktik sesuai dengan daerah masing-masing dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem, maupun sarana prasarana yang dimiliki.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bangkitlah Kota Medan, Geka Medan: Amanah Masyarakat Kota Medan Dapat Diwujudnyatakan oleh Bobby Nasution dan Aulia Rahman

Oleh

Fakta News
Gerakan Kebangkitan Medan (Geka Medan) Medan dititik NOL bersama Bobby Nasution dengan Tim Futsal Millennial di Kota Medan pada 25 November 2020 lalu

Medan – Gerakan Kebangkitan Medan (Geka Medan) Medan di titik NOL, menyambut baik atas pelantikan Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan periode 2021-2024. Geka Medan mengucapkan selamat menjalankan Amanah Masyarakat kota Medan, untuk dapat melakukan pembaharuan di segala sektor secara simultan.

“Melaksanakan kerja kerja kerja dari walikota sebelumnya yang belum terlaksana dan merencanakan kerja kerja kerja di tahun 2022. Geka Medan berharap pasangan walikota dan wakil walikota yang baru ini segera siap aksi kerja kerja dan kerja, guna penataan diberbagai sektor bersama-sama dengan SKPD yang sudah ada di Pemko Medan,” ucap Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Medan dititik NOL Mangatas Simarmata dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/3/2021).

Mangatas menambahkan, Geka Medan berharap sudah ada kerja kerja kerja nyata dalam 100 hari ke depan sejak dilantik tanggal 26 Februari 2021 yang lalu.

“Dalam suasana masih masa pandemi Covid-19 ini, kami Geka Medan berharap banyak agar kiranya pengawasan prokes dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 benar benar dapat terlaksana dengan baik. Dan kiranya bang Bobby Nasution serta bang Aulia Rachman dapat menciptakan terobosan baru untuk Kota Medan dalam menurunkan angka penderita Covid-19 di Kota Medan,” ujarnya.

Mangatas Simarmata yang juga didampingi oleh Rintosa Girsang sebagai Ketua Harian bersama sekretaris Indah Tobing, sangat berharap kepada pasangan walikota dan wakil walikota yang baru ini mampu melakukan terobosan pembaharuan di Kota Medan sehingga makin lebih baik dan bergerak dari titik NOL.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjil-Genap Ditiadakan 2 Minggu, Kota Bogor Perkuat PPKM Mikro

Oleh

Fakta News

Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) menyepakati beberapa kebijakan baru saat Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Penanganan Covid-19 di Posko Satgas Covid-19, Gedung Eks DPRD, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Selasa (2/3/2021).

Kebijakan yang disepakati diantaranya dua Minggu tidak ada Ganjil Genap (Gage) dan memperkuat PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, setelah mengevaluasi data seminggu terakhir, yang mana dari semua indikator, data-data menunjukkan tren baik. Mulai dari angka kasus aktif Covid-19 turun dari 1.339 (11,7 persen) menjadi 1.181 (9,8 persen).

Angka kesembuhan naik dari 9.932 (86,7 persen) menjadi 10.698 (88,6 persen). Angka kematian turun menjadi 1,6 persen dari sebelumnya 1,7 persen dan angka ketersediaan tempat tidur (BOR) di Rumah Sakit juga turun dari 48,5 persen menjadi 44,2 persen.

“Dari semua indikator semakin membaik, ini tidak saja dampak dari vaksin yang mungkin sudah mulai bekerja, tetapi juga dampak dari berbagai macam kebijakan Pemkot dan Forkompinda, seperti PPKM Mikro dan Ganjil Genap,” ujar Bima Arya.

Wali Kota menuturkan, karena langkah-langkah kebijakan Pemkot selalu terukur berdasarkan data-data, maka pihaknya selama dua Minggu kedepan meniadakan Ganjil Genap sembari mengevaluasi. Hal ini agar rem dan gas dilakukan tepat sesuai data-data.

“Jadi ada sedikit relaksasi kedepan untuk mendorong ekonomi. Di bulan Februari Rata-rata occupancy hotel 54,87 persen, omset restoran rata-rata menurun 65 persen, kunjungan ke pasar mulai membaik, jadi dua minggu kedepan tidak ada Ganjil Genap,” jelasnya.

Bima Arya menambahkan, pihaknya juga sepakat untuk lebih memperkuat lagi PPKM Mikro. Mulai dari posko, memperkuat koordinasi di lapangan serta akan ada simulasi khusus dengan 36 lurah baru bersama Satgas Covid-19 Kota Bogor.

“Setiap dua minggu semua dievaluasi. Jam operasional tetap tidak berubah, karena instruksi menteri jam 21.00 WIB restoran tutup,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, terkait dengan pelaksanaan Ganjil Genap, karena sudah ada tren penurunan dan juga perlu relaksasi ekonomi untuk semua pelaku usaha di Kota Bogor.

Sehingga dua Minggu kedepan tidak ada Ganjil Genap dengan catatan relaksasi ini tidak membuat masyarakat Kota Bogor menjadi tidak disiplin.

“Kalau angka (kasus Covid-1)) naik lagi, maka dua minggu kedepan akan kembali kami laksanakan Ganjil Genap,” tegasnya.

Kapolresta menuturkan, dalam memperkuat PPKM Mikro akan semakin dilibatkan Polisi RW dan ASN pendamping RW. Hal ini agar pada tingkat RT dan RW semakin berdaya dengan dukungan dinas, TNI dan Polri untuk bisa menekan penyebaran Covid-19 di tingkat lingkungan.

“Klaster perumahan dan klaster lingkungan hasil evaluasi kita menurun, semoga tetap bisa dipertahankan standar protokol kesehatan di daerah pemukiman,” terangnya.

Ia menambahkan, meski tidak ada Ganjip Genap, pihaknya masih melakukan pemantauan dengan tetap memberlakukan Crowd Free Road. Pasalnya, jika ada ruas jalan yang padat akan dilakukan penutupan sementara ataupun cara lain untuk mengurangi kepadatan.

“Terbukti setiap pelaksanaan Ganjil Genap, ada penurunan tempat kerumunan,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya