Jadi Sentra Pertanian, Jefry Romdonny Soroti Rendahnya Produktivitas di Tabanan Bali
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny menyoroti sejumlah hal terkait perekonomian di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan. Jefry mengatakan terdapat peningkatan perekonomian secara signifikan, khususnya di sektor akomodasi. Akan tetapi, Jefry menekankan, ada satu sektor yang perlu disoroti secara mendalam, yaitu sektor pertanian, mengingat pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup berperan dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Tabanan, Bali.
“Ada satu hal yang kita soroti, yaitu sektor pertanian, sebagaimana kita ketahui bahwa di Tabanan ini merupakan sentra daripada pertanian. Tetapi, produktivitas pertanian di kabupaten ini sendiri masih minim, sehingga pertumbuhannya masih negatif. Hal ini yang harus kami dorong, setidaknya pertanian ini jangan sampai hilang, meskipun banyak orang yang fokus pada wisata. Jangan sampai makin lama, lahan pertanian ini makin tidak ada,” papar Jefry dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Jumat (14/04/2023).
Politisi Fraksi Gerindra itu menekankan agar pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tabanan, Bali, ini harus berjalan beriringan, baik itu sektor pertanian maupun sektor pariwisata. Jefry mengatakan, selain sektor pertanian, memang fokus pertumbuhan perekonomian jatuh kepada sektor pariwisata. “Pariwisata ini tentunya juga harus meningkatkan pelayanan, sehingga wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung dapat merasa puas dan nama Bali, khususnya Indonesia, makin dikenal, dan berujung kepada peningkatan perekonomian,” jelas Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX itu.
Selain itu, masih terkait dengan pertumbuhan perekonomian, paparan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Bali ini sendiri masih berkisar empat persen, sementara target pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan di tahun 2023 berkisar 2-3 persen. Menanggapi hal tersebut, Jefry juga meminta agar pemerintah dapat mengoptimalkan program-program pemberdayaan tenaga kerja.
“Usaha lokal yang ada di Bali harus bisa memberdayakan penduduk lokal yang ada di wilayah sekitar. Jadi, jangan hanya mengambil sumber daya manusia (SDM) dari luar, sementara SDM dari wilayah sekitar menjadi tidak produktif. Harus memberdayakan SDM di sekitar agar bisa mengurangi jumlah pengangguran dan mengikis angka kemiskinan,” ujar Jefry.
Jeffry juga menyampaikan bahwa penguatan perekonomian juga sejalan dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Melalui penekanan inflasi, Jefry berharap beban perekonomian masyarakat dapat lebih ringan, seperti dengan mendapatkan harga-harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, terlebih sejumlah harga-harga meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri.
Kemudian, Jefry juga menyoroti terkait penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Jefry menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit di perbankan, baik kredit investasi, konsumsi, dan modal kerja harus bisa terus membaik. Selain itu, penyaluran KUR bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga harus terus diperluas.
“Saya melihat, beberapa paparan perbankan, dari sisi penyaluran kredit sudah cukup baik. Untuk penyaluran kredit sendiri, ada beberapa hal yang bisa meringankan debitur, seperti suku Bunga yang ditekan, sehingga ada ruang untuk menciptakan keuntungan dari usahanya,” tutup Jefry.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
