Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tengah dilanda prahara yang mengguncang perhatian publik tanah air. Pasalnya, sejumlah jajaran Kemenkeu ditengarai memiliki harta yang diluar kewajaran dan terindikasi melakukan tindakan pencucian uang.

Hal ini terungkap setelah adanya kasus penganiayaan berat oleh seorang anak pejabat eselon 3 di Direktorat Jendral Pajak (DJP) terhadap anak di bawah umur bernama Cristalino David Ozora. Pejabat DJP tersebut adalah Rafael Alun Trisambodo yang dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), memiliki harta sebesar Rp 56,7 Milyar, serta Rp37 Milyar di safe deposit box miliknya.

Kasus ini mulai terkuak tak lepas dari peran Menko Polhukam Mahfud MD yang merasa curiga dengan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo dengan jabatannya saat itu sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Kekayaannya ini dinilai tidak wajar dengan statusnya hanya pejabat eselon 3.

Mahfud MD pun langsung melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyikapi harta kekayaan tidak wajak Rafael Alun Trisambodo.

Mahfud yang juga Ketua Tim Penggerak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) meminta harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo harus diusut lantaran tidak sesuai dengan profilnya. Mahfud MD menyebutkan, pada 2012 Kejaksaan Agung pernah melaporkan soal harta kekayaan Rafael Alun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diteliti. Laporan yang sama kepada KPK diperkuat oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2013.

PPATK pun kini telah memblokir 40 rekening milik Rafael Alun Trisambodo dan uang tunai di safe deposit box tersebut, dan mengumumkan kepada publik bahwa mereka menemukan ada transaksi mencurigakan di rekening tersebut sebesar Rp500 Milyar. Tidak lama setelah informasi itu bergulir, berdasarkan data yang diperoleh dari PPATK, Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Penggerak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), menyampaikan bahwa ada transaksi yang berindikasi pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, sebesar Rp300 Triliun.

Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) pun memberikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang tengah membongkar adanya penyalahgunaan uang negara di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Kami sangat mengapresiasi pihak-pihak yang telah berani menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan uang negara. Kita butuh pejabat yang punya semangat dan keberanian untuk membongkar segala tindakan pemyalahgunaan di dalam institusi negara. Bagaimanapun tanpa kelugasan orang seperti Mahfud MD, dan pihak-pihak lainnya seperti Kemenkeu, PPATK dan KPK, maka praktek korupsi ini sepertinya akan tetap dibawah radar penegak hukum,” ucap Sekjen KAPT Achmad Fachruddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/03/2023).

“Selain itu, pengawasan dari masyarakat sehingga kasus ini menjadi perhatian publik, patut juga diapresiasi,” tambahnya.

Achmad fachruddin yang juga aktivis 98 ini menegaskan salah satu amanat reformasi yang harus terus dilakukan hingga saat ini adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya hal ini dapat dijadikan momentum untuk bersih-bersih korupsi tak hanya di Kemenkeu saja, namun juga pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Korupsi adalah masalah serius yang paling utama di Indonesia, dan potensi korupsi bukan hanya terjadi di sektor pembelanjaan uang negara saja, tetapi potensi korupsi itu akan jauh  lebih besar di sektor penerimaan negara. Korupsi di sektor penerimaan ini jauh lebih sulit untuk ditelisik mengingat uang tersebut belum tercatat dalam kas negara. Untuk itu kami mendorong agar laporan PPATK mengenai pencucian uang tersebut dijadikan momentum untuk melakukan bersih–bersih bukan hanya di lingkungan Kemenkeu, juga di lingkungan lainnya yang terkait dengan sumber Penghasilan Negara Bukan Pajak. Sesungguhnya PR terbesar bangsa ini, pasca reformasi 98, bukan saja membersihkan rezim Orba yang anti demokrasi, tetapi juga budaya korupsi yang berurat berakar,” tegas pria yang akrab disapa Kasino ini.

Diketahui hingga saat ini Kemenkeu secara bertahap mulai melakukan pemanggilan terhadap 69 pegawainya yang masuk dalam kategori resiko tinggi terhadap harta kekayaan miliknya dengan kategori tidak wajar. Dari 69 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi, Kemenkeu menilai terdapat 55 pegawai yang layak melakukan klarifikasi. Dari 55 pegawai tersebut, sebanyak 27 pegawai menjadi prioritas pemeriksaan Kemenkeu saat ini.

“Kita  harus kawal langkah Kemenkeu yang memeriksa 27 pegawai pajak yang memiliki rekening dengan jumlah yang mencurigakan, dan mendorong agar pemeriksaan dilakukan dengan serius,” tegasnya.

“Kami mendorong agar Kemenkeu bersama TPPU, KPK, Kepolisian dan BIN, bekerjasama untuk membentuk Gugus Tugas (Task Force) Anti Pencucian Uang, untuk melakukan penyidikan atas transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh 69 orang pegawai Kemenkeu, agar tindakan hukum dapat dilakukan. Jangan sampai 69 orang tersebut mencoreng nama baik 86 ribu lebih pegawai di lingkungan Kemenkeu,” imbuh Achmad Fachruddin menegaskan.

Achmad Fachruddin menambahkan, KAPT mendorong agar PPATK bekerja sama dengan Kemenkeu dan pihak terkait lainnya, menindaklanjuti temuan awal tersebut, dengan memberikan penjelasan yang rinci kepada pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan data tersebut.

“Kami harap kasus ini dapat membuat terungkapnya fenomena gunung es. Bisa saja hal ini tidak hanya terjadi di Kemenkeu, mungkin di kementerian atau lembaga lain. Bisa saja hingga di tingkat pemerintahan daerah. Tak kalah penting lagi aparat penegak hukum harus lebih cerdik dari para koruptor ini. Percayalah banyak praktik korupsi dan pencucian uang transaksinya lebih canggih dan kompleks yang sulit terendus PPATK
Untuk itu kami harap ini menjadi perhatian serius semua pihak untuk terus mengawal kasus ini hingga menjadi terang benderang dan tuntas hingga ke akar-akarnya,” pungkasnya.