IT Telkom Beri Bantuan Tiga Alat Canggih ke Pemkot Surabaya untuk Penanganan Covid-19
Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya mendapat bantuan tiga alat canggih hasil karya Institut Teknologi Telkom Surabaya untuk penanganan COVID-19 yakni robot service (Rose), bilik sterilisasi alat pelindung diri (APD) dan crane pemulasaran jenazah otomatis.
“Kami berharap alat ini dapat menekan angka penularan pasien terhadap para tenaga kesehatan di rumah sakit,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menerima bantuan dari Institut Teknologi Telkom di Balai Kota Surabaya, Rabu (13/5).
Wali Kota Risma mengatakan ketiga alat tersebut sangat membantu para tenaga kesehatan, salah satunya adalah alat bilik sterilisasi APD. Menurut dia, secara teori dokter maupun perawat tidak akan terpapar karena sudah menggunakan APD lengkap.
“Namun mengapa masih bisa tertular? Saya pikir saat melepasnya itu dia harus steril dahulu. Sehingga virusnya sudah mati sebelum kita melepas APD tersebut,” kata Risma.
Risma menjelaskan nantinya alat itu akan diletakkan di RSUD dr. Sowandhie agar dapat membantu para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan penanganan COVID-19. Selain itu, alat itu juga diharapkan dapat menekan angka penularan pasien terhadap para tenaga kesehatan.
Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga menyatakan sudah pernah berkoordinasi dengan jajarannya untuk membuat alat canggih yang dapat memudahkan pekerjaan medis seperti alat pengangkat jenazah otomatis.
“Mudah-mudahan alat ini bisa membantu nakes lagi. Lebih aman dan bisa membantu saudara-saudara kita. Nanti mungkin DKRTH akan memuat peti ini supaya dapat membantu percepatan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, ia juga memberikan motivasi kepada para mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya agar terus berkarya dan tidak mudah puas dengan pencapaian yang diraih. Tidak hanya itu, Risma menegaskan karya-karya pemuda inilah yang yang akan meneruskan kehidupan Indonesia.
“Indonesia tidak butuh kalian dari mana. Tapi negara ini butuh karya kalian agar kehidupan lebih baik. Kalau kalian tidak berkarya di situlah tidak akan ada kehidupan,” katanya.
Sementara itu, Rektor IT Telkom Surabaya Tri Arif Sarjono mengaku memberikan ketiga alat ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Pertama alat Rose yakni berupa robot yang dapat bergerak sendiri sesuai dengan perintah operator untuk membantu peletakkan barang-barang logistik, seperti makanan, baju maupun obat-obatan. Alat ini sebelumnya sudah pernah dipresentasikan kepada Wali Kota Risma namun ada sedikit revisi dan disempurnakan kembali.
“Kedua, bilik sterilisasi APD yang lebih canggih dari pada sebelumnya. Sebab selain kedap (ada karet-karet di bagian pintu), cairan yang sudah keluar dapat diserap oleh vakum yang menyedot sehingga aliran airnya sudah masuk ke vakum. Jadi tidak bingung airnya terbuang kemana,” katanya.
Berikutnya teknologi baru itu bernama crane pemulasaran jenazah otomatis. Arif menyebut, alat canggih itu dapat mengantarkan jenazah ke liang lahat tanpa ada kontak fisik secara langsung dengan petugas.
Alat tersebut terdiri dari tiga bagian yakni pertama keranda yang berfungsi membawa peti jenazah dari ruang jenazah ke ambulans dan dari ambulans ke liang lahat yang digerakkan dengan konsol dan dipegang oleh operator.
“Bagian kedua bernama crane. Itu yang terpasang di atas liang lahat. Fungsinya untuk menurunkan peti mati dari keranda menuju liang lahat,” katanya.
Untuk membawa peti jenazah ke atas liang lahat, Arif memastikan operator harus mengarahkan keranda mendekati liang lahat. Kemudian, operator beserta tim memasang rel roda keranda membujur di atas liang lahat agar crane dapat melintang di atas liang lahat.
“Lalu operator menaikkan keranda peti jenazah di atas liang lahat dengan menggunakan rel. Setelah diangkat baru keranda dan relnya dipindahkan supaya peti dapat masuk ke dalam liang lahat,” ujarnya.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
