Istimewa, Jersey Rider Tour de Borobudur 2022 Karya Anak Berkebutuhan Khusus
Jakarta – Gelaran Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII tahun 2022 akan sedikit berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Para pesepeda dan atlet yang ikut dalam event tersebut, akan mendapatkan sentuhan tangan kreatif dari anak berkebutuhan khusus. Sebab, dalam event kali ini desain jersey dibuat oleh Jason Santoso, anak berkebutuhan khusus asal Solo.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, perbedaan penyelenggaraan tahun ini memang tidak terlalu banyak dibandingkan sebelumnya. Tetapi hal baru yang dihadirkan kali ini begitu istimewa, karena melibatkan anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
“Para penyandang disabilitas itu, kita ajak mereka untuk mendesain, hasilnya ditempelkan pada jersey yang ada di acara nantinya. Jadi bedanya sekarang jersey kita buat dengan desain unik, dari anak-anak berkebutuhan khusus,” katanya saat menghadiri konferensi pers Tour de Borobudur XXII di GOR Jatidiri, Rabu (28/9/2022).
Sebagai gambaran, jersey yang nanti akan dikenakan oleh peserta Bank Jateng Tour de Borobudur XXII pada 5-6 November 2022 cukup unik. Desain dari Jason yang masih duduk di kelas XII tersebut terdapat unsur makanan, tempat wisata, dan kebudayaan berupa gambar wayang.
Menurut Ganjar, keterlibatan penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, merupakan wujud dari tema yang diangkat oleh penyelenggara Tour de Borobudur XXII tahun 2022. Tema “Recover Together Stronger”, sebagai semangat kebangkitan bersama setelah dua tahun lebih dihantam pandemi Covid-19.
“Mudah-mudahan ini bagian dari cara kita berkolaborasi dan memberikan semangat pada kegiatan ini, termasuk partisipasi kepada mereka,” kata Ganjar.
Selain penyandang disabilitas, gelaran kali ini juga melibatkan lebih banyak kalangan masyarakat. Termasuk pemerintah daerah yang wilayah dilewati oleh rute Your de Borobudur XXII.
“Kami libatkan lebih banyak masyarakat, atletnya terlibat, desa-desanya terlibat. Beberapa bupati/wali kota di daerah yang kita lewati diajak karena mau promosikan pariwisata,” katanya.
Hal berbeda lain yang ditawarkan dalam gelaran Tour de Borobudur XXII adalah kembalinya penyelenggaraan event serentak. Ganjar menjelaskan selama pandemi Covid-19 lalu event ini masih tetap dilaksanakan tetapi terbagi ke dalam 22 seri dalam beberapa pekan. Jumlah peserta tiap seri dalam gelaran sebelumnya juga dibatasi sekitar 50-100 pesepeda saja.
“Kemarin saat pandemi sangat béda sekali karena kita batasi sehingga ada 22 kali menyelenggarakan dalam beberapa minggu. Hari ini kita laksanakan secara serentak. Saya harapkan ini memacu atlet kita untuk makin berprestasi, tourism-nya bisa jalan lagi, sehingga sport tourism-nya sekarang bisa kita lakukan,” jelasnya.
Maka dari itu Ganjar berharap para atlet dan panitia menyiapkan diri dengan serius. Untuk para atlet Ganjar berpesan agar terus latihan dan mengikuti event yang ada dan kemudian puncaknya ada pada event Tour de Borobudur. Untuk panitia diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik sehingga para atlet nyaman sehingga orang-orang dapat memiliki Tour de Borobudur.
“Mudah-mudahan eventnya nanti bisa naik kelas menjadi kelas yang jauh lebih besar, dan itu butuh partisipasi masyarakat. Seperti layaknya tour sepeda lain di dunia maupun model-model lari yang ada itu, sehingga masyarakat butuh kita libatkan karena jalurnya dipakai. Sambutan mereka pasti menjadi sesuatu yang dinantikan, dan daerah menarik termasuk kuliner yang asyik itu bisa ditampilkan,” kata Ganjar.
Ketua Pelaksana Bank Jateng Tour de Borobudur, Hendra Dharmanto mengatakan, untuk gelaran tahun ini, penyelenggara memberikan tiga sentuhan yang berbeda yang disebut sebagai trilogi Tour de Borobudur. Trilogi itu menggambarkan tiga event yang menjadi rangkaian Tour de Borobudur, yaitu event Tour de Muria yang digelar September, kemudian ada Tour de Dieng, dan Puncaknya adalah Tour de Borobudur.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
