Connect with us
Parlemen

Irwan Fecho Desak Kemendes Percepat Penyaluran BLT Dana Desa

Irwan Fecho Desak Kemendes Percepat Penyaluran BLT Dana Desa
Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Foto : Runi/Man

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho terus mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk segera menyalurkan semua bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19. Terutama, tutur Irwan, bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur.

Menurut Irwan, berdasarkan surat Kemendes PDTT Nomor 1124/KU.00.02/V/2020, dari 7 kabupaten di Kaltim yang kebagian BLT Dana Desa, baru Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang sudah tersalurkan 100 persen. Hal itu disampaikan Irwan dalam press siaran persnya kepada Parlementeria, Minggu (31/5/2020).

“Dalam masa reses ini, saya terus melakukan pengawasan terhadap jalannya penyaluran BLT Dana Desa, yang merupakan komitmen realokasi anggaran Kemendes PDT dalam rapat beberapa bulan lalu, fungsi BLT ini meringankan keluarga penerima manfaat (KPM) akibat dampak Covid-19,” ujar Irwan.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan jika merujuk pada data penyaluran BLT Dana Desa di Kaltim, tercatat ada 841 desa yang berhak menerimanya. Yakni, dengan daerah sebaran meliputi Kabupaten Paser 139 desa, PPU 30 desa, Kutai Kartanegara (Kukar) 193 desa, Kutai Timur (Kutim) 139 desa, Berau 100 desa, Kutai Barat (Kubar) 190 desa, dan Mahakam Ulu (Mahulu) 50 desa.

Adapun dari data tersebut, ungkap legislator dapil Kaltim ini, untuk di Paser baru ada 77 desa tersalurkan (55,40 persen), PPU sudah 100 persen, Kukar sudah ada 152 desa (78,76 persen), dan Kutim sudah ada 88 desa (63,31 persen). Kemudian di Berau sudah ada 67 desa (67 persen), Kubar sudah ada 151 desa (79,47 persen), dan Mahulu sudah ada 30 desa (60 persen) yang tersalurkan BLT Dana Desa-nya.

“Saya terus mendorong agar penyaluran ini lebih cepat.  Saya harap, masyarakat juga terus mengawasi jalannya penyaluran (BLT) ini. Sehingga, BLT ini benar-benar diterima masyarakat Kaltim. Dalam reses ini, saya masih mengidentifikasi masalah-masalah serta kendala kenapa terjadi pelambatan penyaluran BLT ini. Lalu, informasinya saya sinkronkan dan saya minta penjelasan kepada Menteri Desa dan PDT,” tandas Irwan.

Seperti diketahui, besaran BLT Dana Desa yang diterima masing-masing kabupaten di Kaltim, yakni Paser sebesar Rp 3,5 miliar, PPU sebesar Rp 1,4 miliar, Kukar sebesar Rp 8,3 miliar, Kutim sebesar Rp 4 miliar, Berau sebesar Rp 2,1 miliar, Kubar sebesar Rp 6,6 miliar, dan Mahulu sebesar Rp 1,4 miliar. Maka, Irwan mendesak Kemendes PDTT agar melibatkan universitas di daerah dalam pengawasan bantuan langsung tunai agar lebih maksimal dan benar-benar tepat sasaran. (pun/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya