Irma Suryani Soroti Ketersediaan Alkes di Faskes-Faskes Daerah
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti ketersediaan alat-alat kesehatan (alkes) di fasilitas kesehatan daerah. Ia mengaku mendapat keluhan dari dokter spesialis yang ditempatkan di kabupaten-kabupaten tapi alatnya cuma stetoskop sama jarum suntik. Para tenaga kesehatan tersebut bukan tidak mau bekerja di daerah, tetapi alkes yang mendukung pekerjaan dalam melayani masyarakat tidak tersedia. Sehingga Irma mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melengkapi alkes di faskes-faskes daerah.
Demikian diungkapkan Irma saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022), guna membahas lanjutan Program Prioritas Nasional Tahun 2022 yakni, Peningkatan capaian program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), Program penguatan pelayanan kesehatan rujukan dan penguatan pelayanan kesehatan primer melalui screening dan revitalisasi fungsi Puskesmas.
“Contohnya begini Pak Menteri, spesialis jantung tentu butuh alkes-alkes yang bisa mendukung kerjanya. Tapi kalau alkesnya tidak tersedia, mereka keberatan ditempatkan di daerah-daerah. Bukan karena semata-mata karena gajinya tidak mencukupi dan tidak komersialisasi. Tapi mereka bilang otak kami tumpul Bu Irma. Otaknya menjadi tumpul karena apa? Karena enggak ada alat pendukung mereka untuk bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Ini harus menjadi perhatian. Jadi itu usulan yang disampaikan kepada saya terkait dengan alat-alat kesehatan yang harusnya dimiliki oleh dokter-dokter spesialis yang ditempatkan di daerah-daerah,” jelas Irma.
Di sisi lain, Politisi Partai NasDem itu menambahkan mendukung program deteksi dini 14 penyakit yang disampaikan Menkes, dan mendorong adanya manajemen penyakit yang lebih komprehensif dari deteksi dini, imunisasi dan treatment tersebut. Contohnya kanker serviks, yang merupakan kanker umum yang paling umum keempat di kalangan wanita, secara global dengan perkiraan 604.000 kasus baru dan 342.000 kematian pada tahun 2020. Sepengetahuan Irma, Kemenkes memiliki program vaksinasi serviks di beberapa daerah. Ia mendorong program tersebut dilanjutkan ke beberapa daerah lainnya di Indonesia.
“Kita kan punya yang namanya program vaksinasi serviks yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan waktu di Ibu Nila Moeloek (mantan Menteri Kesehatan). Setahu saya kalau tidak salah Yogyakarta, DKI dan Bandung atau mana itu. Program itu harusnya dilanjutkan ke provinsi-provinsi lainnya, nah tapi saya nggak mendengar kabar beritanya lagi di tiga provinsi ini apalagi ke provinsi-provinsi yang lainnya. Masalahnya kanker serviks ini menyedot begitu banyak biaya begitu juga banyak kematian yang diderita oleh kaum perempuan ya. Dan ini tentu harus jadi perhatian Kementerian Kesehatan,” tegas Irma.
Terakhir, Legislator Dapil Sumatera Selatan II ini juga mempertanyakan terkait dukungan Kemenkes kepada anak-anak penderita HIV/AIDS yang mendapatkan penyakit ini dari ibunya. Menurutnya, ketika anak-anak ini tumbuh besar dan masuk jenjang sekolah, mereka mendapat diskriminasi. Sekolah takut untuk menerima anak-anak yang berkondisi seperti ini. Sementara diketahui konstitusi negara menjamin bahwa siapapun harus mendapatkan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Untuk itu, ia ingin mengetahui dukungan dari Kemenkes terhadap anak-anak yang terindikasi HIV/AIDS ini.
“Karena menjadi penting bagi kita untuk menjamin kesehatan mereka walaupun mungkin usia mereka kita enggak tahu, itu Allah Tuhan yang maha kuasa yang menentukan. Tapi setidaknya ada supporting dari Kementerian Kesehatan terkait dengan kondisi anak-anak ini. Nah apakah ada anggaran khusus dari Kementerian Kesehatan untuk bisa mem-back up kesehatan anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS ini dari ibunya. Ini penting bagi kita semua, karena anak-anak ini terlahir tidak minta untuk dalam kondisi seperti ini, tapi dalam perjalanan selanjutnya kehidupan mereka sangat terdiskriminasi Nah untuk bisa men-support mereka tentunya Kementerian Kesehatan juga harus memberikan supporting informasi ya, bahwa anak-anak ini tidak berbahaya ketika mereka misalnya berada di satu sekolah tertentu,” tandas Irma.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
