Irma Suryani Soroti Ketersediaan Alkes di Faskes-Faskes Daerah
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti ketersediaan alat-alat kesehatan (alkes) di fasilitas kesehatan daerah. Ia mengaku mendapat keluhan dari dokter spesialis yang ditempatkan di kabupaten-kabupaten tapi alatnya cuma stetoskop sama jarum suntik. Para tenaga kesehatan tersebut bukan tidak mau bekerja di daerah, tetapi alkes yang mendukung pekerjaan dalam melayani masyarakat tidak tersedia. Sehingga Irma mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melengkapi alkes di faskes-faskes daerah.
Demikian diungkapkan Irma saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022), guna membahas lanjutan Program Prioritas Nasional Tahun 2022 yakni, Peningkatan capaian program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), Program penguatan pelayanan kesehatan rujukan dan penguatan pelayanan kesehatan primer melalui screening dan revitalisasi fungsi Puskesmas.
“Contohnya begini Pak Menteri, spesialis jantung tentu butuh alkes-alkes yang bisa mendukung kerjanya. Tapi kalau alkesnya tidak tersedia, mereka keberatan ditempatkan di daerah-daerah. Bukan karena semata-mata karena gajinya tidak mencukupi dan tidak komersialisasi. Tapi mereka bilang otak kami tumpul Bu Irma. Otaknya menjadi tumpul karena apa? Karena enggak ada alat pendukung mereka untuk bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Ini harus menjadi perhatian. Jadi itu usulan yang disampaikan kepada saya terkait dengan alat-alat kesehatan yang harusnya dimiliki oleh dokter-dokter spesialis yang ditempatkan di daerah-daerah,” jelas Irma.
Di sisi lain, Politisi Partai NasDem itu menambahkan mendukung program deteksi dini 14 penyakit yang disampaikan Menkes, dan mendorong adanya manajemen penyakit yang lebih komprehensif dari deteksi dini, imunisasi dan treatment tersebut. Contohnya kanker serviks, yang merupakan kanker umum yang paling umum keempat di kalangan wanita, secara global dengan perkiraan 604.000 kasus baru dan 342.000 kematian pada tahun 2020. Sepengetahuan Irma, Kemenkes memiliki program vaksinasi serviks di beberapa daerah. Ia mendorong program tersebut dilanjutkan ke beberapa daerah lainnya di Indonesia.
“Kita kan punya yang namanya program vaksinasi serviks yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan waktu di Ibu Nila Moeloek (mantan Menteri Kesehatan). Setahu saya kalau tidak salah Yogyakarta, DKI dan Bandung atau mana itu. Program itu harusnya dilanjutkan ke provinsi-provinsi lainnya, nah tapi saya nggak mendengar kabar beritanya lagi di tiga provinsi ini apalagi ke provinsi-provinsi yang lainnya. Masalahnya kanker serviks ini menyedot begitu banyak biaya begitu juga banyak kematian yang diderita oleh kaum perempuan ya. Dan ini tentu harus jadi perhatian Kementerian Kesehatan,” tegas Irma.
Terakhir, Legislator Dapil Sumatera Selatan II ini juga mempertanyakan terkait dukungan Kemenkes kepada anak-anak penderita HIV/AIDS yang mendapatkan penyakit ini dari ibunya. Menurutnya, ketika anak-anak ini tumbuh besar dan masuk jenjang sekolah, mereka mendapat diskriminasi. Sekolah takut untuk menerima anak-anak yang berkondisi seperti ini. Sementara diketahui konstitusi negara menjamin bahwa siapapun harus mendapatkan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Untuk itu, ia ingin mengetahui dukungan dari Kemenkes terhadap anak-anak yang terindikasi HIV/AIDS ini.
“Karena menjadi penting bagi kita untuk menjamin kesehatan mereka walaupun mungkin usia mereka kita enggak tahu, itu Allah Tuhan yang maha kuasa yang menentukan. Tapi setidaknya ada supporting dari Kementerian Kesehatan terkait dengan kondisi anak-anak ini. Nah apakah ada anggaran khusus dari Kementerian Kesehatan untuk bisa mem-back up kesehatan anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS ini dari ibunya. Ini penting bagi kita semua, karena anak-anak ini terlahir tidak minta untuk dalam kondisi seperti ini, tapi dalam perjalanan selanjutnya kehidupan mereka sangat terdiskriminasi Nah untuk bisa men-support mereka tentunya Kementerian Kesehatan juga harus memberikan supporting informasi ya, bahwa anak-anak ini tidak berbahaya ketika mereka misalnya berada di satu sekolah tertentu,” tandas Irma.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.