Investor Singapura Masuk, Hitung-Hitungan Proyek LRT Berubah
Jakarta – Format baru pendanaan Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek rupanya telah menarik minat investor asing untuk bergabung. Hal ini diutarakan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan bahwa ada investor asal Singapura yang berminat menaruh uangnya di proyek yang memasuki tahap I tersebut.
Investor itu disebut Luhut berminat menyediakan dana Rp2 triliun. Dengan demikian pembiayaan dalam negeri pun berkurang.
Menurutnya, ketertarikan asing menaruh uangnya di Indonesia tak terlepas dari struktur pembiayaan yang dibuat pemerintah. Bahkan struktur pembiayaan business to business seperti pada proyek LRT akan coba dikembangkan pada proyek-proyek lain.
Format baru itu sendiri, menurut Luhut, telah mendorong adanya penghematan sebesar Rp6 triliun. Ia lantas mencontohkan perubahan dari menggunakan fixed block ke moving block yang juga membuat adanya asumsi pertambahan penumpang.
”Dengan investasi itu, porsi dari bank lokal turun. Itu memang untuk memancing orang (pihak swasta) masuk,” kata Luhut di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (28/8).
Berdasar perencanaan pemerintah selama ini, penggarap proyek LRT Jabodebek ialah PT Adhi Karya Tbk (Persero) sebagai kontraktor dan PT KAI (Persero) sebagai investor sekaligus operator.
Dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut mencapai Rp26,7 triliun yang terdiri atas anggaran negara melalui penyertaan modal negara (PMN) dan kredit perbankan. Pemerintah menanggung Rp9 triliun dan sisanya dipenuhi dengan kredit perbankan dari Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga dan BCA.
Tenaga Ahli Menteri Koordinator Kemaritiman Septian Haryo Seto menjelaskan sebelumnya sudah ada penurunan hitungan kebutuhan pembangunan prasarana menjadi Rp21,7 triliun. Lalu angka itu ditambahkan dengan kebutuhan pembangunan sarana sebesar Rp5 triliun. Ditambah dengan sejumlah biaya lain, maka total kebutuhan akan mencapai Rp27 triliun.
Nah, skema baru ini, kata Seto, membuat penyertaan modal negara ke BUMN terkait adalah Rp9 triliun dan ini ditambah subsidi ketika LRT beroperasi sebesar Rp16-17 triliun. Ini juga membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi Rp26 triliun dibandingkan harus membayar pinjaman dari bank beserta bunganya.
Menurut Seto pihak perbankan akan membiayai sisa dari kebutuhan sebesar Rp27 triliun itu, namun pembiayaan ini tidak masuk ke APBN melainkan masuk ke PT KAI sebagai operator. Alasannya cash flow dari proyek LRT sangatlah besar.
Saat ini dengan adanya minat investasi dari perusahaan asal Singapura sebesar Rp2 triliun tentu akan membuat pendanaan dari dalam negeri berkurang. “Akan mengurangi penyertaan dari APBN, sehingga akan banyak masuk private sector,” ungkap Luhut kembali.
Hanya saja Luhut masih enggan mengungkap investor itu. Dia beralasan masih banyak rincian yang perlu diselesaikan dalam proyek pembangunan transportasi massal itu.
Menurutnya, LRT Jabodebek merupakan proyek kereta ringan pertama yang digarap pemerintah dengan skema berbeda, sehingga masih banyak peraturan pendukung yang belum tersedia. Ia berharap keberhasilan proyek tersebut bisa dicontoh oleh proyek sejenis lainnya di masa mendatang. “Jadi mesti dibuat supaya semua lancar karena ini jadi copy paste untuk proyek LRT lainnya,” ujarnya.
Luhut memastikan ke depannya peluang tersebut bisa semakin terbuka karena tol akan segera melantai ke bursa juga. “Kalau saya tidak salah, Rabu besok (30/8) akan ada launching juga dari pasar bursa mengenai sukuritisasi dari tol. Kalau saya tidak keliru untuk lima tahun,” tuturnya.
Di waktu terpisah, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengungkapkan progres pembangunan LRT masih mencapai 20 persen. “Sampai akhir tahun bisa 45 persen. Tahun depan tinggal sinyal, itu cepat,” ujar Budi.
Adapun hingga akhir tahun ini, Budi mengatakan dana yang harus dibayarkan kepada pihaknya sekitar Rp8 triliun. Dana tersebut akan diterima bertahap dari Rp5 triliun terlebih dahulu atau bisa sampai tahun depan.
W. Novianto
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
