Investor Singapura Masuk, Hitung-Hitungan Proyek LRT Berubah
Jakarta – Format baru pendanaan Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek rupanya telah menarik minat investor asing untuk bergabung. Hal ini diutarakan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan bahwa ada investor asal Singapura yang berminat menaruh uangnya di proyek yang memasuki tahap I tersebut.
Investor itu disebut Luhut berminat menyediakan dana Rp2 triliun. Dengan demikian pembiayaan dalam negeri pun berkurang.
Menurutnya, ketertarikan asing menaruh uangnya di Indonesia tak terlepas dari struktur pembiayaan yang dibuat pemerintah. Bahkan struktur pembiayaan business to business seperti pada proyek LRT akan coba dikembangkan pada proyek-proyek lain.
Format baru itu sendiri, menurut Luhut, telah mendorong adanya penghematan sebesar Rp6 triliun. Ia lantas mencontohkan perubahan dari menggunakan fixed block ke moving block yang juga membuat adanya asumsi pertambahan penumpang.
”Dengan investasi itu, porsi dari bank lokal turun. Itu memang untuk memancing orang (pihak swasta) masuk,” kata Luhut di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (28/8).
Berdasar perencanaan pemerintah selama ini, penggarap proyek LRT Jabodebek ialah PT Adhi Karya Tbk (Persero) sebagai kontraktor dan PT KAI (Persero) sebagai investor sekaligus operator.
Dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut mencapai Rp26,7 triliun yang terdiri atas anggaran negara melalui penyertaan modal negara (PMN) dan kredit perbankan. Pemerintah menanggung Rp9 triliun dan sisanya dipenuhi dengan kredit perbankan dari Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga dan BCA.
Tenaga Ahli Menteri Koordinator Kemaritiman Septian Haryo Seto menjelaskan sebelumnya sudah ada penurunan hitungan kebutuhan pembangunan prasarana menjadi Rp21,7 triliun. Lalu angka itu ditambahkan dengan kebutuhan pembangunan sarana sebesar Rp5 triliun. Ditambah dengan sejumlah biaya lain, maka total kebutuhan akan mencapai Rp27 triliun.
Nah, skema baru ini, kata Seto, membuat penyertaan modal negara ke BUMN terkait adalah Rp9 triliun dan ini ditambah subsidi ketika LRT beroperasi sebesar Rp16-17 triliun. Ini juga membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi Rp26 triliun dibandingkan harus membayar pinjaman dari bank beserta bunganya.
Menurut Seto pihak perbankan akan membiayai sisa dari kebutuhan sebesar Rp27 triliun itu, namun pembiayaan ini tidak masuk ke APBN melainkan masuk ke PT KAI sebagai operator. Alasannya cash flow dari proyek LRT sangatlah besar.
Saat ini dengan adanya minat investasi dari perusahaan asal Singapura sebesar Rp2 triliun tentu akan membuat pendanaan dari dalam negeri berkurang. “Akan mengurangi penyertaan dari APBN, sehingga akan banyak masuk private sector,” ungkap Luhut kembali.
Hanya saja Luhut masih enggan mengungkap investor itu. Dia beralasan masih banyak rincian yang perlu diselesaikan dalam proyek pembangunan transportasi massal itu.
Menurutnya, LRT Jabodebek merupakan proyek kereta ringan pertama yang digarap pemerintah dengan skema berbeda, sehingga masih banyak peraturan pendukung yang belum tersedia. Ia berharap keberhasilan proyek tersebut bisa dicontoh oleh proyek sejenis lainnya di masa mendatang. “Jadi mesti dibuat supaya semua lancar karena ini jadi copy paste untuk proyek LRT lainnya,” ujarnya.
Luhut memastikan ke depannya peluang tersebut bisa semakin terbuka karena tol akan segera melantai ke bursa juga. “Kalau saya tidak salah, Rabu besok (30/8) akan ada launching juga dari pasar bursa mengenai sukuritisasi dari tol. Kalau saya tidak keliru untuk lima tahun,” tuturnya.
Di waktu terpisah, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengungkapkan progres pembangunan LRT masih mencapai 20 persen. “Sampai akhir tahun bisa 45 persen. Tahun depan tinggal sinyal, itu cepat,” ujar Budi.
Adapun hingga akhir tahun ini, Budi mengatakan dana yang harus dibayarkan kepada pihaknya sekitar Rp8 triliun. Dana tersebut akan diterima bertahap dari Rp5 triliun terlebih dahulu atau bisa sampai tahun depan.
W. Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
