Inventarisasi Kegiatan K/L, Menkeu: Presiden Perintahkan Antisipasi Dampak Virus Corona pada Ekonomi
Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga untuk mengantisipasi masih berkembangnya isu mengenai Virus Corona yang bisa berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan juga di kawasan Asia termasuk Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, saat memberikan Keterangan Pers usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Antisipasi Dampak Perekonomian Global di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/2).
“Perbedaan situasi pada saat terjadinya SARS dengan kondisi karena Corona virus ini di dalam perekonomian RRT sendiri yang sekarang ini ukuran dari ekonomi RRT jauh lebih besar,” ujar Menkeu.
Apabila perekonomian RRT terpengaruh cukup signifikan dari corona virus, lanjut Menkeu, maka pengaruhnya terhadap tidak hanya di dalam RRT sendiri tetapi juga terhadap region dan global juga akan sangat besar.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga membuat beberapa langkah dalam rangka melindungi perekonomian Indonesia dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi agar terjaga momentumnya.
“Walaupun kita memahami bahwa beberapa sektor sudah terpengaruh. Dari sisi pariwisata dalam hal ini kita melihat adanya penurunan dan juga dari sektor industri dan harga komoditas,” tambah Menkeu.
Seluruh kementerian/lembaga, menurut Menkeu, diminta untuk betul-betul melakukan percepatan dari belanja kementerian/lembaga, termasuk menggunakan belanja kementerian/lembaga untuk mendukung pariwisata.
Menurut Menkeu, dirinya telah melaporkan di kabinet mengenai posisi pencairan anggaran sampai dengan tanggal 10 Februari 2020. Berbagai belanja kementerian/lembaga, tambah Menkeu, di luar belanja pegawai yang biasanya dalam bentuk gaji dan tunjangan, yakni belanja barang dan modal mengalami kenaikan, namun masih bisa dipacu lebih cepat lagi.
“Termasuk dalam hal ini kementerian PUPR yang sudah melakukan belanja yang cukup besar pada bulan Februari ini dalam bentuk belanja modal. Itu adalah salah satu indikasi yang bagus,” ujar Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan, menurut Menkeu, juga meminta kepada seluruh kementerian/lembaga untuk mempercepat belanja terutama yang bisa dieksekusi secara cepat dan langsung mempengaruhi masyarakat, termasuk belanja Dana Desa.
“Sampai dengan tanggal 10 ini sudah lebih dari 530 triliun…586 miliar, 586 miliar Dana Desa yang sudah kita cairkan untuk lebih dari 1.490 desa,” sambungnya.
Ini, menurut Menkeu, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu pada bulan Februari dimana pencairannya hanya 317 miliar. Seperti kemarin juga disampaikan, sambung Menkeu, dirinya bersama-sama dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Desa akan melakukan pencairan langsung kepada rekening sekolah untuk biaya operasi sekolah dan untuk desa langsung kepada rekening desa.
“Tujuannya apa, adalah agar seluruh anggaran pemerintah yang memang sudah ada di dalam APBN bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berputar sehingga dia bisa mendorong perekonomian di Indonesia,” tambah Sri Mulyani.
Pada kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan berapa posisi anggaran yang sudah disalurkan untuk PKH mencapai Rp7 triliun dari yang pagu Rp29 triliun. Selanjutnya, Menkeu menyampaikan untuk beberapa belanja dari kementerian/lembaga sekarang ini per 31 Januari 30,9 triliun sudah dicairkan.
“Untuk belanja barang Rp3,3 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan sosial Rp13,2 triliun, dan belanja pegawai Rp12,5 triliun. Ini semuanya adalah belanja yang bisa dipercepat di dalam rangka untuk mendorong,” jelas Menkeu.
Presiden Jokowi, menurut Menkeu, juga menyampaikan beberapa hal yang mungkin akan dikaji. “Pertama tentu apakah bisa membuat tadi kegiatan-kegiatan di pusat tourism yang mengalami penurunan cukup besar karena adanya corona virus ini. Jadi nanti ini lebih kepada alokasi belanja yang bisa dibelanjakan ke sana,” tambahnya.
“Kedua, kajian mengenai berbagai insentif atau subsidi kepada penerbangan terutama untuk domestik, turis lokal/domestik di dalam rangka untuk terus meningkatkan belanja dari masyarakat untuk menopang sektor pariwisata,” pungkas Menkeu seraya menyampaikan bahwa kebijakan tersebut hasil koordinasi Menko Perekonomian dan Menko Maritim dan Investasi dalam rangka untuk mendorong ekonomi.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
