Inilah Cara Presiden Jokowi Menciptakan Lapangan Kerja Sekaligus Meningkatkan Daya Beli
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi), rupanya sangat tahu benar bagaimana persoalan daya beli. Karena itu, dia dengan serius mengantisipasi dampaknya. Seperti yang dilakukannya dengan membuat proyek padat karya, yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dengan membuat proyek padat karya tersebut, masyarakat mendapat penghasilan dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan daya beli. Nah untuk itu, Presiden Jokowi tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk membuat proyek padat karya tersebut.
Presiden Jokowi memerintahkan bayaran proyek tersebut harus tunai, dan rencananya dimulai pada 2018. Dalam hal ini, Jokowi memerintahkan Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian, untuk menyiapkan aturan teknis proyek padat karya tersebut secara lebih detil.
Dalam proyek padat karya tersebut, honor untuk pekerjanya harus dibayarkan secara harian dan tunai. “Harus dibayar langsung tunai. Mingguan, atau kalau bisa harian, tidak boleh bulanan. Agar ada imbas memperkuat daya beli,” tegas Jokowi Senin (30/10/2017) lalu.
Jokowi menginstruksikan agar proyek padat karya tersebut minimal bisa menyedot 200 tenaga kerja di setiap desa. Perlu diketahui, jumlah desa di Indonesia saat ini ada 74 ribu desa dan dana desa untuk 2018 sebesar Rp 60 triliun.
Dengan demikian, belasan juta tenaga kerja diharapkan akan terserap lewat proyek padat karya Kementerian Desa saja, belum kementerian yang lain. “Bila dihitung 200 tenaga kerja kali 74 ribu desa, ada hampir 15 juta sendiri tenaga kerja yang terserap,” papar Jokowi.
Jokowi juga menegaskan, tidak akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) seperti yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya, sebagai cara instan untuk mengatrol daya beli masyarakat. “Enggak. Enggak akan beri BLT,” tegas Jokowi.
Menciptakan Lapangan Kerja
Program Jokowi ini, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo, adalah program Jokowi pengganti BLT yang merupakan bagian dari dana desa.
“Dana desa selain untuk pembangunan di desa juga didesain untuk menciptakan lapangan kerja di desa-desa,” kata Eko Selasa (31/10/2017).
Dalam program Dana Desa, pekerjaan pembangunan harus dilakukan secara swakelola yang dikerjakan oleh masyarakat dari desa tersebut. Tidak boleh menggunakan kontraktor, apalagi kontraktor dari luar.
“Bahan-bahannya pun harus dibeli dari toko material setempat sehingga uang yang dibelanjakan bisa berputar di desa tersebut,” jelas Eko.
“Presiden minta agar gaji bagi masyarakat yang bekerja untuk pembangunan dengan dana desa harus dibayarkan harian atau mingguan, sehingga daya beli masyarakat desa akan meningkat,” imbuh Eko.
Eko menjelaskan, paling tidak 20% dari dana desa digunakan untuk mempekerjakan masyarakat untuk membangun pekerjaan-pekerjaan yang didanai oleh dana desa.
“Dengan demikian ada Rp 12 triliun yang diterima langsung oleh masyarakat yang bekerja, sehingga bisa menciptakan daya beli di desa hingga Rp 60 triliun per tahunnya,” ucap Eko.
Berdasarkan data, Kementerian Desa memaparkan, program dana desa di 2015 dapat menciptakan 986 ribu tenaga kerja jangka pendek untuk 3 bulan waktu bekerja, dan di 2016 sebanyak 1,84 juta tenaga kerja.
Sementara untuk tenaga kerja jangka panjang dengan jangka waktu 8 bulan bekerja, di 2015 tercipta 105 ribu orang dan di 2016 tercipta 199 ribu orang.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan adanya program ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dibandingkan memberikan BLT.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup, melainkan pekerjaan yang bisa memberikan manfaat jangka panjang. “Dengan adanya program kerja pemerintah seperti ini saya pikir akan jauh lebih berdampak positif pada daya beli ketimbang BLT. Saya sepakat dengan Pak Jokowi, BLT enggak akan optimal dalam jangka panjang apabila masyarakat dikasih uang cash terus,” kata Josua, Selasa (31/10/2017).
Meningkatkan Daya Beli
Dengan demikian, tingkat pengangguran juga diharapkan bisa menurun dan tingkat konsumsi bisa meningkat karena adanya program tersebut. Alangkah lebih baik, program ini bisa diprioritaskan di daerah-daerah yang tingkat penganggurannya masih tinggi.
“Langkah positif mendorong bagaimana penyerapan tenaga kerja tadinya nganggur akan kerja dan ada pendapatan,” tutur Josua.
Kehadiran program ini, juga bisa memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya dalam penerimaan negara. Dengan hadirnya program tersebut, masyarakat yang memiliki penghasilan akan membelanjakan uangnya yang juga berkontribusi kepada pajak.
“Belanja enggak berpengaruh, justru dari sisi pendapatan tambahan PPn atau PPh setelah dia bekerja dapat pendapatan meningkat harus bayar juga pajaknya. Enggak memberatkan belanja pemerintah, dapat membuka lapangan usaha seperti ini signifikan dibandingkan BLT,” ujar Josua.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menambahkan, program padat karya tepat sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan.
“Jumlah penduduk miskin di pedesaan angka nya per Maret 2017 mencapai 17,1 juta orang lebih tinggi dri perkotaan sebesar 10,6 juta orang. Dengan alokasi 200 orang per desa dikalikan 74 ribu desa maka jumlah penduduk miskin bisa berkurang 14,8 juta orang,” kata Bhima.
Manfaat program padat karya yang diusulkan Jokowi, akan berdampak ke penguatan daya beli masyarakat miskin, khususnya di pedesaan. Sehingga pertumbuhan ekonomi di pedesaan bisa lebih dirasakan.
“Nilai lebih program padat karya ada di penguatan daya beli masyarakat miskin di pedesaan. Kemudian pembukaan lapangan kerja secara massal,” tutur Bhima.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
