Connect with us

Ini Kata Wiranto soal Dalang Rencana Pembunuhan 4 Tokoh Nasional

Pelaksanaan Pemilu 2019, wiranto, dalang rencana pembunuhan
Menko Polhukam Wiranto.(Istimewa)

Jakarta – Rencana pembunuhan empat tokoh nasional diungkap kepolisian. Sosok dalang di balik rencana tersebut juga sudah diketahui.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, polisi dan pemerintah sudah mengetahui dalang yang memerintahkan pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional dan 1 pemimpin lembaga survei. Meski demikian, Wiranto enggan membeberkan identitas tersebut.

“Sudah, sudah, dalangnya sudah diketahui. Ya nggak bisa (diungkapkan dari mana aktornya), nanti tunggu kepolisian saja. Tunggu, tunggu. Tunggu saja, nanti kan ada pemeriksaan,” ujar Wiranto di kantor PPATK, Jalan Ir H Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019). Wiranto pun meminta semua pihak agar tidak mendahului hasil pemeriksaan polisi.

Soal rencana pembunuhan pejabat, hal tersebut sudah ada sejak lama. Aparat keamanan di Indonesia berhasil mengantisipasi berbagai rencana itu.

“Jadi kalau rencana pembunuhan pejabat itu sejak dulu selalu ada ya. Dan kita bersyukur bahwa aparat keamanan kita cukup sigap, ya. Operasi intelijen, operasi keamanan, itu sangat cepat sekali. Dan sekarang sudah dapat diringkus kan,” ungkap Wiranto.

Baca juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Transisi New Normal, Pemkot Surabaya Akan Berlakukan Jam Malam

Oleh

Fakta News
Kemenangan Joko Widodo-Maruf di Surabaya

Surabaya – Pemkot Surabaya mengubah Perwali No 28 Tahun 2020 soal transisi new normal. Nantinya, Perwali itu akan mengatur pembatasan aktivitas malam atau jam malam.

Aturan jam malam akan diterapkan mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB. Seperti yang disampaikan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto.

“Di mana di situ akan ada pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, diharapkan selesai pada pukul 22.00 WIB. Sampai dimulainya aktivitas masyarakat jam 04.00 atau jam 05.00 WIB,” kata Irvan kepada wartawan di kantor BPB Linmas Kota Surabaya, Senin (6/7/2020).

Irvan menambahkan, aturan jam malam berlaku bagi semua masyarakat di Kota Surabaya. Hanya aktivitas kesehatan dan logistik yang nantinya masih boleh berjalan 24 jam.

“Kegiatan yang masih diperbolehkan yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan logistik dan berhubungan dengan pelayanan pokok masyarakat,” imbuh Irvan.

Menurutnya, minimarket yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat masih diperbolehkan buka. Sedangkan untuk tempat rekreasi hiburan malam (RHU), pihaknya menyarankan untuk sementara tidak dibuka.

“Tempat hiburan diusulkan untuk tidak diperbolehkan beraktivitas dulu,” lanjut Irvan.

Ia menjelaskan, penyusunan perubahan Perwali No 28 Tahun 2020 sudah selesai.

“Kita usulkan perubahan Perwali itu, termasuk mengatur sanksi soal itu. Sudah (penyusunan) tinggal mengundangkan saja,” pungkas Irvan.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Mensos Juliari Serahkan Bantuan Jaminan Hidup Rp 3,72 Miliar untuk Korban Longsor Bogor

Oleh

Fakta News
Mensos Juliari Batubara saat menyapa korban tanah longsor di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (6/7)

Bogor – Menteri Sosial Juliari P. Batubara merealisasikan janji Presiden Joko Widodo kepada korban tanah longsor di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. Mensos mengunjungi warga korban tanah longsor untuk menyerahkan langsung bantuan jaminan hidup (jadup) kepada sebanyak 4.188 KK atau 12.403 Jiwa senilai 3,72 miliar, Senin (6/7).

“Ini adalah realisasi kepada rakyat di Kecamatan Sukajaya, khususnya dari 4 desa yang terdampak bencana alam longsor. Yang saya ingat, saya juga pada saat beberapa hari setelah bencana tersebut ikut mendampingi Bapak Presiden ke lokasi ini di bawah sana, di dekat Puskesmas kalo tidak salah, pada saat itu belum bisa naik, sampai sini belum bisa, masih tertutup tanah longsor semua,” papar Ari sapaan akrab Mensos.

“Bahkan pada saat Bapak Presiden ke sini, keadaan juga sedang hujan saat itu, sehingga memang kita ikut ngeri-ngeri sedap juga. Ini ada Presiden, beberapa Menteri, semuanya tumplek di sini, saya bilang ayo kita buruan, buruan, gitu,” ujar mantan anggota DPR dua periode mengenang kejadian saat itu.

Penyerahan jadup tersebut bersamaan dengan peresmian 1.753 hunian sementara oleh Bupati Bogor Ade Yasin, hadir juga Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Pepen Nazaruddin dan Komandan Korem 061/Surya Kencana Brigjen. TNI Agus Subiyanto.

Mensos juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bogor dan Danrem 061 yang telah membantunya merealisasikan janji Presiden Joko Widodo.

“Terima kasih, Ibu Bupati dan jajarannya, dan juga Pak Danrem yang sudah merealisasikan komitmen Bapak Presiden untuk warga yang terdampak di hunian sementara ini. Mudah2an nanti bisa bermanfaat untuk seluruh warga yang terdampak, dan juga InsyaAllah nanti pembangunan huntap bisa segera diselesaikan, segera saudara-saudara kita bisa menempati hunian tetap tersebut,” ungkap bapak dua anak itu.

Mensos juga mengingatkan kepada Bupati Bogor agar mengkaji daerah-daerah yang rawan bencana, “Saya kira dibuat suatu kajian yang mendalam untuk beberapa daerah yang rawan longsor,” kata Mensos.

“Artinya, walaupun tidak mudah di lapangan, apakah memang daerah-daerah tersebut masih layak untuk dihuni, karena kalau daerah tersebut masih dihuni, bahkan jumlahnya banyak, sampai kapanpun akan terus terjadi bencana alam yang merenggut korban. Boleh saja ada bencana alam, itu suatu yang pasti di Indonesia, tapi kalau tidak ada warga yang menghuni kan kerugiannya, khususnya kerugian jiwanya bisa diminimalisasi,” terang Mensos.

Seperti diberitakan peristiwa bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Januari 2020 yang lalu akibatkan hujan yang berintensitas tinggi pada 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Jasinga.

Bencana ini telah merenggut 16 korban jiwa dan menyebabkan ribuan jiwa mengungsi karena kerusakan rumah. Melihat hal ini, Kemensos telah melakukan beberapa langkah penanganan darurat dan penyaluran bantuan sosial antara lain Pengerahan Tagana untuk melakukan aktivitas penanganan darurat bencana dan pelayanan dapur umum dan dukungan Psikososial yang dilakukan oleh Tagana.

Mensos juga memaparkan bahwa ketika terjadi bencana, Kemensos telah mengirimkan berbagai bantuan senilai 2,67 milyar.

“Di luar itu, pada saat bencana, kita juga sudah pernah mengirimkan beberapa bantuan logistik, santunan ahli waris, juga sembako yang nilainya sekitar 2,67 miliar rupiah,” ungkap Mensoa.

“Jadi, kalau ditotal mungkin dari kami selama bencana sampai sekarang sudah sekitar 6,4 miliar rupiah yang kami berikan di Kecamatan Sukajaya, khususnya di empat desa yang terdampak ini,” tandasnya.

Usai menyerahkan bantuan jadup, Mensos dan rombongan meninjau langsung hunian sementara untuk memastikan kondisinya layak untuk dihuni. Mensos juga memastikan sumber air yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.

Sambil memutar kran air di kamar mandi umum, Mensos menyatakan bahwa air di hunian sementara sangat berlimpah. “Wah ini airnya berlimpah sekali dan airnya juga sangat bening, saya kira layak untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Sementara Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin mengatakan bahwa bantuan jaminan hidup disalurkan bekerja sama dengan Bank Mandiri dengan mekanisme non tunai.

“Kemensos menyalurkan jaminan hidup dengan non tunai, mereka dibukakan rekening dan dikasih ATM, tujuanya adalah agar bantuan sampai ke penerima utuh sesuai dengan haknya,” jelas Pepen.

Salah satu penerima bantuan jaminan hidup, warga Kampung Nyomplong, Kecamatan Sukajaya Agus Maulana langsung mencairkan di gerai Mandiri yang telah disiapkan oleh pihak bank.

“Alhamdulillah saya dapat bantuan sebesar sejuta lima ratus dari Menteri Sosial. Ya bantuan ini akan saya gunakan untuk kebutuhan pokok, sama biaya sekolah untuk pesantren,” ungkap Agus.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kementerian Kominfo Siapkan 4 Langkah Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate Pusat Data Nasional
Menkominfo Johnny G Plate

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat digitalisasi sektor penyiaran. Ada beberapa langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo untuk mewujudkan percepatan digitalisasi sektor penyiaran tersebut.

“Dalam beberapa tahun ke depan, Kementerian Kominfo sedang mengupayakan percepatan digitalisasi nasional dengan sangat serius, melalui: (1) penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas, (2) pengembangan SDM atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan, (3) penuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi, informatika dan pelindungan data, serta (4) penguatan kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara,” kata Johnny dalam konferensi pers virtual di Kementerian Kominfo, Senin (6/7/2020).

Johnny menjelaskan percepatan digitalisasi sektor penyiaran terutama kebijakan digitalisasi televisi merupakan salah satu kebijakan yang mendesak dari percepatan digitalisasi nasional.

“Percepatan digitalisasi televisi merupakan agenda besar pembangunan nasional yang harus segera diwujudkan bersama-sama dengan dukungan kuat dari semua pihak,” ujar dia.

Johnny pun memaparkan 6 alasan penting percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi nasional. Berikut selengkapnya:

Alasan pertama, dari sisi perkembangan digitalisasi penyiaran global, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial. Negara-negara anggota ITU sejak World Radiocommunication Conferences (WRC) di tahun 2007 telah menyepakati penataan pita spektrum frekuensi radio untuk layanan televisi terestrial. Sejak itu, negara-negara di Kawasan Eropa, Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah membuat keputusan bersama untuk menuntaskan ASO di tahun 2015.

Bahkan, beberapa negara di Eropa sudah selesai dengan proses digitalisasi televisi lebih dari satu dekade lalu. Sedangkan negara-negara di Asia seperti Jepang telah menyelesaikan proses digitalisasinya di tahun 2011 dan Korea Selatan di tahun 2012. Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian ASO secara bertahap di tahun 2020 ini. Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019.

Kedua, dari sisi arah kebijakan nasional, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia. Di dalam kerangka besar kebijakan ini, digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi adalah salah satu agenda penting.

Ketiga, dari sisi kepentingan publik, proses digitalisasi televisi yang dikenal sebagai Analog Switch-Off atau ASO ini harus ditempuh dan disegerakan, demi menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Menkominfo menekankan selama ini masyarakat dirugikan akibat kualitas tayangan tidak sesuai dengan perangkat teknologi mutakhir.

Keempat, dari sisi kepentingan industri penyiaran, disrupsi teknologi menuntut para pelaku industri di sektor ini untuk menyesuaikan pola bisnisnya agar sejalan dengan perkembangan era digital. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha para pelaku bisnis dan investor bidang penyiaran. Digitalisasi televisi secara signifikan akan meningkatkan efisiensi dalam industri penyiaran di tanah air.

Menurut Menkominfo inefisiensi dan kerugian akibat ketidakpastian implementasi ASO ini semakin dirasakan pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Di Indonesia, selain LPP TVRI, terdapat 1.027 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang bersiaran dengan sistem terrestrial analog.

Kelima, dari sisi nilai tambah dalam penataan frekuensi, dengan percepatan digitalisasi, frekuensi dapat ditata ulang dan dimanfaatkan untuk penyediaan layanan lain terutama untuk layanan publik dan layanan internet cepat. Negara-negara di dunia telah memanfaatkan hasil efisiensi spektrum frekuensi yang dihasilkan dari digitalisasi penyiaran televisi untuk meningkatkan akses internet kecepatan tinggi.

Dengan migrasi teknologi digital, maka dari 328 MHz yang saat ini seluruhnya digunakan untuk penyiaran televisi teknologi analog, akan dihasilkan penggunaan efisiensi spektrum yang disebut dengan Digital Dividen sebesar 112 MHz (total bandwidth 90 MHz yang dapat digunakan) untuk menambah kapasitas, jangkauan dan kualitas internet broadband di tanah air.

Keenam, terkait dengan hubungan antar negara, apabila Indonesia terlalu lama menyelesaikan isu ini, maka akan muncul potensi permasalahan dengan negara tetangga khususnya di wilayah perbatasan. Situasi ini berpotensi memunculkan sengketa internasional, sehingga harus dilakukan penataan spektrum frekuensi radio yang diharmonisasi dengan negara tetangga.

 

(zico)

Baca Selengkapnya