Connect with us

Ini Faktanya, Soal Saksi PKS yang Disebut Keracunan Sianida

Hatta Zailiyus, Keracunan Sianida, Sakit Lupus

Pekanbaru – Seorang saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pekanbaru, Riau, Hatta Zailiyus, yang disebut-sebut keracunan sianida, padahal setelah dicek Hatta menderita sakit Lupus.

Namun berita negatif soal sakitnya Hatta, sebelumnya sudah beredar luas dan sengaja diedarkan di medsos. Hatta saksi PKS di Pekanbaru, Riau itu, dalam pemberitaannya di medsos, disebutkan, terpaksa dilarikan ke rumah sakit usai Pemilu 2019. Saksi yang bernama Hatta Zailiyus ini sempat menjadi saksi pemungutan suara di Bina Widya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru.

Usai pemilu, Hatta dirujuk ke RSUD Arifin Achmad (AA) Pekanbaru karena sakit. Kabar sakitnya Hatta, viral di media sosial. Muncul narasi negatif yang disebarluaskan oleh warganet soal penyebab sakitnya Hatta.

Unggahan yang beredar luas di medsos itu, berupa video kondisi Hatta saat dirawat di rumah sakit. Dalam video berdurasi 37 detik yang viral itu, Hatta tampak terbaring dan meronta. Sementara kedua tangannya diikat ke ranjang.

Penyebar video juga menyertakan keterangan, bahwa saksi PKS tersebut bernama Hatta. “Hatta mulai sakit kurang lebih 7 hari habis pemilu. Mulai gelisah, gak bisa tidur, sama banyak bicara yang aneh. Kemaren malam udah coba di rukyah sekali, tapi belum ada perubahan,” bunyi keterangan pada video itu.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Penambahan Kasus COVID-19, Positif 1.681, Meninggal 71 dan Sembuh 919 Orang

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferesi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta (12/7).

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Minggu (12/7) totalnya menjadi 75.699 setelah ada penambahan sebanyak 1.681 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 35.638 setelah ada penambahan sebanyak 919 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 3.606 dengan penambahan 71.

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 22.379 pada hari sebelumnya, Sabtu (11/7) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 1.061.367. Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 161 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 115 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 299 lab.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 10.995 dan jumlah yang akumulatifnya adalah 621.087. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.682 dan negatif 9.313 sehingga secara akumulasi menjadi positif 75.699 dan negatif 545.388.

“Kita mendapatkan penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.681 orang, sehingga saat ini totalnya adalah menjadi 75.699 orang” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (12/7).

Menurut Yuri, angka ini tidak tersebar merata di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa wilayah yang memiliki kasus penambahan dengan jumlah tinggi, namun ada beberapa yang tidak sama sekali melaporkan adanya penambahan kasus positif.

“Jawa Timur melaporkan 518 kasus baru dan 207 sembuh. Kemudian DKI Jakarta melaporkan 404 kasus baru dan 160 sembuh. Sulawesi Selatan 173 kasus baru dan 107 kasus sembuh. Kalimantan Selatan 77 kasus baru dan 107 sembuh. Jawa Tengah 70 kasus baru dan 30 sembuh. Papua 63 kasus baru dan 7 sembuh. Jawa Barat 50 kasus baru dan 10 sembuh,” jelas Yuri.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari Jawa Timur 16.658, DKI Jakarta 14.517, Sulawesi Selatan 6.973, Jawa Tengah 5.473 dan Jawa Barat 5.077.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 9.200 disusul Jawa Timur sebanyak 6.341, Sulawesi Selatan 2.759, Jawa Tengah 1.935, Jawa Barat 1.877 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 35.638 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Gugus Tugas Nasional merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 106 kasus, Bali 2.195 kasus, Banten 1.593 kasus, Bangka Belitung 172 kasus, Bengkulu 163 kasus, Yogyakarta 371 kasus.

Selanjutnya di Jambi 122 kasus, Kalimantan Barat 350 kasus, Kalimantan Timur 690 kasus, Kalimantan Tengah 1.196 kasus, Kalimantan Selatan 4.146 kasus, dan Kalimantan Utara 214 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 332 kasus, Nusa Tenggara Barat 1.550 kasus, Sumatera Selatan 2.653 kasus, Sumatera Barat 800 kasus, Sulawesi Utara 1.660 kasus, Sumatera Utara 2.323 kasus, dan Sulawesi Tenggara 511 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 193 kasus, Lampung 208 kasus, Riau 240 kasus, Maluku Utara 1.130 kasus, Maluku 874 kasus, Papua Barat 286 kasus, Papua 2.267 kasus, Sulawesi Barat 142 kasus, Nusa Tenggara Timur 121 kasus dan Gorontalo 359 kasus serta dalam proses verifikasi ada 34.

Total untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 34.486 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 14.515 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Tanah Air.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Pembobolan Data Telkomsel Jadi Pintu Masuk Erick Thohir Perketat Rekrutmen di BUMN

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kasus pembobolan data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini sontak mengejutkan publik. Pasalnya pembobolan data ini terjadi di institusi pemerintahan yakni operator seluler Telkomsel milik BUMN PT Telkom.

Untuk diketahui data pribadi Denny Siregar di Telkomsel tersebut dibobol karyawan outsourcing GraPari Telkomsel di Surabaya berinisial FPH.

Pengamat Kebijakan Publik Harits Hafiid menilai kasus ini harus menjadi perhatian lebih semua pihak terutama menteri Erick Thohir untuk melakukan pengawasan lebih ketat di BUMN. Selain itu menjadi pintu masuk untuk pembenahan di BUMN vital atau objek vital negara agar tak mudah disusupi dan disabotase.

“Yang menarik pelaku pembobolan adalah pekerja kontrak yang begitu mudahnya mengakses dan menyebarkan ke pihak-pihak tak bertanggungjawab. Apalagi kasus ini terjadi di BUMN telekomunikasi yang notabene terhitung ketat soal keamanan dan kerahasiaan dalam mengelola data pelanggan. Jangan dianggap ringan sekedar pelanggaran privacy, ini bisa jadi puncak gunung es sengkarut tata kelola lembaga vital,. Kasus kasus sebelumnya mengindikasikan ada kelompok kepentingan tertentu yang secara sistemik menguasai lembaga ini.” tutur Hafiid saat dihubungi, Sabtu (11/7).

“Dengan adanya kasus ini jelas bisa menjadi entry point bagi Erick Thohir untuk lebih bertindak tegas terhadap direksi yang ada di PT Telkom ataupun BUMN vital lainnya. Kita harus dukung Erick Thohir untuk melaksanakan tugasnya ini,” lanjutnya.

Menurut Hafiid, jika hal ini tidak ditindaklanjuti akan sangat berbahaya. Pasalnya kasus ini bukan karena ketidaksukaan semata, namun ada kemungkinan penjualan data atau juga cyber espionage yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang pemerintahan.

“Pelaku bisa saja mengatakan pembobolan data Denny Siregar karena tidak suka kepadanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana nantinya data-data tersebut digunakan untuk hal-hal negatif,” ucapnya.

”Bukan mustahil kasus yang sama terjadi namun belum terungkap, bisa saja ada pihak-pihak yang melakukan pembobolan data untuk menyerang pemerintah. Misalnya saja digunakan sebagai bagian cyber espionage pihak asing, dengan pemerintah sebagai objek lalu melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara. Jelas ini sangat berbahaya,” imbuh Hafiid.

Hafiid sekali lagi menegaskan sudah sewajarnya Menteri BUMN Erick Thohir untuk memanggil pimpinan PT Telkom untuk ikut bertanggungjawab terhadap kasus pembobolan data tersebut. Ia pun menyarankan agar Erick Thohir sudah saatnya untuk melakukan proses screening yang lebih ketat dalam menunjuk pimpinan direksi maupun komisaris BUMN dengan melibatkan instansi pemerintah terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN).

“Pimpinan PT Telkom dan PT Telkomsel harus segara dipanggil untuk ikut bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam mengawasi kinerja pegawai. Jangan berhenti di level terendah saja, pimpinan pun harus bisa menjawab permasalahan ini,. Ini pelajaran pahit yang harus segera diantisipasi. Kita tidak pernah tahu sudah berapa banyak data sensitif yang bocor keluar, Direksi harus memperbaiki SOP di internal. Kalau tenaga outsourcing saja bisa bobol, tidak tertutup kemungkinan ada kolaborator di jenjang yang lebih tinggi,” tegasnya.

Ia melanjutkan, tentu saja Erick Thohir tidak bisa bekerja sendiri, BUMN tidak mungkin menyelami latar belakang seseorang, diluar track record profesionalnya. Menurutnya BUMN tidak mempunyai tools untuk melihat potensi ancaman.

“Perlu pelibatan lembaga lain yang memang tupoksinya dibidang ini. BIN, BNPT dan lembaga sejenis harusnya bisa membantu menghilangkan potensi ancaman dan sabotase yang dapat membahayakan sendi-sendi bernegara,” paparnya.

“Satu hal lagi, kita harus beri dukungan kepada Erick Thohir untuk melakukan proses screening yang lebih ketat dalam penempatan posisi direksi maupun komisaris di BUMN dengan melibatkan BIN dan BNPT. Jangan sampai pejabat-pejabat di BUMN malah orang-orang yang berpotensi merongrong dan membahayakan negara. BIN juga harus lebih proaktif mengawal proses ini, jangan menunggu,” pungkas Hafiid menambahkan.

Selain itu, lanjut Hafiid, proses rekrutmen juga harus diperketat bukan hanya di BUMN saja. Namun juga di instansi pemerintah seperti kementerian. Hal ini diperlukan untuk menyaring dan mendapatkan aparatur yang mempunyai dedikasi tinggi dan loyal terhadap negara.

“Proses rekrutmen yang ketat juga harus diterapkan di kementerian maupun lembaga negara lainnya. Jangan sampai negara kecolongan dengan merekrut orang-orang yang malah menjelek-jelekan pemerintah atau ingin mengganggu ketertiban berbangsa dan bernegara dari dalam. Kita patut waspadai itu juga,” tandas Hafiid.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

13 Juli Tahun Ajaran Baru, Pemkot Bogor Belum Izinkan KBM Tatap Muka

Oleh

Fakta News
Kepala Disdik (Disdik) Kota Bogor, Fahrudin

Bogor – Tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai pada, Senin, 13 Juli 2020. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) belum mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) digelar secara tatap muka di sekolah sehubungan Kota Bogor belum memasuki wilayah zona hijau.

“Kota Bogor ini belum memasuki wilayah zona hijau. Maka, pembelajaran harus dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh (daring),” kata Kepala Disdik (Disdik) Kota Bogor, Fahrudin, Sabtu (11/07/2020).

Sementara ini kata Fahrudin, siswa belajar di rumah, guru mengajar dari rumah atau guru mengajar dari sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Menurutnya, pembelajaran jarak jauh tentunya tidak mengutamakan pada pencapaian target secara keseluruhan yang ditetapkan dalam kurikulum, namun lebih mengutamakan pada pendidikan keterampilan hidup atau life skill pada pembentukan karakter, tanggung jawab, penambahan pengetahuan, pembentukan akhlak yang baik melalui pembiasaan baik yang dilakukan di rumah.

“Pendidikan atau proses pembelajaran jarak jauh itu harus dilakukan dengan menyenangkan, tidak membebani siswa dan orang tua,” kata Fahmi sapaan akrabnya.

Untuk itu, perlu ada kerja sama yang baik, sinergi antara sekolah guru, siswa dan orang tua sehingga hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran daring bisa diselesaikan atau didiskusikan secara bersama-sama.

“Selamat menyambut tahun ajaran baru 2020/2021. Mari kita wujudkan pembelajaran jarak jauh yang bermutu, efektif. Tetap jaga kesehatan, semoga Allah SWT melindungi kita semua,” harapnya.

Sekedar informasi, meskipun pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan tanggal 13 Juli 2020 masuk sekolah tahun ajaran baru.

Tidak semua sekolah dan daerah dibolehkan untuk melakukan proses belajar mengajar tatap muka. Kemendikbud menetapkan hanya daerah zona hijau boleh sekolah tatap muka.

Penetapan daftar zona hijau kabupaten dan kota oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

 

(hed)

Baca Selengkapnya