Connect with us

Industri Digital Termasuk E-Commerce Mengancam Industri Ritel Konvensional

Darmin Nasution(foto : rmol.com)

Jakarta – Berkembangnya industri digital termasuk juga e-commerce, diakui pemerintah, menjadi satu kekhawatiran bagi industri ritel konvensional.

Hal itu pun dibenarkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution. Ia sekaligus menegaskan, jika selama ini tidak ada perlambatan ekonomi, hanya pergeseran dari konvensional ke digital.

“Kita enggak bisa pilih-pilih bahwa pasti ritel terpengaruh dengan perkembangan (digital) ini, contohnya sudah ada sevel eleven tutup. Tapi, jangan dianggap ekonomi melambat, enggak. Ekonomi dengan alami dinamikanya menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi yang ada,” tutur Darmin di Gedung Indosat, Kamis (16/11/2017).

Di sisi lain, Darmin pun mengakui, adanya ritel yang telah menyesuaikan diri melalui e-commerce tumbuh 30 kali lipat. Kegiatan ini, diprediksi masih akan tumbuh lebih tinggi dan nantinya akan mengangkat ekonomi.

Sementara itu, sebagai upaya untuk menyesuaikan perkembangan digital, Darmin menilai, perlu juga dilakukan penyesuaian skill tenaga kerja.

Hal ini, bisa dimulai dari penyesuaian pendidikan vokasi. “Yang pertama ya harus ada vokasi, paling enggak cepat kita realisasikan. Mungkin yang punya pengetahuan coding sebagai standar itu enggak cukup menjawab kebutuhan sekarang ini. Apalagi progammer itu enggak cukup hanya dalam waktu 3 bulan (belajar),” ungkap Darmin.

Terus Mengalami Penurunan

Darmin tampaknya memang sudah mengamati perkembangan bisnis ritel ini. Lihat saja, bisnis ritel di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami penurunan, disebabkan makin menjamurnya toko online yang tersebar di sejumlah kota besar dan mendesak gerai ritel perlahan-lahan tutup.

Ritel Alfamart

Di Jawa Tengah bisnis ritel mengalami penurunan

Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Jateng Budi Soeseno menuturkan, saat ini bisnis terus tergerus oleh digitalisasi, sehingga para pengusaha merasa resah dan tidak bisa berbuat banyak tentang perkembangan tekhnologi.

“Kami pengusaha ritel merasa tertekan akan banyaknya toko online, karena sangat mengurangi penjualan hingga 40% ini tentunya merupakan penurunan cukup besar sampai akhir Oktober, yang biasanya pada tahun sebelumnya turun namun tidak banyak seperti tahun ini,” tutur Budi Selasa lalu (14/11/2017).

Selain itu, pajak yang cukup tinggi dari pemerintah juga memberatkan pengusaha retail yang bertahan di tengah era digitalisasi yang semuanya sudah berbasis dalam jaringan/daring untuk bertransaksi.

Budi mencontohkan, beberapa toko ritel besar yang tutup di Jakarta seperti Hypermart dan sejumlah toko ritel lain menjadi bukti bahwa toko online sangat berpengaruh dalam penjualan yang turun cukup banyak di 2017.

“Pemerintah haruslah mengambil langkah tegas, sebagai upaya untuk menyelamatkan para pengusaha ritel di Jateng, karena jika keadaan ini dibiarkan terus menerus maka beberapa gerai ritel besar seperti matahari dan semacamnya tinggal menunggu waktu untuk tutup,” beber Budi.

Fenomena banyaknya industri ritel yang tutup, karena kurang adilnya pemerintah dalam membuat kebijakan. Harusnya toko online juga di kenakan pajak yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

“Jika semakin banyak toko ritel yang tutup maka sudah pasti banyak pengangguran karena beberapa masyarakat di kota besar seperti Semarang banyak yang menggantungkan hidup sebagai pegawai di beberapa industri ritel,” ujar Budi.

Untuk 2018, ia pesimis industri ritel ini akan bisa berkembang, bisa bertahan sudah sangat bagus, karena nanti masyarakat lama kelamaan mulai enggan berbelanja di toko ritel yang ada.

Sementara itu, Corporate Communication Manager Bukalapak, Evi Andarini mengungkapkan jika e-commerce di Indonesia akan menjadi seperti ekosistem yang dapat melakukan banyak hal.

“Kami yakin e-commerce di Indonesia akan membantu para pengguna agar mereka melakukan kegiatan dalam satu platform saja seperti jual beli dan menabung,” ujarnya. Untuk pertumbuhan Bukalapak mencapai pertumbuhan signifikan yakni untuk TRX mencapai 169%  dan GMV mencapai 100% per 17 Oktober 2017,” ungkapnya.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024

Oleh

Fakta News
Pasangan Pilkada Kota Bogor Dedie A Rachim - Jenal Mutaqin

Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin  yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor  2024 hasil hitung cepat terkini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor  dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat  menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.

“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.

Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno

Oleh

Fakta News
Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Pramono

Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang  Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.

Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.

“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.

Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.

“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.

“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram  – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya