Indonesia-Yordania Bahas Kerja Sama Ekonomi, Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme
Amman – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania, Ayman Safadi pada Rabu (4/10/2017) di kantor Kementerian Yordania. Dalam pertemuan tersebut Menlu Retno mengatakan bahwa kerja sama ekonomi Indonesia dengan Yordania masih terbuka lebar, diharapkan keduanya bisa memanfaatkan posisi strategis geografis negara sebagai pintu gerbang ke pasar ASEAN dan Timur Tengah.
Untuk tahun 2016 nilai perdagangan antara dua negara ini hanya sampai kisaran US$ 256,4 juta, nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya pada 2015. Melihat hal ini kedua menlu sepakat untuk perlu segera mengambil langkah guna mengubah situasi tersebut.
“Kita harus membuka akses lebih besar bagi produk-produk unggulan masing-masing negara seperti kepala sawit, ban mobil, peralatan elektronik, potasium, fosfat dan garam,” tutur Menlu Retno.
Lebih lanjut Retno juga mengusulkan agar segera dilakukan pembahasan terkait pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara kedua negara. Menurutnya pembentukan PTA akan sangat membantu mengurangi berbagai hambatan tarif dan non-tarif. Selain itu, peningkatan interaksi antar pengusaha kedua negara juga penting dalam meningkatkan kerja sama ekonomi. Untuk itu Menlu RI secara langsung mengundang kehadiran pengusaha Yordania pada beberapa forum seperti Indonesia-Middle East Annual Gathering on Economy (IMAGE) di 8-10 Oktober 2017, Trade Expo of Indonesia (TEI) di Jakarta 11-15 Oktober 2017 dan Regional Investment Forum, di Padang, 15-17 Oktober 2017.
Retno mengatakan diversifikasi produk perdagangan kedua negara juga perlu untuk terus didorong untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan. Dalam pertemuan ini, Retno juga menawarkan produk industri strategis Indonesia yang sangat kompetitif kepada Yordania, antara lain seperti pesawat, kapal dan senjata.
“Indonesia memiliki keunggulan di berbagai produk industri strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Yordania. Oleh karena itu, saya mengundang pejabat dan pengusaha industri strategis di Yordania untuk hadir pada Indo Defence Expo November 2018,” ujar Retno.
Dalam pertemuan bilateral ini kedua menlu juga membahas mengenai kerja sama penanggulangan terorisme dan radikalisme. Keduanya sepakat bahwa tantangan saat ini adalah adanya ancaman regionalisasi kelompok terorisme dengan banyaknya foreign terrorist fighters (FTF) yang kembali dari beberapa negara di Timur Tengah. Situasi di Marawi, Filipina merupakan salah satu contoh dari regionalisasi kelompok teroris. Sedangkan Yordania merupakan salah negara yang warganya jadi korban karena banyak menjadi FTF.
Untuk mengatasinya kedua Menlu menekankan pentingnya upaya bersama dalam bentuk kerja sama dan kemitraan untuk penanggulangan terorisme dan radikalisme. Dalam kaitan ini, Menlu RI mendorong untuk dimulai pembahasan MoU kerja sama penanggulangan terorisme dan radikalisme. Beberapa area kerja sama yang disebut kedua Menlu penting untuk dilakukan antara lain pertukaran informasi dan intelijen, pencegahan pendanaan bagi terorisme, penanganan FTF, program deradikalisasi dan interfaith dialog, serta peningkatan kapasitas.
“Peningkatan kapasitas otoritas keamanan dalam melawan terorisme dan radikalisme sangat penting, untuk itu saya mengundang penegak hukum Yordania untuk ke Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC),” kata Retno menjelaskan.
Hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada tahun 1950. Kedutaan besar Indonesia di Amman, Yordania dibuka sejak tahun 1985 sementara Yordania membuka kedutaannya di Jakarta pada bulan November 1986. Nilai perdagangan Indonesia-Yordania tercatat pada 2016 kurang lebih sama dengan tahun 2015 yaitu US$ 256 juta, dengan peningkatan US$ 25.000 pada 2016. Sementara itu, nilai perdagangan selama periode Januari-Juni 2017 meningkat 6,88% dibanding periode yang sama tahun 2016.
Jumlah wisatawan Yordania yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2016 tercatat sebanyak 4.806 orang. Sedangkan jumlah WNI yang berkunjung ke Yordania pada tahun 2016 sebanyak 70.000 orang. Jumlah WNI di Yordania tercatat sebanyak 4.157 orang.
Ping.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
