Indonesia Waspadai Dampak Resesi Ekonomi Singapura
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah mewaspadai dampak resesi ekonomi yang dialami Singapura. Dirinya akan menjaga kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu tingkat konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi.
Dia menceritakan, resesi di Negeri Singa itu dikarenakan ekonominya sangat bergantung pada perdagangan internasional. Di saat COVID-19 melanda banyak negara, maka perdagangan pun ikut terhenti sehingga hal itu berdampak besar bagi perekonomiannya.
“Domestic demand-nya tidak bisa mensubstitusi. Oleh karena itu penurunan dari Singapura sangat besar, karena memang tidak terjadi perdagangan internasional yang selama ini menjadi engine of growth-nya,” kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Kejadian yang menimpa ekonomi Singapura pun menjadi perhatian bagi Sri Mulyani meski mesin utama penggerak perekonomian Indonesia berbeda. Agar ekonomi nasional tidak tertular resesi yang melanda Singapura, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini akan melakukan berbagai cara untuk menjaga tingkat konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Salah satu upaya melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang menyasar enam klaster sekaligus.
“Kita tentu waspadai, karena bagaimanapun juga Indonesia engine of growth kita konsumsi, investasi, dan ekspor. Hari ini pemerintah menggunakan seluruh mekanisme anggarannya untuk mensubstitusi pelemahan di sisi konsumsi dan di sisi investasi maupun ekspor,” ujarnya.
Sri Mulyani berharap program penempatan dana pemerintah kepada perbankan bisa menggerakkan ekonomi secara nyata, sehingga ekonomi nasional bisa terhindar dari jurang resesi.
Meski demikian, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah justru menilai resesi tidak bisa terhindarkan. Dia memperkirakan ekonomi Indonesia akan kembali minus di kuartal III-2020.
“Kuartal III diperkirakan akan kembali minus, artinya kita akan benar-benar masuk ke periode resesi,” ujarnya kepada detikcom, Rabu (15/7/2020).
Namun Piter menegaskan resesi sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah siklus ekonomi. Ibarat roda, resesi adalah posisi ketika ekonomi sedang di bawah.
Apalagi jika melihat kondisi saat ini, semua negara mengalami resesi. Penyebabnya juga bukan karena kebijakan pemerintahannya yang salah, melainkan karena pandemi.
Nah yang harus ditakutkan justru berkembangnya resesi ini menjadi sebuah krisis seperti depresi. Maka, jika IMF bilang akan lebih parah dari the Great Depression, maka ini patut diwaspadai.
Untuk menahan kelanjutan resesi menjadi depresi tentu harus ada yang dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan menjaga dunia usaha. Pemerintah pun sudah menyiapkan sederet stimulus untuk dunia usaha.
Sementara Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menerangkan, berdasarkan sejarah, Indonesia tercatat sudah mengalami 2 kali resesi, yaitu pada saat tahun 1960-an dan tahun 1998.
Pada periode 1960-an, perekonomian Indonesia dianggap resesi seiring dengan kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 1962-1963 diikuti oleh inflasi yang sangat tinggi atau hyperinflation. Sementara pada tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami resesi sejalan dengan kontraksi ekonomi pada kuartal I-1998 hingga kuartal I-1999.
“Adapun penyebab resesi ini didahului oleh krisis keuangan di Thailand yang kemudian berdampak pada pelemahan rupiah dan mengakibatkan kenaikan utang luar negeri Indonesia. Melompatnya tingkat utang luar negeri perusahaan Indonesia menyebabkan gagal bayar pada sektor perbankan, dan akhirnya berdampak sistemik kepada perekonomian Indonesia saat itu,” tambahnya.
Sementara kondisi fundamental perekonomian Indonesia saat ini sangat berbeda dengan kondisi fundamental pada tahun 1998. Krisis yang berawal dari krisis mata uang Thailand Bath juga diperburuk dengan pengelolaan utang luar negeri swasta yang tidak prudent karena sebagian utang luar negeri swasta tidak dilindungi nilai.
Penggunaan utang jangka pendek untuk pembiayaan usaha jangka panjang, serta utang luar negeri yang dipergunakan untuk pembiayaan usaha yang berorientasi domestik. Krisis utang luar negeri swasta tersebut yang mendorong tekanan pada rupiah dimana tingkat depresiasi rupiah mencapai sekitar 600% dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
“Sementara jika melihat kondisi fundamental Indonesia pada tahun ini, pengelolaan utang luar negeri swasta cenderung lebih berhati-hati dimana Bank Indonesia juga sudah mewajibkan transaksi lindung nilai bagi korporasi dalam rangka mengelola risiko nilai tukar. Pengelolaan yang lebih baik dari utang luar negeri swasta terlihat dari pertumbuhan utang jangka pendek yang cenderung rendah,” terangnya.
(edn)
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
“Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN Cukup Besar, Kenapa Biaya Kuliah Malah Meroket?”
