Connect with us

Pemerintah Indonesia Resmi Rebut 51 Persen Saham Freeport

Saham Freeport
Penandatangan perjanjian Divestasi saham Freeport(ist)

Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menguasai mayoritas saham Freeport, setelah Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM.

Sejumlah perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Divestasi PTFI; Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI.

Baca Juga:

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson. Selain itu juga disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri LHK Siti Nurbaya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).

Dengan demikian jumlah saham Freeport Indonesia yang dimiliki INALUM akan meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%. Pemda Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PTFI. Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar US$ 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun kepada FCX. Dan diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kemenkes Pastikan Vaksin yang Digunakan Vaksinasi Gotong Royong Dibedakan dengan Program Vaksinasi Pemerintah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Program Vaksinasi Gotong Royong yang diinisiasi pelaku usaha melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bertujuan mempercepat pemberian vaksin kepada para pekerja. Pengadaan vaksin untuk program tersebut sepenuhnya dibiayai oleh perusahaan, tidak dibebankan ke karyawan.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menerangkan Permenkes No. 18 Tahun 2021 dikeluarkan untuk melengkapi aturan mengenai penggunaan merek vaksin Gotong Royong dan vaksin program pemerintah. Ia mengatakan vaksin yang digunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong dan program pemerintah dibedakan.

“Vaksin yang digunakan pada program vaksinasi pemerintah dan vaksin Gotong Royong tidak boleh sama jenis dan mereknya. Vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavac, dan Pfizer tidak digunakan untuk program Gotong Royong. Namun pada Permenkes tersebut dijelaskan vaksin yang didapatkan dari hibah dengan merek yang sama dengan program Gotong Royong, bisa digunakan untuk vaksinasi program pemerintah,” papar dr. Nadia dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021).

“Seperti vaksin Sinopharm sejumlah 500 ribu dosis yang berasal dari hibah Negara Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu. Meski vaksin Sinopharm digunakan untuk Gotong Royong, tapi karena berasal dari hibah maka vaksin tersebut dapat diperuntukan bagi vaksin program pemerintah nantinya,” imbuhnya.

Diungkapkan dr. Nadia, Vaksinasi Gotong Royong menggunakan vaksin merek Sinopharm dan Cansino. Dengan diferensiasi jenis vaksin, stok vaksin dari masing-masing program tidak saling terganggu.

Chairman of the Indonesia Health Economic Association Prof. Hasbullah Thabrany menambahkan Vaksinasi Gotong Royong sangat bermanfaat bagi anggota KADIN. Setelah pekerja divaksin, maka produktivitas perusahaan diyakini bakal meningkat.

“Dengan partisipasi anggota KADIN ini, memperluas cakupan vaksinasi bagi tenaga kerja Indonesia, maka para pekerja bisa kembali berproduksi,” sebut Prof. Hasbullah.

Selain itu, program vaksinasi yang diupayakan KADIN dan pengusaha Indonesia membantu mempercepat pencapaian herd immunity. Regulasi pemerintah melalui Permenkes No. 18 tahun 2021 dibuat untuk menghindari politisasi Vaksinasi Gotong Royong dan vaksin program pemerintah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Tantangan utama saat ini untuk vaksin Gotong Royong adalah memenuhi permintaan dari 28 ribu perusahaan yang sudah mendaftar melalui KADIN. Arahan pemerintah saat ini adalah mengalokasikan vaksin gelombang pertama untuk sektor manufaktur di daerah Jabodetabek,” papar Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani.

Sinta menyampaikan KADIN mengimbau perusahaan yang sudah mendaftar agar bersabar, karena suplai vaksin untuk program vaksinasi Gotong Royong ini datang secara bertahap. Bio Farma memiliki komitmen sekitar 15 juta dosis vaksin Sinopharm untuk menyukseskan program ini.

“Selain itu, masyarakat dan perusahaan perlu tahu bahwa program vaksin Gotong Royong ini tidak wajib. Semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah, sehingga apabila tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti vaksin Gotong Royong, sangat dianjurkan untuk mengikuti vaksinasi program pemerintah,” urai Shinta.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tanggapi Keluhan Warga, Bobby Nasution Cek Langsung Kondisi Drainase Penyebab Banjir di Kota Medan

Oleh

Fakta News

Medan – Menanggapi keluhan warga, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution memeriksa langsung kondisi drainase di Jalan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, Lingkungan IV, Kecamatan Medan Sunggal, Rabu (16/6) sore. Warga mengeluh karena setiap hujan, terjadi banjir di kawasan tersebut.

Tiba di lokasi, Bobby Nasution pun memeriksa drainase di kawasan tersebut. Dia melihat air di drainase itu tersebut tersumbat.

Kondisi memprihatinkan ini akibat tebalnya sendimentasi dan terputus-putusnya drainase di kawasan tersebut. Hal ini pulalah yang mengakibatkan drainase tak bisa menampung air ketika hujan turun hingga menyebabkan terjadinya banjir.

Bobby Nasution juga berdialog dengan warga. Wali Kota Medan berharap kepada masyarakat mendukung pemerintah, baik kota, provinsi, maupun pusat, dalam melaksanakan program-program pembangunan.

“Kalau pemerintah, baik kota, provinsi, maupun pusat mengerjakan pekerjaan untuk masyarakat, mohon dimonitor dan dibantu, Pak. Karena fungsinya juga untuk kita semua. Sama-sama kita jaga,” pesan Bobby Nasution kepada warga.

Bobby Nasution mengatakan, dia telah meminta agar pembenahan drainase dilakukan berdasarkan kajian teknis. Dengan demikian, dapat dipetakan secara jelas aliran airnya dan anggaran yang dikucurkan tidak terbuang percuma.

“Kita nggak mau air di drainase kita di Medan ini galau karena tak tahu harus mengalir kemana. Harus jelas. Oleh karena itu, untuk pekerjaan drainase tahun ini tadi saya minta ada kajian teknis. Jangan kita ngerjain drainase, cuma buang-buang uang. Airnya nggak jelas ke mana, tapi anggarannya habis,” ungkap Bobby Nasution.

Bobby Nasution mengatakan, memang tahun ini dia telah mengevaluasi pekerjaan drainase.

“Tahun ini kita buat perencanaan teknisnya, kalau perlu tahun depan dikerjakan, semua kita bongkar. Menunggu tahun depan, keluhan masyarakat seperti ini tetap kita kerjakan,” ucapnya.

Dia mengajak masyarakat untuk menjaga dan tidak menutupi drainase untuk dijadikan tempat berusaha.

“Itu akan merugikan masyarakat sendiri, karena menutup drainase akan menyebabkan banjir,” ucap Bobby Nasution.

Lurah Tanjung Rejo, Aisyah Rambe, yang berada di lokasi mengakui, kawasan tersebut selalu dilanda banjir saat hujan turun akibat kondisi drainase yang buruk. Dia menyebutkan, drainase yang tersumbat karena sendimentasi di Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal itu sepanjang 700 meter.

Dia menyatakan, besok pihaknya akan melakukan pengorekan dan pembersihan parit yang tersumbat tersebut. Disebutkannya juga, korekan sendimentasi tidak akan dibiarkan di pinggiran jalan, agar saat hujan turun tidak dibawa air kembali ke drainase.

“Besok, kita bersama Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum akan mengorek dan membersihkan parit ini,” ucapnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

dr Reisa: Jangan Pertaruhkan Kesehatan, Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr Reisa Kartikasari Broto Asmoro

Jakarta – Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr Reisa Kartikasari Broto Asmoro mengatakan, saat ini rumah sakit penuh pasien COVID-19. Varian baru virus COVID-19 juga makin banyak beredar. Menurut dr Reisa, dampak COVID-19 bisa berbeda-beda terhadap tiap orang. Ada yang tidak bergejala, namun beberapa pasien menjadi kritis dan fatal.

“Jangan ambil risiko, lindungi diri untuk lindungi keluarga dan orang terdekat kita. Jangan pertaruhkan kesehatan diri dan keluarga hanya karena lalai menerapkan protokol kesehatan,” tegas dr Reisa, Rabu (16/6/2021).

Dia menambahkan, Bed Occupancy Rate yang tinggi bukan saja menandakan banyak daerah kembali ke zona merah atau risiko tinggi. Juga membuat penderita penyakit kritis lainnya, seperti jantung, sulit mendapatkan tempat perawatan yang layak.

“Susah mendapatkan perhatian lebih dari dokter spesialis yang merawatnya, dan membuat keluarga mereka khawatir karena berada di rumah sakit yang penuh pasien COVID-19,” ucapnya.

Menurut panduan menekan risiko, lanjut dr Broto, dikenal istilah “gas dan rem”. Peningkatan yang terus menerus seperti saat ini akan mungkin mengembalikan ke situasi pengetatan kegiatan masyarakat.

Jumlah absensi kantor yang dikurangi. Jam buka tempat usaha dikurangi dan beberapa kegiatan sosial budaya kembali diatur dengan ketat seperti dikurangi pesertanya.

“Dan rencana sekolah tatap muka kemungkinan akan tertunda di wilayah zona merah,” kata dr Reisa.

Dia mengatakan, ada beberapa cara berkontribusi menekan laju penularan dan mengembalikan situasi kota dan kabupaten ke risiko rendah atau zona hijau.

Menurut dr Reisa, bagi mereka yang merasa kontak erat dengan pasien positif, segera laporkan diri ke puskesmas terdekat. Berani dites dan apabila positif, informasikan secara terus terang tentang siapa saja yang telah kontak erat dengannya selama beberapa hari ke belakang.

Pengendalian penularan saat ini bisa ditangani dengan 3T, tes, telusur, tindak lanjut dan terapinya atau dikenal juga dengan tes, lacak, dan isolasi.

Dia kembali menegaskan, isolasi mandiri bukan tanpa sepengetahuan orang lain. Lapor ke puskesmas dan tetap konsultasi dengan dokter. Konsultasi rutin dengan dokter dapat segera membantu pasien mendapatkan pertolongan dan perawatan.

“Terlambat dirawat dapat berisiko bagi keselamatan nyawa. Puskesmas dan dokter dapat membantu memberikan informasi ketersediaan ruang rawat inap di rumah sakit atau memberikan rujukan ke karantina terpusat yang dibiayai pemerintah,” ujar dr Reisa.

Baca Selengkapnya