Indonesia-Malaysia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Di Berbagai Bidang
Kuching – Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia semakin kokoh. Hal ini didukung oleh meningkatnya angka perdagangan lebih dari 21 persen di semester pertama 2017.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers bersama Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd. Najib di Hotel Hilton, Kuching, Malaysia, pada Rabu, 22 November 2017.
Selain itu, Indonesia juga telah memulai ekspor beras ke Malaysia pada bulan Oktober 2017 lalu sebanyak 25 ribu ton. Jumlah ekspor tersebut diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya.
“Dan Indonesia berharap Malaysia dapat mengalokasikan 20 persen dari kuota impor berasnya, sekitar 150 ribu ton dengan mengimpor dari Indonesia,” ucap Presiden.
Pengaturan perbatasan yang merupakan salah satu ciri khas hubungan Indonesia-Malaysia juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
“Indonesia mengharapkan draft Border Crossing Agreement yang sudah selesai dirundingkan untuk segera ditandatangani. Demikian juga dengan Border Trade Agreement,” kata Kepala Negara.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kedua negara memiliki kerja sama baru yang sangat strategis yaitu penguatan kemitraan untuk kelapa sawit melalui pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
Bahkan pada bulan November 2017, Indonesia telah menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC dengan mengundang sejumlah negara penghasil sawit lainnya.
“Kita harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit,” tutur Presiden.
Isu penting lain yang dibahas kedua negara adalah terkait perlindungan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Hal ini penting mengingat perlindungan WNI merupakan prioritas pemerintah Indonesia.
“Hak pendidikan bagi anak pekerja Indonesia juga telah saya mohonkan perhatian kepada PM Najib,” kata Kepala Negara.
Sementara itu, PM Najib menyampaikan bahwa lawatan Presiden Jokowi ke Kuching, Malaysia, menandakan konsultasi tahunan ke-12 kedua negara.
“Dan juga menandakan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia ke-60,” ucap PM Najib.
Pertemuan kedua pemimpin tersebut berjalan dengan lancar dan menunjukkan hubungan bilateral antara kedua negara dalam keadaan yang sangat baik.
“Begitu banyak kemajuan mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan kerja sama perbatasan. Keinginan kedua pemerintah untuk terus meningkatkan lagi hubungan sehingga semakin banyak peluang dan potensi yang dapat direalisasikan,” kata PM Najib.
PM Najib Apresiasi Upaya Presiden Atasi Kabut Asap
Dalam kesempatan tersebut, PM Najib menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas upayanya mengatasi kabut asap.
“Saya mau ucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia. Sudah dua tahun Malaysia tidak alami masalah jerebu,” kata PM Najib.
Lebih lanjut, PM Najib menyampaikan bahwa upaya tersebut tak lepas dari perhatian serius yang diberikan pemerintah Indonesia.
“Terima kasih atas perhatian serius Indonesia, ini yang memberikan kelegaan terhadap rakyat Indonesia termasuk Sarawak. Cuaca sudah lega, enaklah,” tutur PM Najib.
Jalannya Konsultasi Tahunan Ke-12
Konsultasi Tahunan ke-12 Indonesia-Malaysia dimulai dengan pertemuan terbatas antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohd. Najib pada Rabu, 22 November 2017, di Ruang Enseng, Lobi Hotel Hilton, Kuching, Malaysia.
Saat pertemuan terbatas berlangsung, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana.
Setelahnya, Presiden Jokowi langsung mengikuti pertemuan konsultasi tahunan ke-12 Indonesia-Malaysia. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi juga didampingi oleh sejumlah jajarannya di Kabinet Kerja.
Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, hingga Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana.
Sebelum dimulainya konferensi pers bersama, Presiden Jokowi terlebih dahulu menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Bidang Pendidikan Tinggi Islam yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Idris Jusoh.
Kemudian Presiden Jokowi beserta rombongan menghadiri jamuan santap siang bersama yang sekaligus menjadi penutup pertemuan tersebut.
Ping
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.