Indonesia-Korsel Tingkatkan Inovasi di Bidang UKM
Jakarta – Staf Ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bidang Ekonomi Makro Hasan Jauhari mengungkapkan kerjasama dan sinergi antara Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel) di bidang pengembangan inovasi UKM merupakan langkah strategis.
“Kita harus mengakui, inovasi produk UKM Indonesia masih ketinggalan. Sedangkan Korea Selatan adalah sebuah negara yang leading dalam hal inovasi di sektor UKM. Jadi, kerjasama dan sinergi ini merupakan langkah strategis agar UKM kita mampu melakukan inovasi, sehingga produk yang dihasilkannya memiliki daya saing di pasar global,” ujar Hasan pada acara 2nd Indonesia-Korea SMEs Business Inovation Forum, di Jakarta, Kamis (14/12).
Di hadapan sekitar 50 % delegasi dari Korsel dan ratusan UKM Indonesia, Hasan berharap ajang ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk berdialog dan bertukar pikiran dalam menumbuhkan jiwa inovasi di kalangan UKM Indonesia.
“Korea ini negara nomor satu di dunia di bidang inovasi UKM. UKM kita harus mampu memanfaatkan hal ini dengan aktif melakukan sharing atau tukar informasi, sehingga bisa terjalin kerjasama antar UKM kedua Negara,” ungkap Hasan.
Meski begitu, Hasan menambahkan, inovasi UKM tetap harus berlandaskan kearifan lokal sebagai nilai tambah keunggulan produk UKM asal Indonesia. Sementara inovasi produk UKM Korea sudah berbasis teknologi atau technopreneur.
“Selain inovasi, UKM kita juga harus melangkah ke dunia ICT (information and communication technologies) yang sekarang sedang marak. Oleh karena itu, karena tuntutan pasar seperti itu, UKM kita harus memaksa diri untuk migrasi dari pemasaran offline ke online,” kata Hasan.
Menuruh Hasan, kerjasama dan sinergi ini akan saling menguntungkan bagi UKM kedua negara. “Ada yang mereka punya, kita tidak punya. Begitu juga sebaliknya, ada yang kita punya tapi mereka tidak punya. Kondisi itulah yang diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi UKM kedua Negara,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Pimpinan ASEM SMEs Eco-Inovation Center (ASEIC) Kim Se Jong mengungkapkan, kerjasama dan sinergi ini merupakan tindak lanjut kongkrit dari kunjungan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in beberapa waktu lalu. Dimana dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo tersebut, kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea sudah meningkat menjadi kemitraan strategis istimewa.
“Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi terbesar bagi kedua negara di bidang pengembangan UKM di Indonesia,” kata Jong.
Dia mengakui, Korsel sudah banyak mendapatkan dukungan dalam rangka mengembangkan UKM di Indonesia.
“Saya melihat kedua negara serius untuk meningkatkan inovasi produk UKM. Bisa juga sebagai pemicu untuk sinergi inovasi kedua negara untuk UKM. Di samping itu, kerjasama ekonomi kedua negara ini juga harus dilandasi keaktifan para UKM,” tuturnya.
Sementara itu, Penasehat Menteri dan Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Republik Korea Kim Chang Nyun menambahkan, pihaknya melihat Indonesia sebagai pasar potensial yang merupakan pasar di Asia terbesar sebesar 40%.
“Indonesia memiliki SDM yang besar, sumber daya alam yang besar, juga konsumen yang juga besar. Banyak perusahaan asal Korea Selatan sudah berinvestasi di Indonesia. Karena, pemerintah Korea Selatan sangat memperhatikan Indonesia, khususnya pengembangan UKM,” pungkas Chang.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
