Indonesia Kecam Keras Pembunuhan Lebih dari 100 Orang di Myanmar, Menlu Retno: Itu Tidak Bisa Diterima
Jakarta – Menlu Retno Marsudi dan Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Menlu Jepang, Motegi Toshimitsu dan Menhan Jepang Kishi Nobuo di Jepang. Menlu Retno mengecam keras terkait kekerasan yang menyebabkan lebih dari 100 orang warga Myanmar tewas dalam satu hari.
“Indonesia mengecam keras pembunuhan lebih dari 100 orang di Myanmar pada 27 Maret 2021. Itu tidak bisa diterima,” kata Retno dalam akun Twitter @Menlu_RI, dilihat Rabu (31/3/2021).
Retno juga menyampaikan kembali mengenai prinsip ASEAN Outlook. Indonesia, kata Retno, siap bekerja sama dengan semua negara melaksanakan ASEAN Outlook.
“Saya sampaikan kembali prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, yaitu transparansi, keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama. Indonesia siap bermitra dengan semua negara dalam implementasi ASEAN Outlook,” kata Retno.
Berdasarkan keterangan tertulis dari Kedubes Jepang di Indonesia, ada beberapa hasil kerja sama dari pertemuan itu. Salah satunya pengalihan alat dan teknologi pertahanan.
“Keempat Menteri menyambut baik penandatanganan Perjanjian antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia tentang Pengalihan Alat dan Teknologi Pertahanan serta sepakat untuk mempromosikan kerja sama keamanan antara kedua negara berdasarkan perjanjian tersebut. Selain itu, pihak Jepang telah menyampaikan keputusan untuk memberikan pinjaman senilai 50 miliar yen di bidang penanggulangan bencana. Pihak Indonesia menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan tersebut. Selanjutnya, mereka juga sepakat untuk mendorong kerja sama di bidang maritim, termasuk pembangunan pulau terluar dan pengawasan dan penegakan hukum laut, serta kerja sama di bidang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana,” demikian keterangan tertulis Kedubes Jepang di Jakarta.
“Keempat Menteri telah menyetujui untuk mempromosikan kerja sama di kawasan sekitar Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Selain itu, mereka juga menegaskan untuk memperkokoh kerja sama di bidang keamanan ekonomi, termasuk rantai pasokan dan digital, serta penanggulangan terorisme,” lanjutnya.
Selain itu, Jepang juga menyampaikan rasa prihatin terhadap apa yang terjadi di Laut China Selatan. Keadaan di Laut China Selatan menjadi perhatian serius kedua negara.
“Pihak Jepang menyampaikan keprihatinan yang serius terhadap perkembangan RRT belakangan ini, termasuk Undang-Undang Penjaga Pantai, dan keempat Menteri bertukar pendapat mengenai situasi di, antara lain Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan. Keempat Menteri berbagi keprihatinan yang serius terhadap kelanjutan dan penguatan percobaan yang mengubah status-quo secara sepihak dengan menggunakan kekuatan. Selain itu, keempat Menteri juga sepakat atas pentingnya penegakan ketertiban maritim yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum serta penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS,” lanjut keterangan tertulis tersebut.
Selain itu, Jepang juga menyampaikan keprihatinan terhadap Korea Utara yang meningkatkan kemampuan nuklir dan rudal, bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedua negara sepakat bahwa sudah saatnya Korea Utara melaksanakan Resolusi DK PBB untuk menghancurkan senjata pemusnah massal.
“Pihak Jepang juga mengecam keras atas peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara beberapa waktu lalu. Berdasarkan hal tersebut, keempat Menteri menegaskan sangat penting bagi Korea Utara untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB secara utuh demi penghapusan seluruh senjata pemusnah massal dan rudal balistik dengan jangkauan apapun secara utuh, dapat diverifikasi, serta tidak dapat diubah,” katanya.
“Selanjutnya, pihak Jepang memohon pengertian dan dukungan pihak Indonesia demi menyelesaikan masalah penculikan warga negara Jepang dengan cepat. Pihak Indonesia menyampaikan dukungan atas hal tersebut,” lanjutnya.
Indonesia dan Jepang juga prihatin atas peristiwa di Myanmar. Pada pertemuan itu juga membahas situasi di Timur Tengah.
“Keempat Menteri menyuarakan keprihatinan yang berat terhadap situasi terkini di Myanmar dan sepakat untuk tetap bekerja sama secara erat. Mereka juga bertukar pendapat tentang situasi Timur Tengah dan sebagainya,” imbuhnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
