Connect with us

Indonesia Kaya Potensi EBT Namun Pemanfaatannya Masih Rendah

Seminar Terbatas Energi Baru terbarukan Sesi II(foto : Ipin/fakta.news)

Jakarta – Energi baru dan terbarukan (EBT) sangat penting untuk wujudkan ketahanan energi di masa depan. Terlebih, Indonesia memiliki potensi EBT sebesar lebih dari 441,7 GW, yang sejauh ini batu terealisasi sebesar 8,90 GW atau 2% dari potensi yang ada.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ir. Yunus Saefulhak dalam Sesi II Seminar Terbatas bertajuk “Pengembangan Energi Baru Terbarukan,” yang digelar di AYANA Midplaza Jakarta, Senin (4/12/2017). Pada sesi dua dengan bahasan “Roadmap EBT Indonesia; Peran, Peluang dan Tantangan Swasta”, para pembicaranya selain Yunus, yaitu Ir. Jaya Wahono (Founder and CEO  Clean Power Indonesia),  Dr. Ir Hanny J. Berchmans (Senior Consultant USAID-ICED), dan Werner Katili (Country Representative Agri Power).

Yunus mengatakan, untuk menjawab masalah lingkungan seperti gas rumah kaca (GRK), pemanfaatan EBT harus dioptimalkan. “Saat ini, Indonesia memiliki banyak potensi EBT yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain panas bumi, air, bioenergi, surya, angin dan laut,” ujarnya.

WhatsApp Image 2017-12-05 at 19.11.29

Selain itu, akses energi harus terdistribusi secara merata, adil, dan terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas yang baik. “Harga energi harus terjangkau oleh masyarakat yang berpendapatan rendah dan ekonomis untuk masyarakat berpendapatan menengah-tinggi,” ujar Yunus.

Selain optimalisasi EBT, pihaknya juga melakukan konservasi energi. Yunus mengatakan, konservasi energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta efisiensi pemanfaatannya.

“Penggunaan energi masyarakat Indonesia saat ini cenderung boros. Untuk itu, pemerintah terus melakukan kampanye hemat energi yakni dengan program potong 10 persen,” lanjut Yunus.

Pemerintah, seperti diketahui, telah menetapkan sasaran komposisi bauran EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025. Menurut Yunus, pasokan energi saat ini masih didominasi energi fosil. Padahal, potensi EBT Indonesia sangat besar yaitu sekitar 441,7 gigawatt (GW), namun hingga saat ini perannya dalam penyediaan energi nasional masih sangat terbatas yaitu 7,7%, atau terpasang sebesar 8,89 GW atau 2% dari total potensi.  “Potensi EBT di Indonesia banyak, tapi pemanfaatannya masih rendah,” katanya.

Sebagai gambaran, bauran EBT meningkat rata-rata 0,54% setiap tahun. Pada 2016 capaian bauran EBT sebesar 7,7%. Angka ini lebih besar dari 2015 (6,7%), 2014 (6,4%) dan 2013 (5,3%). Untuk kuartal II 2017 melebihi target, di mana energi panas bumi dan EBT lainnya mencapai 5,23% (target 4,96%) dan bauran energi dari air mencapai 8,07% (target 6,16%).

WhatsApp Image 2017-12-05 at 19.11.33

Beberapa kemajuan dalam pengembangan EBT, antara lain dengan ditandatanganinya 68 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) antara PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP) dengan kapasitas 1.189,67 MW hingga November 2017 yang berpotensi menurunkan emisi GRK sebesar 4,76 Juta Ton CO2. Yunus mengatakan, kondisi saat ini konsumsi energi mayoitas masih kurang efisien. Dengan demikian, pemanfaatan EBT adalah suatu kewajiban.

Pemanfaatan EBT dan penerapan konservasi energi, lanjut Yunus kepada fakta.news, untuk meningkatkan ketersediaan energi secara berkelanjutan menghemat bahan bakar fosil, dan secara simultan mencegah perubahan iklim global dengan mengurangi emisi GRK. Keuntungan lainnya, adalah menciptakan lapangan kerja (dengan tumbuhnya industri hijau), mengurangi kemiskinan,  dan mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar impor.

“Keterlibatan pemerintah, peran swasta, dan kerjasama internasional dibutuhkan untuk mempercepat pengurangan emisi GRK, dan mempercepat mencapai target pada Paris Agreement,” kata Yunus.

Potensi panas bumi, sebagai sumber EBT, yang dimiliki Indonesia sebesar 11.073 MW (resources) dan 17.506 MW (reserves) dengan kapasitas terpasang sebesar 1.643,5 MW pada tahun 2016. Yunus menyampaikan, penambahan kapasitas terpasang pada tahun 2017 meliputi PLTP Ulubelu Unit 4 (55 MW), PLTP Karaha Unit 1 (30 MW), PLTP Sorik Marapi (Modular, 20 MW), dan PLTP Sarula Unit 2 (110 MW).

Saat ini kapasitas terpasang mencapai 1.808,5 MW, 10,3% dari cadangan panas bumi Indonesia. Produksi uap telah mencapai 51% dari target tahun 2017 pada laporan semester 1 dan memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp 0,25 triliun sampai dengan Juni 2017. Pemerintah terus berupaya agar target panas bumi pada tahun ini dapat tercapai.

“Saat ini ada lima hal yang menjadi tantangan pengembangan panas bumi, yaitu lokasi panas bumi di kawasan hutan, penolakan masyarakat, harga, pendanaan dan perizinan,” tutur Yunus.

Yang jelas, menurut pembicara kedua Jaya Wahono (Founder and CEO  Clean Power Indonesia), lebih dari 50 juta orang di Indonesia masih kekurangan akses listrik. Sekitar 50 juta lebih lainnya mengalami pasokan listrik yang buruk dan tidak memadai untuk industrialisasi di daerah mereka.

WhatsApp Image 2017-12-05 at 19.11.36

Untuk yang belum terlayani dengan pasokan listrik yang baik, Jaya mengungkapkan,  akan ada implikasi signifikan bagi pelayanan kesehatan, makanan, pendidikan, dan bisnis. “Bisa dibayangkan kesulitan penanganan medis di puskesmas-puskemas karena tak ada cahaya penerangan yang memadai, berapa banyak hasil pertanian terbuang sia-sia karena tak bisa diproses lebih lanjut, berapa banyak siswa yang kesulitan belajar karena kurangnya penerangan dan tidak adanya akses Internet, serta berapa banyak usaha kecil kandas karena tidak punya akses energi yang andal dan murah,” tutur Jaya.

Terkendala Masalah Regulasi

Perencanaan kelistrikan di negeri ini, Jaya menilai, sering dibangun tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat, terutama bagaimana mereka menggunakan listrik tersebut dan kelancaran pembayarannya.

Karena itu, tentunya diperlukan pendekatan guna mencari solusi yang lebih komprehensif daripada sekadar menyalurkan listrik kepada masyarakat daerah pelosok. Menurut Jaya, untuk memperluas layanan listrik bagi penduduk di daerah-daerah pelosok, selayaknya berpikir secara non-konvensional dan mengadopsi perspektif yang lebih holistik.

“Ketika kita mulai berpikir untuk tujuan yang lebih luas, maka kita akan menyadari bahwa penyediaan listrik kepada konsumen di wilayah pedesaan perlu memberikan penekanan pada usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka, bukan sekadar menyambung rumah tangga mereka ke jaringan listrik,” tutur Jaya.

Pembicara lainnya, DR. Ir. Hanny J. Berchmans, M.Sc USAID-ICED mengatakan, Energi terbarukan adalah energi yang berkelanjutan, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, radiasi matahari, aliran air, dan air terjun serta gerakan perbedaan suhu lapisan laut. Total potensi energi terbarukan di Indonesia 155.288 MW, energi yang telah termanfaatkan 9.752 MW atau hanya termanfaatkan sebanyak 6,3 persen.

WhatsApp Image 2017-12-05 at 19.12.43

Hanya saja potensi tersebut bertahun-tahun sulit dicapai. Menurut Hanny, persoalannya lagi-lagi terkait maslah regulasi. “Regulasi yang ada belum menjamin kepastian hukum. Untuk penetapan harga jual listrik EBT saja, entah aturannya masih dipakai atau belum,” katanya.

Sementara itu, pembicara terakhir yaitu Werner Katili (Country Representative Agri Power), berbicara banyak soal potensi sampah sebagai sumber EBT jenis biogas. “Potensi ini banyak sekali di Indonesia, dan ini bisa mengatasi persoalan sampah perkotaan. Tapi ya lagi-lagi masalah regulasi, sehingga proyek mengubah sampah jadi listrik hingga kini masih minim sekali,” pungkasnya

Itulah seminar terbatas EBT yang dibagi dalam dua sesi yang digelar oleh Fakta.News, situs online berita nasional Indonesia bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) serta Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT). Hasil seminar terbatas ini, menurut Ketua Penyelenggara Koster Rinaldi, setidaknya bisa menjadi masukkan bagi pemerintah dalam memetakan dan mengembangkan RBT di Indonesia.

M Riz dan Ping

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

NII Crisis Center: Hut RI ke 75, Ratusan Eks NII Siap Deklarasi Kembali Ke NKRI

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan dalam rilisnya menyatakan bahwa pada tanggal 17 Agustus akan mendampingi ratusan mantan eks NII dari berbagai daerah di Indonesia untuk ikrar kembali ke NKRI dengan melakukan deklarasi kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi sebagai tanda bahwa mereka telah kembali ke NKRI. Tentunya dengan protokol kesehatan.Tambah Ken.

“Mereka para mantan NII selama ini mengasingkan diri sebagai bentuk evaluasi perjuangan bahwa selama ini yang di lakukan adalah sebuah kesalahan, dan mereka terpencar dari beberapa dearah di Indonesia, tapi 17 agustus mereka siap konsolidasi kekuatan siap bergabung kembali ke NKRI dan bersama sama melakukan perlawanan balik terhadap kelompok radikal yang memgatasnamakan negara Islam atau khilafah Islam,” kata Ken dalam keterangan persnya Sabtu (15/8).

Ken menjelaskan pihaknya siap melakukan konsolidasi dan syukuran atas bersatunya para mantan pimpinan NII yang kini kembali ke NKRI. Bahkan pihaknya siap berada digarda terdepan melakukan perlawan terhadap paham intoleransi, radikal dan terorisme.

Ken menegaskan NKRI dan Pancasila bagi sudah final, jadi bila ada kelompok radikalisme yang mau memecah belah persatuan bangsa, sebelum berhadapan dengan TNI/POLRI maka pihaknya siap berada di garda terdepan yang akan menghalau dan menghadapinya.

“Negara dan bangsa ini hari ini sedang di adu domba, antar suku, antar agama dan bahkan yang seagama kita ribut, persatuan dan kesatuan kita sedang dipertaruhkan,” paparnya.

Ken pun mengajak saatnya untuk menyadari sebelum terlambat dengan bersatu dan bersama sama melawan paham radikalisme.

“Mereka kelompok radikal sudah menabuh genderang perang dan menyalakan lilin api permusuhan, maka kita tidak boleh kalah dan kita harus menyalakan lilin yang lebih besar agar masyarakat tercerahkan,” tegasnya.

Ken berharap negara hadir dan pemerintah dalam hal ini adalah kementerian dan lembaga bersinergi dalam pencegahan dan penindakan terhadap bahaya kelompok radikal.

Bagi para eks NII, Ken mengajak agar jangan takut dan jangan khawatir, kita tidak sendiri, dirinya membuka hotline untuk berkomunikasi di whatsapp 08985151228.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Bersepeda dan Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Oleh

Fakta News

Bogor – Presiden Joko Widodo memanfaatkan libur akhir pekan ini, Sabtu, 15 Agustus 2020, dengan berolahraga. Kali ini, Presiden memilih untuk bersepeda di area Istana Kepresidenan Bogor dan Kebun Raya Bogor.

Presiden tampak mengenakan jaket olahraga warna merah, lengkap dengan masker, dan helm sepeda. Ditemani putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dan sejumlah Paspampres, Presiden mulai mengayuh sepedanya menuju Kebun Raya Bogor sekitar pukul 09.05 WIB.

Di sepanjang jalan, masyarakat yang sedang berolahraga tampak menyapa Kepala Negara. Presiden pun membalas dengan melambaikan tangan ke arah mereka.

Pada kesempatan tersebut, Presiden tampak berhenti beberapa kali untuk memberikan masker kepada masyarakat. Presiden pun mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menaati protokol kesehatan, antara lain dengan memakai masker dan menjaga jarak.

Setelah bersepeda selama kurang lebih 30 menit di sekitar Kebun Raya Bogor, Presiden kembali ke Istana Bogor sekitar pukul 09.36 WIB.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bantuan Pesantren Masa Covid-19 Cair Akhir Agustus 2020, Ini Syaratnya

Oleh

Fakta News
Pondok pesantren (Foto: Kementerian PUPR).

Jakarta – Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam penerima bantuan di masa Covid-19 telah dapat mencairkan akhir Agustus atau awal September 2020.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Kementerian Agama (Kemenag), Waryono.

“Alhamdulillah, SK penerima bantuan untuk tahap 1 sudah terbit. Saat ini sedang proses pengajuan SPP ke SPM dan ringkasan kontrak. Begitu ringkasan kontrak disetujui maka akan diterbitkan surat perintah pencairan kepada penerima,” terang Waryono di Jakarta, Jumat (14/8).

“Semoga tidak lama lagi bisa dicairkan oleh pesantren dan lembaga keagamaan Islam penerima bantuan,” sambungnya.

Menurut Waryono, Direktorat PD Pontren selanjutnya akan menyampaikan SK berikut data pesantren dan lembaga keagamaan Islam penerima bantuan ke Kanwil Kemenag Provinsi. Selain itu, surat pemberitahuan juga akan disampaikan ke masing-masing penerima, sekaligus menginformasikan dokumen yang perlu disiapkan saat melakukan pencairan.

Sejumlah syarat pencairan bantuan yang harus dipersiapkan penerima bantuan, sebagai berikut:

  1. Petugas yang akan mencairkan bantuan, membawa KTP (asli dan foto copy);
  2. Membawa SK Pengurus Lembaga (foto copy);
  3. NSPP atau Izin Operasional Lembaga (foto copy);
  4. NPWP lembaga (foto copy);
  5. Harus membawa materai 6000 sebanyak 3 lembar;
  6. Membawa stempel pesantren; dan
  7. Harus membawa Surat Pemberitahuan dari Kemenag Pusat bahwa pesantren dan lembaga keagamaan Islam miliknya adalah penerima bantuan di masa Covid-19.

“Bantuan nantinya dapat dicairkan melalui bank penyalur dan dapat diambil melalui kantor cabang setempat,” tandasnya.

Baca Selengkapnya