Connect with us

Indonesia Kaya Potensi EBT Namun Pemanfaatannya Masih Rendah

Seminar Terbatas Energi Baru terbarukan Sesi II(foto : Ipin/fakta.news)

Jakarta – Energi baru dan terbarukan (EBT) sangat penting untuk wujudkan ketahanan energi di masa depan. Terlebih, Indonesia memiliki potensi EBT sebesar lebih dari 441,7 GW, yang sejauh ini batu terealisasi sebesar 8,90 GW atau 2% dari potensi yang ada.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ir. Yunus Saefulhak dalam Sesi II Seminar Terbatas bertajuk “Pengembangan Energi Baru Terbarukan,” yang digelar di AYANA Midplaza Jakarta, Senin (4/12/2017). Pada sesi dua dengan bahasan “Roadmap EBT Indonesia; Peran, Peluang dan Tantangan Swasta”, para pembicaranya selain Yunus, yaitu Ir. Jaya Wahono (Founder and CEO  Clean Power Indonesia),  Dr. Ir Hanny J. Berchmans (Senior Consultant USAID-ICED), dan Werner Katili (Country Representative Agri Power).

Yunus mengatakan, untuk menjawab masalah lingkungan seperti gas rumah kaca (GRK), pemanfaatan EBT harus dioptimalkan. “Saat ini, Indonesia memiliki banyak potensi EBT yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain panas bumi, air, bioenergi, surya, angin dan laut,” ujarnya.

WhatsApp Image 2017-12-05 at 19.11.29

Selain itu, akses energi harus terdistribusi secara merata, adil, dan terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas yang baik. “Harga energi harus terjangkau oleh masyarakat yang berpendapatan rendah dan ekonomis untuk masyarakat berpendapatan menengah-tinggi,” ujar Yunus.

Selain optimalisasi EBT, pihaknya juga melakukan konservasi energi. Yunus mengatakan, konservasi energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta efisiensi pemanfaatannya.

“Penggunaan energi masyarakat Indonesia saat ini cenderung boros. Untuk itu, pemerintah terus melakukan kampanye hemat energi yakni dengan program potong 10 persen,” lanjut Yunus.

Pemerintah, seperti diketahui, telah menetapkan sasaran komposisi bauran EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025. Menurut Yunus, pasokan energi saat ini masih didominasi energi fosil. Padahal, potensi EBT Indonesia sangat besar yaitu sekitar 441,7 gigawatt (GW), namun hingga saat ini perannya dalam penyediaan energi nasional masih sangat terbatas yaitu 7,7%, atau terpasang sebesar 8,89 GW atau 2% dari total potensi.  “Potensi EBT di Indonesia banyak, tapi pemanfaatannya masih rendah,” katanya.

Sebagai gambaran, bauran EBT meningkat rata-rata 0,54% setiap tahun. Pada 2016 capaian bauran EBT sebesar 7,7%. Angka ini lebih besar dari 2015 (6,7%), 2014 (6,4%) dan 2013 (5,3%). Untuk kuartal II 2017 melebihi target, di mana energi panas bumi dan EBT lainnya mencapai 5,23% (target 4,96%) dan bauran energi dari air mencapai 8,07% (target 6,16%).

WhatsApp Image 2017-12-05 at 19.11.33

Beberapa kemajuan dalam pengembangan EBT, antara lain dengan ditandatanganinya 68 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) antara PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP) dengan kapasitas 1.189,67 MW hingga November 2017 yang berpotensi menurunkan emisi GRK sebesar 4,76 Juta Ton CO2. Yunus mengatakan, kondisi saat ini konsumsi energi mayoitas masih kurang efisien. Dengan demikian, pemanfaatan EBT adalah suatu kewajiban.

Pemanfaatan EBT dan penerapan konservasi energi, lanjut Yunus kepada fakta.news, untuk meningkatkan ketersediaan energi secara berkelanjutan menghemat bahan bakar fosil, dan secara simultan mencegah perubahan iklim global dengan mengurangi emisi GRK. Keuntungan lainnya, adalah menciptakan lapangan kerja (dengan tumbuhnya industri hijau), mengurangi kemiskinan,  dan mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar impor.

“Keterlibatan pemerintah, peran swasta, dan kerjasama internasional dibutuhkan untuk mempercepat pengurangan emisi GRK, dan mempercepat mencapai target pada Paris Agreement,” kata Yunus.

Potensi panas bumi, sebagai sumber EBT, yang dimiliki Indonesia sebesar 11.073 MW (resources) dan 17.506 MW (reserves) dengan kapasitas terpasang sebesar 1.643,5 MW pada tahun 2016. Yunus menyampaikan, penambahan kapasitas terpasang pada tahun 2017 meliputi PLTP Ulubelu Unit 4 (55 MW), PLTP Karaha Unit 1 (30 MW), PLTP Sorik Marapi (Modular, 20 MW), dan PLTP Sarula Unit 2 (110 MW).

Saat ini kapasitas terpasang mencapai 1.808,5 MW, 10,3% dari cadangan panas bumi Indonesia. Produksi uap telah mencapai 51% dari target tahun 2017 pada laporan semester 1 dan memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp 0,25 triliun sampai dengan Juni 2017. Pemerintah terus berupaya agar target panas bumi pada tahun ini dapat tercapai.

“Saat ini ada lima hal yang menjadi tantangan pengembangan panas bumi, yaitu lokasi panas bumi di kawasan hutan, penolakan masyarakat, harga, pendanaan dan perizinan,” tutur Yunus.

Yang jelas, menurut pembicara kedua Jaya Wahono (Founder and CEO  Clean Power Indonesia), lebih dari 50 juta orang di Indonesia masih kekurangan akses listrik. Sekitar 50 juta lebih lainnya mengalami pasokan listrik yang buruk dan tidak memadai untuk industrialisasi di daerah mereka.

WhatsApp Image 2017-12-05 at 19.11.36

Untuk yang belum terlayani dengan pasokan listrik yang baik, Jaya mengungkapkan,  akan ada implikasi signifikan bagi pelayanan kesehatan, makanan, pendidikan, dan bisnis. “Bisa dibayangkan kesulitan penanganan medis di puskesmas-puskemas karena tak ada cahaya penerangan yang memadai, berapa banyak hasil pertanian terbuang sia-sia karena tak bisa diproses lebih lanjut, berapa banyak siswa yang kesulitan belajar karena kurangnya penerangan dan tidak adanya akses Internet, serta berapa banyak usaha kecil kandas karena tidak punya akses energi yang andal dan murah,” tutur Jaya.

Terkendala Masalah Regulasi

Perencanaan kelistrikan di negeri ini, Jaya menilai, sering dibangun tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat, terutama bagaimana mereka menggunakan listrik tersebut dan kelancaran pembayarannya.

Karena itu, tentunya diperlukan pendekatan guna mencari solusi yang lebih komprehensif daripada sekadar menyalurkan listrik kepada masyarakat daerah pelosok. Menurut Jaya, untuk memperluas layanan listrik bagi penduduk di daerah-daerah pelosok, selayaknya berpikir secara non-konvensional dan mengadopsi perspektif yang lebih holistik.

“Ketika kita mulai berpikir untuk tujuan yang lebih luas, maka kita akan menyadari bahwa penyediaan listrik kepada konsumen di wilayah pedesaan perlu memberikan penekanan pada usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka, bukan sekadar menyambung rumah tangga mereka ke jaringan listrik,” tutur Jaya.

Pembicara lainnya, DR. Ir. Hanny J. Berchmans, M.Sc USAID-ICED mengatakan, Energi terbarukan adalah energi yang berkelanjutan, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, radiasi matahari, aliran air, dan air terjun serta gerakan perbedaan suhu lapisan laut. Total potensi energi terbarukan di Indonesia 155.288 MW, energi yang telah termanfaatkan 9.752 MW atau hanya termanfaatkan sebanyak 6,3 persen.

WhatsApp Image 2017-12-05 at 19.12.43

Hanya saja potensi tersebut bertahun-tahun sulit dicapai. Menurut Hanny, persoalannya lagi-lagi terkait maslah regulasi. “Regulasi yang ada belum menjamin kepastian hukum. Untuk penetapan harga jual listrik EBT saja, entah aturannya masih dipakai atau belum,” katanya.

Sementara itu, pembicara terakhir yaitu Werner Katili (Country Representative Agri Power), berbicara banyak soal potensi sampah sebagai sumber EBT jenis biogas. “Potensi ini banyak sekali di Indonesia, dan ini bisa mengatasi persoalan sampah perkotaan. Tapi ya lagi-lagi masalah regulasi, sehingga proyek mengubah sampah jadi listrik hingga kini masih minim sekali,” pungkasnya

Itulah seminar terbatas EBT yang dibagi dalam dua sesi yang digelar oleh Fakta.News, situs online berita nasional Indonesia bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) serta Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT). Hasil seminar terbatas ini, menurut Ketua Penyelenggara Koster Rinaldi, setidaknya bisa menjadi masukkan bagi pemerintah dalam memetakan dan mengembangkan RBT di Indonesia.

M Riz dan Ping

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Berantas Kejahatan Lingkungan Hidup, KLHK Diganjar Penghargaan dari PBB

Oleh

Fakta News
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Rido Sani (tengah) saat menerima penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019. (Foto: KLHK)

Jakarta – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terpilih sebagai salah satu penerima Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019. Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.

“Penghargaan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Penghargaan ini diterima Rasio di Bangkok, Thailand, Rabu, 13 November 2019. Selain Indonesia, pemenang penghargaan juga berasal dari India, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

Adapun ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Development Programme (UNDP), INTERPOL, The Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species, dan dengan dukungan Pemerintah Norwegia.

Rasio mengatakan, penghargaan ini menunjukkan upaya memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas di Indonesia telah diakui oleh dunia internasional.

Dari enam kategori, Indonesia meraih penghargaan di tiga kategori yaitu kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. “Hal ini menjadikan penegakkan hukum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam penghargaan ini,” kata dia.

Dengan meraih penghargaan kategori inovasi, Rasio mengatakan keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memperoleh perhatian dari dunia internasional. Melalui inovasi pemanfaatan peralatan digital, pelaksanaan patroli siber di sosial media dam e-commerce, serta penggunaan teknologi geospasial, kata dia, aktivitas ilegal terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan bisa terus dipantau.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendikbud Nadiem Dukung Rencana Kemenag Rombak Buku Pelajaran Agama Berkonten Khilafah

Oleh

Fakta News
Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendukung rencana Kementerian Agama yang akan merombak 155 judul buku pelajaran agama Islam.

“Saya akan selalu mendukung apa arahan Presiden sama apa yang Pak Menag ingin lakukan,” kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Nadiem mengaku belum sempat berdiskusi dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait rencana perombakan judul buku itu. Namun, ia menegaskan akan mendukung inisiatif tersebut.

Kementerian Agama dikabarkan akan merombak 155 judul buku pelajaran agama yang memiliki konten tentang khilafah. Buku yang dirombak mulai dari buku kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 12 sekolah menengah atas.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Ami mengatakan, dalam buku yang dirombak harus dijelaskan khilafah ada dalam sejarah tapi tidak serta merta bisa diterapkan di Indonesia saat ini.

Menurut dia, membuat ulang buku agama sejak tingkat SD agar anak dapat terhindar dari pengaruh masyarakat luar dengan isu radikal. “Sejak awal sudah dicekoki oleh pikiran yang intoleran, eksklusifitas, itu semua harus diantisipasi. Efektifnya insya Allah tahun depan awal sudah bisa dipakai bukunya, cukup banyak dan bukan pekerjaan ringan juga,” kata Kamaruddin.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Rancang Jembatan LRT, Insinyur Lulusan ITB Arvila Delitriana Dapat Pujian dari Jokowi

Oleh

Fakta News
Jembatan LRT Kuningan

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan apresiasi atas tersambungnya konstruksi tersulit jembatan Light Rail Transit (LRT) di atas jalan layang Kuningan, Jakarta.

“Selamat kepada Adhi Karya. Selamat juga untuk sang perancang, Ibu Arvila Delitriana, insinyur lulusan ITB,” demikian cuitan @jokowi dalam media sosial Twitter dikutip ANTARA di Jakarta, Kamis.

Jembatan tersebut memiliki bentang panjang 148 meter. Bangunan itu akan menyambungkan jalur LRT dari arah Cawang ke Kawasan Rasuna Said maupun sebaliknya.

Dalam cuitannya, @Jokowi menyertakan foto jembatan layang LRT dari ketinggian yang berbelok dari kawasan Jalan Gatot Subroto ke Jalan Rasuna Said.

Dalam gambar terlihat jembatan hanya ditopang oleh dua penyangga, satu berada di sisi Jalan Gatot Subroto, sementara yang lain berada di antara dua ruas Jalan Rasuna Said.

Proyek LRT Jabodebek dimulai sejak September 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015. Seluruh proyek transportasi massal tersebut ditargetkan selesai pada 2021.

Hingga Agustus 2019, progres pembangunan jalur LRT Cawang-Cibubur mencapai 84 persen, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 53,9 persen, dan Cawang-Bekasi Timur 58,1 persen.

 

Munir

Baca Selengkapnya