Indonesia Kaya Potensi EBT Namun Pemanfaatannya Masih Rendah
Jakarta – Energi baru dan terbarukan (EBT) sangat penting untuk wujudkan ketahanan energi di masa depan. Terlebih, Indonesia memiliki potensi EBT sebesar lebih dari 441,7 GW, yang sejauh ini batu terealisasi sebesar 8,90 GW atau 2% dari potensi yang ada.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ir. Yunus Saefulhak dalam Sesi II Seminar Terbatas bertajuk “Pengembangan Energi Baru Terbarukan,” yang digelar di AYANA Midplaza Jakarta, Senin (4/12/2017). Pada sesi dua dengan bahasan “Roadmap EBT Indonesia; Peran, Peluang dan Tantangan Swasta”, para pembicaranya selain Yunus, yaitu Ir. Jaya Wahono (Founder and CEO Clean Power Indonesia), Dr. Ir Hanny J. Berchmans (Senior Consultant USAID-ICED), dan Werner Katili (Country Representative Agri Power).
Yunus mengatakan, untuk menjawab masalah lingkungan seperti gas rumah kaca (GRK), pemanfaatan EBT harus dioptimalkan. “Saat ini, Indonesia memiliki banyak potensi EBT yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain panas bumi, air, bioenergi, surya, angin dan laut,” ujarnya.
Selain itu, akses energi harus terdistribusi secara merata, adil, dan terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas yang baik. “Harga energi harus terjangkau oleh masyarakat yang berpendapatan rendah dan ekonomis untuk masyarakat berpendapatan menengah-tinggi,” ujar Yunus.
Selain optimalisasi EBT, pihaknya juga melakukan konservasi energi. Yunus mengatakan, konservasi energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta efisiensi pemanfaatannya.
“Penggunaan energi masyarakat Indonesia saat ini cenderung boros. Untuk itu, pemerintah terus melakukan kampanye hemat energi yakni dengan program potong 10 persen,” lanjut Yunus.
Pemerintah, seperti diketahui, telah menetapkan sasaran komposisi bauran EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025. Menurut Yunus, pasokan energi saat ini masih didominasi energi fosil. Padahal, potensi EBT Indonesia sangat besar yaitu sekitar 441,7 gigawatt (GW), namun hingga saat ini perannya dalam penyediaan energi nasional masih sangat terbatas yaitu 7,7%, atau terpasang sebesar 8,89 GW atau 2% dari total potensi. “Potensi EBT di Indonesia banyak, tapi pemanfaatannya masih rendah,” katanya.
Sebagai gambaran, bauran EBT meningkat rata-rata 0,54% setiap tahun. Pada 2016 capaian bauran EBT sebesar 7,7%. Angka ini lebih besar dari 2015 (6,7%), 2014 (6,4%) dan 2013 (5,3%). Untuk kuartal II 2017 melebihi target, di mana energi panas bumi dan EBT lainnya mencapai 5,23% (target 4,96%) dan bauran energi dari air mencapai 8,07% (target 6,16%).
Beberapa kemajuan dalam pengembangan EBT, antara lain dengan ditandatanganinya 68 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) antara PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP) dengan kapasitas 1.189,67 MW hingga November 2017 yang berpotensi menurunkan emisi GRK sebesar 4,76 Juta Ton CO2. Yunus mengatakan, kondisi saat ini konsumsi energi mayoitas masih kurang efisien. Dengan demikian, pemanfaatan EBT adalah suatu kewajiban.
Pemanfaatan EBT dan penerapan konservasi energi, lanjut Yunus kepada fakta.news, untuk meningkatkan ketersediaan energi secara berkelanjutan menghemat bahan bakar fosil, dan secara simultan mencegah perubahan iklim global dengan mengurangi emisi GRK. Keuntungan lainnya, adalah menciptakan lapangan kerja (dengan tumbuhnya industri hijau), mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar impor.
“Keterlibatan pemerintah, peran swasta, dan kerjasama internasional dibutuhkan untuk mempercepat pengurangan emisi GRK, dan mempercepat mencapai target pada Paris Agreement,” kata Yunus.
Potensi panas bumi, sebagai sumber EBT, yang dimiliki Indonesia sebesar 11.073 MW (resources) dan 17.506 MW (reserves) dengan kapasitas terpasang sebesar 1.643,5 MW pada tahun 2016. Yunus menyampaikan, penambahan kapasitas terpasang pada tahun 2017 meliputi PLTP Ulubelu Unit 4 (55 MW), PLTP Karaha Unit 1 (30 MW), PLTP Sorik Marapi (Modular, 20 MW), dan PLTP Sarula Unit 2 (110 MW).
Saat ini kapasitas terpasang mencapai 1.808,5 MW, 10,3% dari cadangan panas bumi Indonesia. Produksi uap telah mencapai 51% dari target tahun 2017 pada laporan semester 1 dan memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp 0,25 triliun sampai dengan Juni 2017. Pemerintah terus berupaya agar target panas bumi pada tahun ini dapat tercapai.
“Saat ini ada lima hal yang menjadi tantangan pengembangan panas bumi, yaitu lokasi panas bumi di kawasan hutan, penolakan masyarakat, harga, pendanaan dan perizinan,” tutur Yunus.
Yang jelas, menurut pembicara kedua Jaya Wahono (Founder and CEO Clean Power Indonesia), lebih dari 50 juta orang di Indonesia masih kekurangan akses listrik. Sekitar 50 juta lebih lainnya mengalami pasokan listrik yang buruk dan tidak memadai untuk industrialisasi di daerah mereka.
Untuk yang belum terlayani dengan pasokan listrik yang baik, Jaya mengungkapkan, akan ada implikasi signifikan bagi pelayanan kesehatan, makanan, pendidikan, dan bisnis. “Bisa dibayangkan kesulitan penanganan medis di puskesmas-puskemas karena tak ada cahaya penerangan yang memadai, berapa banyak hasil pertanian terbuang sia-sia karena tak bisa diproses lebih lanjut, berapa banyak siswa yang kesulitan belajar karena kurangnya penerangan dan tidak adanya akses Internet, serta berapa banyak usaha kecil kandas karena tidak punya akses energi yang andal dan murah,” tutur Jaya.
Terkendala Masalah Regulasi
Perencanaan kelistrikan di negeri ini, Jaya menilai, sering dibangun tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat, terutama bagaimana mereka menggunakan listrik tersebut dan kelancaran pembayarannya.
Karena itu, tentunya diperlukan pendekatan guna mencari solusi yang lebih komprehensif daripada sekadar menyalurkan listrik kepada masyarakat daerah pelosok. Menurut Jaya, untuk memperluas layanan listrik bagi penduduk di daerah-daerah pelosok, selayaknya berpikir secara non-konvensional dan mengadopsi perspektif yang lebih holistik.
“Ketika kita mulai berpikir untuk tujuan yang lebih luas, maka kita akan menyadari bahwa penyediaan listrik kepada konsumen di wilayah pedesaan perlu memberikan penekanan pada usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka, bukan sekadar menyambung rumah tangga mereka ke jaringan listrik,” tutur Jaya.
Pembicara lainnya, DR. Ir. Hanny J. Berchmans, M.Sc USAID-ICED mengatakan, Energi terbarukan adalah energi yang berkelanjutan, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, radiasi matahari, aliran air, dan air terjun serta gerakan perbedaan suhu lapisan laut. Total potensi energi terbarukan di Indonesia 155.288 MW, energi yang telah termanfaatkan 9.752 MW atau hanya termanfaatkan sebanyak 6,3 persen.
Hanya saja potensi tersebut bertahun-tahun sulit dicapai. Menurut Hanny, persoalannya lagi-lagi terkait maslah regulasi. “Regulasi yang ada belum menjamin kepastian hukum. Untuk penetapan harga jual listrik EBT saja, entah aturannya masih dipakai atau belum,” katanya.
Sementara itu, pembicara terakhir yaitu Werner Katili (Country Representative Agri Power), berbicara banyak soal potensi sampah sebagai sumber EBT jenis biogas. “Potensi ini banyak sekali di Indonesia, dan ini bisa mengatasi persoalan sampah perkotaan. Tapi ya lagi-lagi masalah regulasi, sehingga proyek mengubah sampah jadi listrik hingga kini masih minim sekali,” pungkasnya
Itulah seminar terbatas EBT yang dibagi dalam dua sesi yang digelar oleh Fakta.News, situs online berita nasional Indonesia bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) serta Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT). Hasil seminar terbatas ini, menurut Ketua Penyelenggara Koster Rinaldi, setidaknya bisa menjadi masukkan bagi pemerintah dalam memetakan dan mengembangkan RBT di Indonesia.
M Riz dan Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
