Connect with us

Awali Tahun 2019, Indonesia Maju Sebagai Kandidat Dewan HAM PBB

Indonesia menjadi kandidat Dewan HAM PBB (:ist)

Jakarta – Indonesia mencalonkan diri sebagai kandidat Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB). Hal tersebut menjadi langkah politik luar negeri Indonesia di tahun 2019. Promosi dan kampanye pun mulai digencarkan.

“Indonesia secara resmi telah menyampaikan pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini,” ungkap Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam konferesni pers tahunan Kemenlu RI, Jakarta pada Rabu (09/01/19).

Baca juga:

Retno sangat menantikan dukungan atas pencalonan Indonesia sebagai Dewan HAM PBB.

“Sebagai ‘A True Partner for Democracy, Development and Social Justice,’ Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM,” imbuhnya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ditetapkan Jadi Tersangka, Imam Nahrawi Secara Otomatis Mundur dari Menpora

Oleh

Fakta News
Prabowo Bapak Hoaks
Ali Mochtar Ngabalin

Jakarta – Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyebut Imam Nahrawi otomatis mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Imam ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dana hibah.

“Diminta tidak diminta secara otomatis itu (mundur sebagai Menpora),” kata Ngabalin di Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Ngabalin belum mengetahui langkah Presiden Joko Widodo terkait reshuffle kabinet pascapenetapan tersangka Imam. Politikus Golkar itu menegaskan reshuffle hak prerogatif presiden.

Ngabalin menuturkan penetapan Imam sebagai tersangka bukti pemerintah tidak pernah mengintervensi kinerja KPK. Istana Kepresidenan menyerahkan seluruh proses hukum Imam kepada Lembaga Antirasuah.

“Sehingga ya publik memberikan kepercayaan kepada KPK atas perintah undang-undang, tinggal nanti kita lihat kayak apa prosesnya kan,” jelas dia.

Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2018. KPK juga menetapkan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Imam dan Miftahul diduga menerima Rp14,7 miliar. Imam juga disinyalir meminta uang Rp11,8 miliar selama 2016-2018. Total dugaan penerimaan Imam mencapai Rp26,5 miliar.

Uang itu diduga komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Imam dan Miftahul dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan, Veronica Koman Terancam Masuk DPO

Oleh

Fakta News
Veronica Koman (kanan)

Surabaya – Tersangka dugaan provokasi dan penyebaran informasi bohong insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Veronica Koman, tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Padahal, hari ini, Rabu (18/9), adalah batas hari terakhir yang diberikan kepolisian kepada Veronica untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

Menanggapi situasi tersebut Polda Jatim berencana menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Veronica.

“Secepatnya kita tindak lanjuti (penerbitan) DPO-nya,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, saat dikonfirmasi.

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan pihaknya masih melakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk menentukan langkah-langkah penerbitan DPO pada Veronica Koman.

“Hari ini masih gelar di Mabes (Polri) untuk menentukan itu (DPO),” kata Luki saat dikonfirmasi.

Secara prosedur, jika Veronica Koman tetap tidak kunjung datang hingga sampai batas waktu yang ditentukan, maka per pukul 00.00 WIB polisi akan menerbitkan DPO.

“Kalau teorinya sampai jam 00.00 WIB (tidak datang). Besok akan saya sampaikan terkait hal itu (DPO),” katanya.

Tak hanya DPO, kata Luki, Polri bersama interpol juga akan mengeluarkan red notice yang akan digelar di Perancis. Red notice ini untuk disebar ke 190 negara lainnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Terlibat Kasus Makar Rusuh Papua, Ketua KNPB Ditangkap Saat Gunakan Kendaraan Curian

Oleh

Fakta News
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay

Jakarta – Polisi menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay karena kasus pencurian kendaraan bermotor. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal menyebut Agus juga terlibat kasus makar.

“(Dia juga) DPO (daftar pencarian orang) kasus makar kerusuhan di Jayapura,” kata Kamal melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 September 2019.

Kamal mengatakan status DPO tertuang dalam surat Nomor DPO/25/IX/Res.1.24./2019/Dit Reskrimum. Status itu juga tertuang dalam laporan dengan nomor LP/317/IX/Res.1.24/2019/SPKT Polda Papua Tanggal 5 September 2019.

“Agus Kossay diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau makar Pasal 106 Jo Pasal 87 KUHP,” tegas Kamal.

Agus ditangkap di SPBU Hawai, Sentani, Jayapura, Papua, Selasa, 17 September 2019, sekitar pukul 17.35 WIB. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat. Ia ditangkap bersama rekannya saat mengendarai motor yang dicurinya.

“Tim mengamankan pelaku dan rekannya bersama barang bukti sepeda motor ke Mapolda Papua untuk proses hukum lebih lanjut,” sambung Kamal.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menjadi dalang kerusuhan di dalam dan luar wilayah Bumi Cenderawasih. Mereka mendesain dan mengelola konflik agar kisruh terjadi.

“Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok tersebut untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Siber sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua,” ujar Tito, di Jayapura, Papua, Kamis, 5 September 2019.

Tito menjelaskan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga digerakkan ULMWP dan KNPB. Tito pun meminta masyarakat tidak terpengaruh isu yang dikemas untik Papua kisruh.

“ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada, sehingga penegakan hukum akan dilakukan,” jelasnya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya