Indonesia Juara Umum ASEAN Para Games 2022, Puan: Terima Kasih Pahlawan Olahraga
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi para atlet disabilitas yang mampu membawa Indonesia keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2022. Ia pun merasa bangga atas prestasi para atlet Indonesia.
“Selamat atas keberhasilan tim Indonesia yang keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2022. Keberhasilan ini berkat kerja keras seluruh pihak yang terlibat hingga dapat mengharumkan nama bangsa,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diperoleh Parlementaria, Senin (8/8/2022). Secara khusus, ia memberi apresiasi untuk para atlet Para Games Indonesia.
Menurut Puan, seluruh atlet yang mengikuti perhelatan ASEAN Para Games menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas masih tetap bisa berprestasi. “Terima kasih kepada para pahlawan olahraga yang telah kembali membawa Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games. Termasuk juga bagi pelatih, official, dan volunteer yang membantu atlet disabilitas berjuang demi nama baik Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut, Puan berterima kasih kepada Pemerintah yang telah mendukung terselenggaranya multievent olahraga bagi atlet disabilitas se-Asia Tenggara itu. Apresiasi juga diberikan kepada ‘Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee’ (INASPOC) selalu pelaksana, TNI/Polri, Satgas Penanganan Covid-19, dan seluruh instansi maupun pihak yang membantu penyelenggaraan event ini.
“Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan ASEAN Para Games menjadi bukti bahwa negara memfasilitasi kegiatan olahraga dan prestasi bagi penyandang disabilitas,” sebut Puan.
Untuk diketahui, perolehan medali emas Indonesia di Asean Para Games 2022 menjadi pencapaian terbesar sepanjang keikutsertaan Tim Garuda sejak tahun 2001. Indonesia menempati posisi puncak setelah merebut 426 medali dengan rincian 175 medali emas, 144 medali perak, dan 107 medali perunggu.
DPR berharap prestasi Indonesia dapat terus meningkat pada penyelenggaraan ASEAN Para Games tahun 2023 di Kamboja. Oleh karenanya, Puan mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung sepenuhnya pembinaan atlet penyandang disabilitas selama 1 tahun ke depan.
“Pembinaan atlet penyandang disabilitas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tapi demi mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, DPR akan terus memberi dukungan lewat fungsi-fungsi kedewanan,” ungkap politisi fraksi PDI-Perjuangan itu.
Dengan dukungan yang maksimal kepada tim Para Games, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan gelar juara di mana tahun ini merupakan kali ketiga Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games setelah 2014 di Naypyidaw, Myanmar, dan 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Puan menyoroti Indonesia yang juga memiliki rapor bagus di sejumlah cabang olahraga di ajang ASEAN Para Games.
Di sisi lain, Puan mengingatkan Pemerintah untuk menjamin hak para atlet penyandang disabilitas seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Mulai dari hak pembinaan, pengembangan, serta kesejahteraan olahragawan penyandang disabilitas.
“Artinya, negara harus dapat menjamin anggaran, program, serta fasilitas yang lebih baik. Para atlet penyandang disabilitas harus mendapat hak yang sama dengan atlet lainnya ketika mereka telah bekerja keras untuk bisa berprestasi, termasuk dalam pemberian bonus,” jelas Puan.
Ia pun menilai pembibitan atlet-atlet penyandang disabilitas lewat kejuaraan di tingkat daerah perlu terus dilakukan. Menurut Puan, hal tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk menyeleksi atlet penyandang disabilitas di tingkat nasional.
Puan optimistis ada banyak putra-putri bangsa yang berpotensi dan memiliki semangat juang untuk bisa berprestasi di bidang olahraga, sekalipun tidak memiliki kesempurnaan fisik. Negara ditegaskan harus mampu memfasilitasi mereka.
Tak hanya itu, kesejahteraan para atlet juga perlu diperhatikan bahkan di saat para penyandang disabilitas tak lagi bergelut di bidang olahraga karena faktor usia. Puan menyebut, sudah selayaknya mantan atlet disabilitas mendapat jaminan hidup sejahtera hingga saat tua nanti. “DPR berharap sektor olahraga mampu memberdayakan potensi para penyandang disabilitas agar dapat berkontribusi bagi bangsa,” pungkasnya.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
