Connect with us
DPR RI

Indonesia Juara Umum ASEAN Para Games 2022, Puan: Terima Kasih Pahlawan Olahraga

Indonesia Juara Umum ASEAN Para Games 2022, Puan: Terima Kasih Pahlawan Olahraga
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi para atlet disabilitas yang mampu membawa Indonesia keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2022. Ia pun merasa bangga atas prestasi para atlet Indonesia.

“Selamat atas keberhasilan tim Indonesia yang keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2022. Keberhasilan ini berkat kerja keras seluruh pihak yang terlibat hingga dapat mengharumkan nama bangsa,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diperoleh Parlementaria, Senin (8/8/2022). Secara khusus, ia memberi apresiasi untuk para atlet Para Games Indonesia.

Menurut Puan, seluruh atlet yang mengikuti perhelatan ASEAN Para Games menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas masih tetap bisa berprestasi. “Terima kasih kepada para pahlawan olahraga yang telah kembali membawa Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games. Termasuk juga bagi pelatih, official, dan volunteer yang membantu atlet disabilitas berjuang demi nama baik Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Puan berterima kasih kepada Pemerintah yang telah mendukung terselenggaranya multievent olahraga bagi atlet disabilitas se-Asia Tenggara itu. Apresiasi juga diberikan kepada ‘Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee’ (INASPOC) selalu pelaksana, TNI/Polri, Satgas Penanganan Covid-19, dan seluruh instansi maupun pihak yang membantu penyelenggaraan event ini.

“Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan ASEAN Para Games menjadi bukti bahwa negara memfasilitasi kegiatan olahraga dan prestasi bagi penyandang disabilitas,” sebut Puan.

Untuk diketahui, perolehan medali emas Indonesia di Asean Para Games 2022 menjadi pencapaian terbesar sepanjang keikutsertaan Tim Garuda sejak tahun 2001. Indonesia menempati posisi puncak setelah merebut 426 medali dengan rincian 175 medali emas, 144 medali perak, dan 107 medali perunggu.

DPR berharap prestasi Indonesia dapat terus meningkat pada penyelenggaraan ASEAN Para Games tahun 2023 di Kamboja. Oleh karenanya, Puan mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung sepenuhnya pembinaan atlet penyandang disabilitas selama 1 tahun ke depan.

“Pembinaan atlet penyandang disabilitas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tapi demi mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, DPR akan terus memberi dukungan lewat fungsi-fungsi kedewanan,” ungkap politisi fraksi PDI-Perjuangan itu.

Dengan dukungan yang maksimal kepada tim Para Games, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan gelar juara di mana tahun ini merupakan kali ketiga Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games setelah 2014 di Naypyidaw, Myanmar, dan 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Puan menyoroti Indonesia yang juga memiliki rapor bagus di sejumlah cabang olahraga di ajang ASEAN Para Games.

Di sisi lain, Puan mengingatkan Pemerintah untuk menjamin hak para atlet penyandang disabilitas seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Mulai dari hak pembinaan, pengembangan, serta kesejahteraan olahragawan penyandang disabilitas.

“Artinya, negara harus dapat menjamin anggaran, program, serta fasilitas yang lebih baik. Para atlet penyandang disabilitas harus mendapat hak yang sama dengan atlet lainnya ketika mereka telah bekerja keras untuk bisa berprestasi, termasuk dalam pemberian bonus,” jelas Puan.

Ia pun menilai pembibitan atlet-atlet penyandang disabilitas lewat kejuaraan di tingkat daerah perlu terus dilakukan. Menurut Puan, hal tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk menyeleksi atlet penyandang disabilitas di tingkat nasional.

Puan optimistis ada banyak putra-putri bangsa yang berpotensi dan memiliki semangat juang untuk bisa berprestasi di bidang olahraga, sekalipun tidak memiliki kesempurnaan fisik. Negara ditegaskan harus mampu memfasilitasi mereka.

Tak hanya itu, kesejahteraan para atlet juga perlu diperhatikan bahkan di saat para penyandang disabilitas tak lagi bergelut di bidang olahraga karena faktor usia. Puan menyebut, sudah selayaknya mantan atlet disabilitas mendapat jaminan hidup sejahtera hingga saat tua nanti. “DPR berharap sektor olahraga mampu memberdayakan potensi para penyandang disabilitas agar dapat berkontribusi bagi bangsa,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya