Indonesia Juara Umum ASEAN Para Games 2022, Puan: Terima Kasih Pahlawan Olahraga
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi para atlet disabilitas yang mampu membawa Indonesia keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2022. Ia pun merasa bangga atas prestasi para atlet Indonesia.
“Selamat atas keberhasilan tim Indonesia yang keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2022. Keberhasilan ini berkat kerja keras seluruh pihak yang terlibat hingga dapat mengharumkan nama bangsa,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diperoleh Parlementaria, Senin (8/8/2022). Secara khusus, ia memberi apresiasi untuk para atlet Para Games Indonesia.
Menurut Puan, seluruh atlet yang mengikuti perhelatan ASEAN Para Games menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas masih tetap bisa berprestasi. “Terima kasih kepada para pahlawan olahraga yang telah kembali membawa Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games. Termasuk juga bagi pelatih, official, dan volunteer yang membantu atlet disabilitas berjuang demi nama baik Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut, Puan berterima kasih kepada Pemerintah yang telah mendukung terselenggaranya multievent olahraga bagi atlet disabilitas se-Asia Tenggara itu. Apresiasi juga diberikan kepada ‘Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee’ (INASPOC) selalu pelaksana, TNI/Polri, Satgas Penanganan Covid-19, dan seluruh instansi maupun pihak yang membantu penyelenggaraan event ini.
“Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan ASEAN Para Games menjadi bukti bahwa negara memfasilitasi kegiatan olahraga dan prestasi bagi penyandang disabilitas,” sebut Puan.
Untuk diketahui, perolehan medali emas Indonesia di Asean Para Games 2022 menjadi pencapaian terbesar sepanjang keikutsertaan Tim Garuda sejak tahun 2001. Indonesia menempati posisi puncak setelah merebut 426 medali dengan rincian 175 medali emas, 144 medali perak, dan 107 medali perunggu.
DPR berharap prestasi Indonesia dapat terus meningkat pada penyelenggaraan ASEAN Para Games tahun 2023 di Kamboja. Oleh karenanya, Puan mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung sepenuhnya pembinaan atlet penyandang disabilitas selama 1 tahun ke depan.
“Pembinaan atlet penyandang disabilitas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tapi demi mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, DPR akan terus memberi dukungan lewat fungsi-fungsi kedewanan,” ungkap politisi fraksi PDI-Perjuangan itu.
Dengan dukungan yang maksimal kepada tim Para Games, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan gelar juara di mana tahun ini merupakan kali ketiga Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games setelah 2014 di Naypyidaw, Myanmar, dan 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Puan menyoroti Indonesia yang juga memiliki rapor bagus di sejumlah cabang olahraga di ajang ASEAN Para Games.
Di sisi lain, Puan mengingatkan Pemerintah untuk menjamin hak para atlet penyandang disabilitas seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Mulai dari hak pembinaan, pengembangan, serta kesejahteraan olahragawan penyandang disabilitas.
“Artinya, negara harus dapat menjamin anggaran, program, serta fasilitas yang lebih baik. Para atlet penyandang disabilitas harus mendapat hak yang sama dengan atlet lainnya ketika mereka telah bekerja keras untuk bisa berprestasi, termasuk dalam pemberian bonus,” jelas Puan.
Ia pun menilai pembibitan atlet-atlet penyandang disabilitas lewat kejuaraan di tingkat daerah perlu terus dilakukan. Menurut Puan, hal tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk menyeleksi atlet penyandang disabilitas di tingkat nasional.
Puan optimistis ada banyak putra-putri bangsa yang berpotensi dan memiliki semangat juang untuk bisa berprestasi di bidang olahraga, sekalipun tidak memiliki kesempurnaan fisik. Negara ditegaskan harus mampu memfasilitasi mereka.
Tak hanya itu, kesejahteraan para atlet juga perlu diperhatikan bahkan di saat para penyandang disabilitas tak lagi bergelut di bidang olahraga karena faktor usia. Puan menyebut, sudah selayaknya mantan atlet disabilitas mendapat jaminan hidup sejahtera hingga saat tua nanti. “DPR berharap sektor olahraga mampu memberdayakan potensi para penyandang disabilitas agar dapat berkontribusi bagi bangsa,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
