Indonesia Jadi Rujukan Perdamaian Dunia
Yogyakarta – Sorak-sorai ribuan pemuda se-Asia terdengar begitu riuh siang itu. Satu sama lain bergembira, sambil bernyanyi bahkan menari. Seakan turut larut dalam pesta, cuaca cerah di langit Yogyakarta pun menghampar biru sepandangan mata. Tenda raksasa yang memayungi sesekali ikut berdansa diterpa angin yang menyapa. Kira-kira begitulah suasana hari terakhir penyelenggaraan Asian Youth Day ke-7 yang digelar di Indonesia, Minggu (6/8).
Datang sedari pagi, sekitar 2.140 orang dari berbagai penjuru Asia (22 negara) berkumpul di Lapangan Dirgantara, Kompleks AAU. Mereka bersama-sama mengikuti misa terakhir, setelah menjalani rangkaian acara yang diadakan dari 2-6 Agustus di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Penutupan acara pun terasa lebih spesial, lantaran ribuan umat lain yang datang dari segala penjuru Yogyakarta turut hadir untuk mengikuti prosesi misa yang dipimpin Oswald Cardinal Grazias, selaku Presiden FABC (Federation of Asian Bishops Conference). Dengan demikian, kurang lebih ada 21.000 umat Katolik yang berada di Yogyakarta untuk mengikuti misa.
Acara puncak Asian Youth Day pun turut didukung oleh segenap pejabat dan birokrat di Indonesia, dan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Turut hadir dalam acara puncak Asian Youth Day, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X; Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan; serta tentu saja, Wakil Presiden Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla yang melakukan pemukulan gong sebagai penanda berakhirnya acara puncak Asian Youth Day.
Dalam acara pertemuan pemuda Katolik se Asia itu, JK menyinggung sejumlah konflik panjang berbagai negara kepada ribuan peserta yang hadir. Mulai dari konflik Timur Tengah, Amerika Selatan, dan juga Afrika yang masih terus berlangsung. “Sekaya dan semaju apapun negara itu kalau masih ada konflik dan kekacauan, pasti akan runtuh,“ tegas Kalla dalam pidatonya seusai misa.
Kalla menuturkan, perdamaian menjadi satu syarat mutlak bagi sebuah negara untuk maju dan berkembang. Tak cukup hanya bermodal penguasaan pengetahuan juga kekayaan sumber daya alam dan manusia. “Konflik hanya akan membuat kemunduran sebuah bangsa,” ujar JK. Ia juga meminta pada peserta yang hadir dalam acara itu setelah nantinya pulang ke negara masing-masing tak hanya mengembangkan pengetahuan, namun juga aktif menjaga perdamaian. Baik untuk bangsanya sendiri juga antar bangsa.
Rujukan Perdamaian
Hal yang sama juga diserukan Menpora Imam Nahrawi. Dalam pidatonya, ia menggambarkan bahwa di Indonesia, perbedaan sudah ada sejak lama. Namun meski berbeda-beda, Indonesia terbukti tetap mengakui sebagai sebuah kesatuan bangsa. “Maka tidak salah jika ingin belajar toleransi, belajarlah ke Indonesia,” ujarnya.
Belakangan, lanjut Imam, telah terjadi banyak serangan terorisme yang terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya melahirkan intoleransi yang akhirnya melahirkan sentimen diskiriminitas terhadap golongan minoritas. Berangkat dari situlah Menpora kemudian mengajak seluruh pemuda Asia untuk sama-sama memerangi terorisme dan radikalisme.
“Musuh bersama kita adalah mereka yang ingin menjatuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang diucapkan Paus Franskiskus, kita wajib mengecam apa yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Mengutuk upaya memberhalakan Tuhan dan mengecam segala hal yang merusak dan mengatasnamakan Tuhan,” seru Imam kembali.
Imam pun yakin bahwa tiap agama pasti mengajarkan bagaimana cinta kasih terhadap sesama; menghargai perbedaan dan hidup saling menjaga. “Keyakinan ini kami ingin titipkan kepada seluruh pemuda di seluruh Asia, termasuk peserta Asian Youth Day ke-7, untuk bersama-sama menjaga persaudaraan, memupuk sikap toleransi, dan saling bahu-membahu menciptakan perdamaian dunia. Pemuda memiliki banyak energi dan kreativitas. Itu sebabnya mengapa kita sangat optimistis, mengapa perdamaian dunia bisa diciptakan, dan dilaksanakan oleh pemuda,” tegas Imam.
Dalam kesempatan yang, Imam pun tak lupa untuk mengundang seluruh peserta Asian Youth Day untuk kembali ke Indonesia menyaksikan gelaran Asian Games yang bakal diadakan pada 2018 di Indonesia. “Kabarkan bahwa 2018 Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games. Kabarkan, datang kembali, ajak seluruh teman dan keluarga. Karena Indonesia tidak hanya pantas menjadi tuan rumah saja, tapi Indonesia pantas menjadi rujukan perdamaian,” pungkas Imam yang disambut riuh tepuk tangan ribuan pemuda dari seluruh Asia.
Asian Youth Day 7, menjadi sepenggal sejarah atas perjalanan orang muda Katolik di Asia. Perjumpaan di dalam Asian Youth Day ialah sukacita. Melalui Tuhan, para kaum muda diutus untuk berbagi sukacita dengan orang lain. Dalam perjumpaan ini, para kaum muda menemukan jati diri atas identitas Asia, benua yang indah dan kaya akan negara, agama dan budaya. Asian Youth Day 7 menjadi perantara untuk mempelajari berbagai nilai kehidupan dari realitas multikultural di Asia sekaligus menjadi kesempatan untuk merenungkan iman, harapan dan cinta untuk membawa kabar perdamaian di Asia.
“Saya harap kegiatan ini mendorong kita semua untuk semakin giat dan setia dalam mengikuti Injil, sehingga kehidupan kita dapat dipenuhi dengan kebahagiaan dan iman,” ungkap Mgr. Ignatius Suharyo dalam penutup homilinya.
Asian Youth Day kali ini sukses membawa tema multikultural, salah satunya dengan peran rekan muda Muslim dalam substansi acara. Alissa Wahid dari GusDurian turut hadir pula dalam puncak acara.
Pada acara puncak ini turut dilakukan penyerahan salib AYD kepada tuan rumah AYD selanjutnya. Asian Youth Day selanjutnya akan dilaksanakan di India pada tahun 2020. Tak berhenti pada acara seremonial, AYD dilanjutkan dengan AYMM (Asian Youth Ministers Meeting) sebagai tindak lanjut dan pembuatan rencana jangka panjang bagi kaum muda di Asia. AYMM dilaksanakan di Pasturan Sanjaya Muntilan pada tanggal 6-9 Agustus 2017 dan diikuti oleh para uskup, pastor, serta awam yang terlibat dalam komisi kepemudaan tingkat nasional.
W. Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
