Indonesia di Mata Para Dubes Negara Sahabat
Jakarta – Para duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBPP) dari sebelas negara sahabat telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 Februari 2023. Sejumlah dubes menyampaikan pandangannya soal peran Indonesia di kancah global dan keinginan mereka untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral antara negaranya dengan Indonesia di berbagai bidang.
Olivier Zehnder, Duta Besar LBBP Konfederasi Swiss untuk Republik Indonesia, menilai Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan sebagai pemain utama dalam bidang politik dan ekonomi dunia yang bisa dilihat dari perannya sebagai Presiden G20 pada tahun lalu serta Ketua ASEAN pada 2023. Ia pun menilai hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss telah berjalan dengan sangat baik.
“Kami memiliki lebih dari 70 tahun hubungan diplomatik, 50 tahun kerja sama ekonomi, kami sekarang menerapkan perjanjian perdagangan bebas kami antara Swiss dan Indonesia dan implementasinya sangat menjanjikan,” ujar Dubes Olivier Zehnder.
“Saya pikir tujuan utama saya sebagai duta besar di Indonesia adalah untuk membangun kerangka yang kuat ini dan untuk menunjukkan, menggarisbawahi sekali lagi, bahwa Swiss adalah mitra yang inovatif, andal, dan pragmatis, dan kalau boleh saya simpulkan: Indonesia dan Swiss bersama kita bisa,” lanjutnya.
Senada, Abdulmonem Annan, Duta Besar LBBP Republik Arab Suriah untuk Republik Indonesia, menilai kepemimpinan Indonesia di dunia membuat Indonesia saat ini memiliki posisi di antara negara-negara kuat. Ia pun berharap peran Indonesia di tingkat global bisa terus meningkat ke depannya.
“Saya suka Indonesia sebagai bangsa dan sebagai pemerintah. Yang sangat menarik bagi saya adalah visi politik dan rasionalitas tinggi yang dimiliki kepemimpinannya sehingga membawa Indonesia ke posisinya saat ini di antara negara-negara paling kuat di dunia. Kita harapkan dan semoga Indonesia terus meningkat menjadi lima besar dunia, insyaallah,” ujar Dubes Arab Suriah.
Sementara itu, Jayanath Siri Kumara, Duta Besar LBBP Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia, menyebut bahwa Indonesia dan Sri Lanka merupakan dua teman baik dalam sejarah. Menurutnya, Indonesia dan Sri Lanka telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1952 dan pada tahun 1955 bersama-sama mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung.
“Kami memiliki tradisi besar untuk bekerja sama dan pada abad ke-21 ini adalah dua negara yang sangat penting dan strategis dalam perdagangan laut, di Samudera Hindia serta Pasifik Barat. Jadi saya berharap kita dapat mengembangkan konektivitas kerja tidak hanya untuk kedua negara kita tetapi juga untuk seluruh dunia,” ungkapnya.
Adapun Stella Bezirtzoglou, Duta Besar LBBP Republik Yunani untuk Republik Indonesia, menilai Indonesia dan Yunani memiliki banyak kesamaan, antara lain kedua negara merupakan negara yang damai dan stabil di kawasan, serta keduanya memiliki ribuan pulau. Sebagai dubes, ia pun bertekad untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara Yunani dengan Indonesia.
“Pertama-tama kami ingin memperkuat hubungan politik kami. Tahun ini kita merayakan 25 tahun berfungsinya Kedutaan Besar Yunani di Jakarta dan juga 30 tahun berfungsinya KBRI Athena. Juga kami akan memperkuat hubungan kami melalui perdagangan dan kami berharap pelabuhan kami akan menjadi titik bagi Indonesia untuk mengekspor produknya di Uni Eropa dan di Eropa,” ungkap Dubes Stella.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
