Indonesia Bidik Wisatawan Rusia dari Sektor Pariwisata Halal
Moskow – Indonesia bidik wisatawan Rusia dari sektor pariwisata halal melalui 8th International Halal Industry Exhibition “Moscow Halal Expo 2017” di Moskow. Destinasi pariwisata halal yang dipromosikan kepada masyarakat Rusia antara lain Sail Sabang dan Rapai Festival di Aceh, wisata belanja dan obyek wisata Kepulauan Seribu di Jakarta, serta perjalanan ke pantai halal pertama di Indonesia yang terdapat di Banyuwangi.
Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata RI, Riyanto Sofyan yang hadir pada pameran tersebut didaulat membuka pameran bersama perwakilan dari Dewan Mufti Rusia, pemerintah Kota Moskow, pemerintah Chechnya, dan Atase Perdagangan Suriah di Moskow. Dalam sambutannya, Riyanto mengatakan perkembangan industri halal tidak lagi terpaku pada produk makanan, namun sudah berkembang ke sektor perbankan dan pariwisata. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri pariwisata halal.
Riyanto mengemukakan Indonesia siap menyambut kedatangan wisatawan muslim Rusia dan wisatawan lainnya dengan berbagai macam pilihan tujuan wisata yang menarik mulai dari wisata bahari, pantai, alam, seni budaya, kuliner, termasuk wisata halal. Riyanto menambahkan bahwa berdasarkan data Thomson Reuters, penduduk muslim di Rusia yang mencapai sekitar 30 juta adalah yang terbesar di Eropa sehingga wisatawan muslim outbound dari Rusia merupakan yang terbesar di Eropa. Para wisatawan muslim Rusia tersebut mempunyai daya beli yang tinggi.
“Dalam tiga tahun terakhir, kunjungan wisatawan muslim mancanegara ke Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata 17,7% pertahun. Indonesia dan Rusia memiliki potensi pariwisata halal yang besar. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang konkret antara pelaku industri pariwisata halal kedua negara,” kata Riyanto.
Wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 80 514 orang, naik 22,54% dari tahun 2015. Sedangkan pada periode Januari-September 2017 sudah mencapai 81 804 orang, naik 52,17% dari periode yang sama tahun 2016.
Partisipasi Indonesia pada Moscow Halal Expo adalah atas kerja sama KBRI Moskow, Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata dan Direktorat Eropa III Kementerian Luar Negeri. Selain berbagai destinasi wisata Indonesia dalam paket pariwisata halal, dalam pameran tersebut juga dipromosikan berbagai produk makanan halal Indonesia berupa makanan kemasan, rempah-rempah, kopi, teh, mie instant, snacks dan produk makanan lainnya dari sejumlah perusahaan Indonesia, yaitu PT. Arsari Peduli Indonesia, PT. Trigaluh Berjaya dan Pengelola Paviliun Indonesia di Food City Moscow.
Selama pameran, cukup banyak pelaku bisnis Rusia yang mengunjungi stan Indonesia untuk menjajaki peluang kerja sama, seperti pembelian atau pemasaran produk halal Indonesia di Rusia. Selain itu, Dewan Mufti Rusia juga mendukung pengembangan kerja sama pariwisata halal kedua negara.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi mengemukakan bahwa keikutsertaan Indonesia sebagai bagian dari diplomasi ekonomi. Indonesia perlu memanfaatkan peluang kerja sama produk halal dengan Rusia. “Selain mempererat hubungan kedua masyarakat, saling mengetahui budaya dan tradisi satu sama lainnya melalui kunjungan wisata, kerja sama ini juga dapat memberikan dampak ekonomi yang berarti bagi sektor bisnis,” kata Duta Besar Wahid.
Moscow Halal Expo merupakan pameran produk halal tahunan yang diselenggarakan sejak 2010 di bawah pengawasan Dewan Mufti Rusia dan KADIN Rusia, serta dukungan pemerintah Rusia. Pameran kali ini diikuti oleh 12 negara yang membuka stand, antara lain Amerika Serikat, Arab Saudi, Azerbaijan, Brunei Darussalam, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Turki, Rusia, Suriah dan Uzbekistan. Selain itu, hadir pula para pelaku bisnis dan delegasi dari sejumlah negara lainnya.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
