Indonesia Adalah Titik Terang di Tengah Kesuraman Ekonomi Dunia
Jakarta – Indonesia patut bersyukur karena di tengah krisis dan resesi yang melanda dunia saat ini, perekonomian Indonesia di kuartal II 2022 masih bisa tumbuh dengan baik dan tertinggi di antara negara-negara G20. Bahkan, Direktur Pelaksana (Managing Director) Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, menyebut Indonesia sebagai “titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia”.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 yang digelar di Hall Nusantara, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Rabu, 19 Oktober 2022.
“Minggu yang lalu, Managing Director IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya, (tapi) Kristalina Managing Director-nya IMF. Titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Akan bagus kalau banyak yang menyampaikan seperti itu sehingga trust, kepercayaan global kepada kita akan makin baik karena memang kita harus hati-hati,” ungkap Presiden.
Dalam perbincangan telepon dengan Direktur Pelaksana IMF, Presiden juga mendapatkan kabar bahwa saat ini ada 16 negara yang sudah menjadi “pasien” IMF dan 28 negara lainnya sedang mengantre di depan pintu IMF. Oleh karena itu, Presiden mengajak semua pihak untuk mensyukuri capaian ekonomi Indonesia yang masih tumbuh 5,44 persen di kuartal II tahun 2022.
“Saya masih meyakini di kuartal III ini kita juga masih tumbuh di atas 5, atau di atas 5,4 (persen) karena angka-angka yang kita lihat neraca dagang kita bulan yang lalu masih surplus 5,7 (persen), kredit tumbuh 10,7 persen, Indeks Kepercayaan Konsumen masih di angka 124,7,” ungkapnya.
Meskipun semua indikator berada pada kondisi yang baik, Kepala Negara mengingatkan semua pihak untuk terus bekerja keras karena hal tersebut merupakan kunci utama dalam menghadapi kondisi sulit seperti sekarang. Untuk itu, Presiden mendorong semua pihak untuk bekerja tidak hanya makro dan mikro saja, tetapi juga detail.
“Kerja sekarang memang harus lebih detail, dilihat satu per satu, dan dikejar, diselesaikan. Itulah kerja yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Enggak bisa lagi kita hanya kerja makro saja, bisa luput, bisa meleset,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa kerja detail itu juga diperlukan dalam mengatasi inflasi. Jika di negara lain inflasi hanya menjadi urusan bank sentralnya saja, maka di Indonesia inflasi harus diselesaikan dengan kolaborasi banyak pihak baik otoritas moneter, otoritas fiskal, hingga pemerintah daerah.
“Sebulan yang lalu saya sudah perintah kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk ikut memakai APBD, menutup dari APBD ongkos transportasi dari produsen ke pasar, dari produsen ke konsumen. Dua-duanya bergerak bersama-sama, otoritas moneter bergerak, otoritas fiskal bergerak, kemudian daerah juga bergerak,” jelasnya.
“Tanya nanti Bapak, Ibu sekalian kepada gubernur, kepada bupati, dan wali kota apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi inflasi, dan saya cek satu per satu sekarang dan saya umumkan provinsi ini inflasinya masih 8, inflasinya masih 7, sudah 3, sudah 4, kita buka sekarang karena memang situasinya membutuhkan kerja-kerja seperti itu,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
