Imbau Patuhi Ketentuan PSBB, Achmad Yurianto: Data Kasus Corona di Indonesia 2.738 Positif, 221 Meninggal, dan 204 Orang Sembuh Per 7 April 2020
Jakarta – Pemerintah mengonfirmasi adanya penambahan 247 kasus baru virus Corona (COVID-19) hari ini sehingga jumlah kasus mencapai 2.738 orang yang positif terpapar. Untuk itu, pemerintah meminta warga mematuhi ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi yang wilayahnya sudah mendapat persetujuan dari pusat.
“Kita dapatkan penambahan kasus baru confirmed pemeriksaan PCR COVID-19 sebanyak 247 orang sehingga total kasus menjadi 2.738 orang. Kasus sembuh bertambah 12 orang, sehingga menjadi 204 orang. Kasus meninggal bertambah 12 orang, sehingga menjadi 221 orang,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di saluran YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (7/4/2020).
Banyaknya kasus tambahan menunjukkan bahwa masih adanya penularan virus Corona di lingkungan. Pemerintah mengajak masyarakat untuk memutus rantai penularan virus Corona.
Di samping itu, pemerintah meminta masyarakat, khususnya di DKI Jakarta, mematuhi ketentuan PSBB. Pemprov DKI sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan PSBB.
“Patuhi ketentuan-ketentuan tentang aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk saudara-saudara yang berada di DKI dan sekitarnya. Patuhi semua ketentuan, tidak perlu mempertimbangkan untuk pulang kampung hari ini,” ujar Yuri, sapaan akrab Yurianto.
Data Kasus Corona di Indonesia Per 7 April 2020 Pukul 15.45 WIB
Berikut ini pernyataan lengkap terkait perkembangan kasus dan penanganan virus Corona di Indonesia:
Saudara-saudara sekalian, selamat sore.
Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan terkini respons pandemi COVID-19 yang kita laksanakan bersama-sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Kami mengingatkan bahwa penetapan untuk bekerja dari rumah masih tetap berlaku di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, telah memperpanjang kebijakan tersebut sampai dengan tanggal 19 April. Sedangkan untuk aparatur sipil negara, masih akan bekerja di rumah sampai dengan tanggal 21 April. Oleh karena itu, mari sama-sama kita patuhi untuk tetap bekerja di rumah, menjaga jarak fisik yang cukup pada saat kita melaksanakan komunikasi sosial, dan selalu gunakan masker apabila terpaksa keluar dari rumah. Gunakan layanan-layanan online yang sudah kita kenal, gunakan jasa kurir yang sudah biasa kita gunakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, tetap tinggal di rumah. Bila tidak sangat-sangat diperlukan tetap di rumah.
Saudara-saudara, beberapa saat yang lalu Menteri Kesehatan baru saja menyetujui berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Artinya, ini adalah upaya yang lebih berskala besar terkait dengan imbauan pemerintah untuk tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Akan banyak nanti yang bisa kita dapatkan terkait dengan manfaat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Di antaranya adalah kita mencegah terjadinya berkumpulnya orang, baik dalam konteks untuk berkumpul alasan kesenian, alasan budaya, ataupun alasan-alasan pertandingan olahraga dan sebagainya. Oleh karena itu, mari dipahami bersama bahwa inipun juga dimaknai kita membatasi mobilitas sosial dari setiap orang. Ini penting karena keputusan ini ditujukan untuk melindungi kita semua dari kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 dari orang lain. Oleh karena itu, kita semuanya bersama-sama untuk memutuskan rantai penularan ini dengan cara tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kepentingan apa pun apabila betul-betul tidak diperlukan. Kami percaya sepenuhnya bahwa kawan-kawan jurnalis akan membantu menyebarkan informasi ini secara baik, secara lengkap, tentunya dalam perspektif pemahaman masyarakat secara umum. Tujuan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah betul-betul untuk memberikan jaminan bahwa rantai penularan COVID-19 ini bisa kita putuskan dengan secara bersama-sama, secara disiplin mematuhinya. Oleh karena itu, silakan saudara-saudara sekalian, manakala akan bertanya mendapatkan informasi lebih banyak, termasuk terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar, kita sudah menyediakan beberapa laman untuk kita bisa buka agar mendapatkan informasi yang benar, baik melalui situs covid19.go.id, hotline di 119, WhatsApp COVID-19 di 081133399000 atau di HaloKemkes di 150001500567 serta beberapa aplikasi online dan layanan tele-medicine yang lain.
Saudara-saudara, pada tanggal hari ini, 6 April sampai dengan pukul 08.00 pagi tadi, kami sudah melakukan pemeriksaan 14.354 spesimen untuk PCR real time. Ini dilaksanakan dari spesimen yang dikirim lebih dari 300 rumah sakit rujukan COVID-19, baik rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit BUMN, rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, maupun rumah sakit swasta. (Sebanyak) 17.190 relawan medis dan non-medis telah direkrut dan bekerja bersama-sama dalam satu sistem untuk membangun upaya-upaya pemutusan rantai COVID-19 ini. Lebih dari Rp 82,9 miliar telah diterima dari seluruh lapisan masyarakat dalam rangka untuk membantu sesama menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Tentunya upaya yang kita lakukan ini bukan merupakan upaya yang bisa berjalan sendiri-sendiri, diperlukan peran serta masyarakat karena hakikatnya masyarakat lah ujung tombak untuk menghentikan pandemi COVID-19 di Tanah Air kita. Oleh karena itu, mari saya ingatkan kembali bahwa menjaga jarak, membatasi aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya penularan COVID-19 ini harus betul-betul kita kendalikan. Gunakan masker, sekali lagi, masker untuk semua. Hanya dengan cara ini, maka kita bisa bisa melindungi diri kita sendiri apabila kita berada di luar rumah atau tempat umum. Cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air dan sabun minimal 20 detik. Jaga kesehatan diri, jaga kesehatan diri, dan kemudian jaga jarak pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Mari bersama-sama kita lebih aman berada di rumah. Mari bersama-sama dengan keluarga, kita berantas sarang nyamuk karena ini adalah periode-periode musim pancaroba yang secara klasik akan disertai munculnya kasus demam berdarah yang cukup banyak. Kita harus menyadari bersama, demam berdarah dan COVID adalah sesuatu yang sangat rawan terjadi dan memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, lebih baik di rumah, tidak melakukan perjalanan ke manapun, bukan hanya perjalanan ke kampung halaman, tapi juga perjalanan ke rumah saudara. Cukuplah berkomunikasi dengan alat komunikasi yang kita miliki selama ini. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari partisipasi kita semua.
Pada kesempatan terakhir ini, saya sampaikan juga update data kasus dari pencatatan yang kami dapatkan dari seluruh rumah sakit yang merawat COVID-19 dari seluruh Indonesia pada periode 6 April pukul 12.00 sampai dengan hari ini tanggal 7 April 2020 pukul 12.00. Kita dapatkan penambahan kasus baru confirmed pemeriksaan PCR COVID-19 sebanyak 247 orang sehingga total kasus menjadi 2.738 orang. Kasus sembuh bertambah 12 orang, sehingga menjadi 204 orang. Kasus meninggal bertambah 12 orang, sehingga menjadi 221 orang.
Saudara-saudara sekalian, gambaran-gambaran yang saya sampaikan pada data ini, menunjukkan bahwa masih terjadi penularan di luar rumah sakit, masih ada orang sakit mengandung virus, tapi tidak merasakan dirinya sakit, yang masih berada di tengah-tengah kita. Inilah yang harus segera kita hentikan. Mari kita patuh dan disiplin, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Mari kita patuh dan disiplin memakai masker. Mari kita patuh dan disiplin menjaga jarak aman dan mari kita patuh dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah. Patuhi ketentuan-ketentuan tentang aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk saudara-saudara yang berada di DKI dan sekitarnya. Patuhi semua ketentuan, tidak perlu mempertimbangkan untuk pulang kampung hari ini. Kita lindungi saudara-saudara kita yang di kampung, kita melindungi orang tua kita yang berada di kampung. Insya Allah dengan cara yang seperti ini, maka kita akan dengan cepat bisa mengendalikan laju dari penularan penyakit COVID-19. Mari kita bergandeng tangan, mari kita bersama-sama untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, melindungi orang tua kita, melindungi sanak saudara kita yang berada di kampung, melindungi seluruh warga kita kita, melindungi bangsa kita. Saya yakin, kita yakin, semua yakin dan optimis, Indonesia pasti bisa, pasti bisa.
Terima kasih, selamat sore.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
