Ilmuwan Indonesia di Panggung Internasional
Jakarta – Ilmuwan Indonesia di panggung internasional mungkin memang sedikit. Namun bagi Edvin Aldrian, justru Indonesia merupakan salah satu negara tujuan banyak ilmuwan di dunia.
Salah satu topik yang terhangat yang tengah jadi perbincangan ilmuwan di dunia tentu saja soal perubahan iklim. Bagi para ilmuwan, perubahan iklim memang menjadi isu yang kompleks.
Perlu banyak pintu untuk memahami dampak perubahan iklim. Edvin sendiri yang sudah bertahun-tahun bergulat dalam kompleksitas persoalan ini mengamininya. Baginya, persoalan perubahan iklim tidak lagi cukup didekat dengan ilmu meteorologi, klimatologi, bioloi, dan seterusnya.
Menurut ilmuwan berusia 48 tahun ini, jika kita ingin mencari solusi untuk mengatasi dampak luas perubahan iklim maka perlu dukungan ilmu sosial, hukum, dan politik. Ilmu-ilmu itu amat penting dalam proses negosiasi untuk kesepakatan global.
Kalangan ilmuwan tahu, Edvin Aldrian adalah salah seorang ilmuwan pelopor yang lama bergelut dalam kompleksitas persoalan perubahan iklim. Ia mengawal isu perubahan iklim komplit dengan segala persoalan sosial politik di dalamnya.
Saat ini ia tercatat sebagai anggota dewan Panel Ahli Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC). Sejak 8 Oktober 2015, Edvin menjadi Wakil Ketua Kelompok Kerja I IPCC dalam Bureau for Assesment Report (AR) 6. Hasil AR 6 bakal selesai pertengahan 2022.
Sejak 2014, ia juga menjabat Co-Chair of WMO Comission for Climatology (CCI) Expert Team in Institutional and Infrastructural Capabilities (ET-IIC). Di kawasan Asia-Pasific, Edvin menjadi Co-Vice Chair WMO Regional Association V Working Group on Climate Service (WMO RA V WG-CLS) untuk 2014-2018.
Sebagai ilmuwan Indonesia yang muncul ke lapisan internasional, ia menilai ilmuwan dan peneliti Indonesia terlalu khawatir sementara kreativitas dan “kenekatan” kurang. “Mereka takut produk (isu) lokal tidak akan laku untuk jurnal internasional. Padahal dengan kreativitas yang dimiliki, akan muncul pemikiran yang beragam,” tutur Edvin.
Ini dia. Menurutnya, sering kali peneliti tidak menyadari bahwa isu-isu lokal sebenarnya amat dekat dengan isu utama yang sedang menjadi perhatian dunia. Edvin sendiri mengaku menulis segala hal yang ia sebut “aneh-aneh” mulai kebakaran hutan, soal padi, laut, hingga permodelan dari dalam negeri.
“Saya tidak takut dibilang tanpa spesialisasi. Masalahnya ini adalah ilmu meteorologi terapan. Keenganan penulis berawal dari merasa tidak cukup kreatif untuk menuliskan sesuatu,” katanya.
Karya ilmiahnya terjaring untuk dibaca IPCC pada 2007 bersama dengan dua peneliti Indonesia lainnya. Saat ini ada delapan ilmuwan Indonesia yang karyanya dibaca IPCC.
Perlu diketahui, kini IPCC sedang menyusun laporan tentang apa arti kenaikan suhu 1,5 derajat celcius, sesuai permintaan negara-negara pada Konferensi Perubahan Iklim 2015 di Paris.
Selain itu, akan disusun pula laporan dampak perubahan iklim terhadap laut dan daratan secara khusus 1,5 tahun ke depan.
Laporan tersebut menjadi potret kondisi bumi saat ini yang telah menderita akibat perubahan iklim. Laporan itu akan menjadi stoctaking (inventarisasi) pertama tentang berbagai kondisi bumi sesuai Kesepakatan Paris.
Kesepakatan Paris menargetkan penurunan emisi untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius dari suhu pra-Revolusi Industri atau dengan upaya keras menahan kenaikan paling tinggi 1,5 derajat celcius.
Nah, salah satu isu krusial adalah perubahan iklim dan kota kerena lebih dari 50 persen warga dunia tinggal di kota. Dengan gaya hidup perkotaan yang boros energi, warga kota adalah penyumbang emisi terbesar dari transportasi dan gaya hidup yang bergantung pada porduk industri.
Topik khusus Perubahan iklim dan Kota sudah dibahas di Edmonton, Kanada, yang melibatkan 300 kota sedunia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
