Ikhtiar Pemerintah Perangi Hoax dan Sukseskan Asian Games 2018
Palembang – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kembali menyenggarakan kegiatan “Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) Tahun 2017. Kegiatan ini merupakan wadah koordinasi antar lapisan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan bidang komunikasi dan informatika.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang hadir dalam pembukaan acara SAIK 2017 memberikan arahan kepada seluruh Humas Pemerintah se Indonesia dan stakeholder informasi dan komunikasi terkait. Pasalnya, di tengah penetrasi internet dan peningkatan penggunaan media sosial yang begitu pesat telah menghantarkan Indonesia ke gelombang perubahan berupa konektivitas internet yang telah menjadi kebutuhan pokok manusia.
Konektivitas internet ini menurut dia memberikan dampak yang luar biasa, seperti adanya informasi bohong atau yang dikenal secara luas di publik dengan istilah hoax.
“Sebagai contoh muncul berbagai informasi bohong atau hoax, sumber dan pembuatnya tidak jelas tapi kontennya dengan cepat menyebar ke masyarakat hanya hitungan jam dan menit,” kata Asman di Palembang, Rabu (22/11).
Untuk mengimbangi hoax yang menyebar begitu luas di kalangan masyarakat, Asman meminta Humas Pemerintah untuk mengelola informasi publik dengan professional dan juga mengelola informas dengan kreatif dan inovatif agar tidak kalah dengan serangan informasi di media sosial.
“Apabila humas pemerintah tidak kreatif dan inovatif maka akan ditinggal oleh masyarakat. Masyarakat akan lebih menyukai informasi di media sosial yang kadang tidak jelas sumbernya dibanding informasi dari humas pemerintah,” tegas Asman.
Asman pun seraya meminta aparatur humas pemerintah untuk tidak lagi kaku dan segera bertransformasi ke budaya digital serta mengelola informasi publik dengan kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman.
“ Humas pemerintah tidak bisa lagi berada di zona nyaman. Segera bertransformasi ke zona kompetitif. Humas pemerintah harus kreatif, harus inovatif. Kalau tidak begitu akan ketinggalan nanti. Jangan kalah dengan (informasi) hoax”,” ujar Asman berpesan.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatikan Rosarita Niken Widiastuti menambahkan, bahwa tujuan utama dari SAIK 2017 ini adalah bentuk sinergi aksi humas pemerintah yang memiliki posisi strategis dalam sebagai garda terdepan informasi kepada masyarakat. Apalagi informasi kepada publik sudah diatur dalam Undang-Undang yang merupakan hak asasi bagi manusia.
Niken menambakan, humas pemerintah kini menghadapi tantangan yang luar biasa di tengah banjir informasi dalam tantangan global. Lewat gelaran SAIK 2017, akan mendorong informasi mengenai program pemerintah makin massif beredar di masyarakat. SAIK 2017 juga merupakan sebagai wadah konsolidasi pemangku kepentingan untuk mewarnai dunia komunikasi.
“Sesuai dengan pesan Presiden, humas pemerintah harus responsif dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan responsif terhadap arus informasi yang tidak pas atau tidak pada tempatnya (hoax),” tegas Niken.
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sengaja dipilih oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tuan rumah SAIK 2017 sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Sumatera Selatan yang tengah bersiap menyelenggarakan event akbar Asian Games 2018. Lebih dari 1.000 peserta SAIK 2017 akan memberikan dukungan pelaksanaan Asian Games 2018 di Palembang sebagai salah satu tuan rumah Asian Games 2018 bersama dengan DKI Jakarta. Dalam sesi pembukaan SAIK 2017 juga diwarnai dengan deklarasi dukungan kepada penyelenggaraan Asian Games 2017 dari seluruh Humas pemerintah dan peserta SAIK 2017.
Kegiatan SAIK 2017 sendiri bertujuan untuk menata informasi dan komunikasi nasional agar terus berkembang serta terintegrasi, tidak hanya dari elemen pemerintah tapi juga seluruh pelaku komunikasi dan informatika seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), Blogger dan Warganet (Netizen) hingga masyarakat umum.
Beberapa jenis kegiatan SAIK 2017 antara lain Forum Badan Komunikasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional, Temu Blogger dan Pameran produk humas, KIM, produk teknologi informasi dan komunikasi serta pos dan telekomunikasi (postel).
Gelaran SAIK 2017 di Palembang yang berlangsung 21-24 November 2017 juga akan menghadirkan Menteri-Menteri Kabinet Kerja sebagai narasumber. Beberapa Menteri yang sudah mengonfirmasi kehadirannya yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri PAN/RB Asman Abnur dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi. Sepanjang gelaran SAIK 2017, selain forum diskusi, akan diwarnai juga dengan festival pertunjukan rakyat tingkat nasional.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
