Ibu Negara Canangkan Peningkatan Kesehatan dan Kualitas Lingkungan Masyarakat di Serang
Serang – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Ibu Negara Iriana Joko Widodo mencanangkan program peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat. Acara tersebut dilangsungkan di Kampung Kenari, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Senin, 24 Februari 2020.
Tarian Katuran Rawuh Ning Kota Serang menyambut kedatangan Ibu Iriana yang tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Ibu Iriana tampak didampingi oleh Ibu Wury Ma’ruf Amin beserta para istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM).
Salah satu bentuk peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Ibu Negara dan para anggota OASE-KIM adalah dengan memberikan bantuan berupa pembangunan 1.000 jamban di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kasemen, Kecamatan Taktakan, dan Kecamatan Cipocok Jaya. Dalam sambutannya, Ibu Iriana menyambut baik kegiatan itu dan berharap dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang memiliki jamban yang layak. Tadi Bu Luhut sudah menceritakan bahwa di sini ada yang sudah hampir 30 tahun belum memiliki jamban. Alhamdulillah dengan kehadiran ibu-ibu OASE semua telah membantu memberi jamban untuk masyarakat Banten,” kata Ibu Iriana.
Ibu Iriana juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan.
“Saya titip tolong ya bapak ibu semua untuk menjaga kebersihan. Tadi sudah disampaikan secara gamblang bahwa jamban itu sangat perlu sekali untuk pemakaian yang ada di Banten ini,” imbuhnya.
Pencanangan peningkatan kualitas kesehatan ini didasari oleh masih rendahnya kesadaran penggunaan jamban sendiri oleh warga dan akses kepada fasilitas sanitasi sehat yang belum memadai. Data dari Dinas Kesehatan Kota Serang menunjukkan bahwa sekitar 24,73 persen atau 29.735 kepala keluarga (KK) masih melakukan buang air besar sembarangan, baik di kebun, sawah, maupun sungai.
Ketua Bidang 4 OASE-KIM Ibu Devi Luhut Panjaitan dalam laporannya mengatakan, bantuan jamban diberikan kepada tiga kecamatan yang paling membutuhkan. Dengan dibangunnya jamban, diharapkan budaya masyarakat dalam hal sanitasi juga bisa berubah menjadi lebih baik.
“Memang mengubah budaya itu tidak mudah, tetapi OASE Kabinet Indonesia Maju pada kesempatan ini menolong masyarakat untuk mengubah kebiasaan hidupnya menuju yang lebih sehat,” kata Ibu Devi.
Pembangunan 1.000 jamban di Kota Serang akan dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2020. Selain jamban, OASE-KIM juga memberikan bantuan pembangunan 1 sumur artesis dan 1 Instalasi Pembersihan Air Limbah (IPAL).
Dalam pelaksanaannya, program tersebut didukung oleh tujuh kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Untuk memberikan edukasi kepada warga terkait program ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan dua kali sosialisasi.
“Kami berpikir bahwa suatu alat modern kalau hanya diberikan demikian tidak akan dipakai karena banyak pengalaman dipakai gudang. Jadi sudah dua kali sosialisasi oleh Kemenkes untuk menerangkan apa sebetulnya gunanya jamban itu diberikan, yaitu untuk menambah kesejahteraan hidup mereka,” tutur Ibu Devi.
Selepas memberikan sambutan, Ibu Iriana bersama dengan Ibu Wury, Ketua Umum OASE-KIM Ibu Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, dan Ketua Bidang 4 OASE-KIM Ibu Devi Luhut Panjaitan membuka selubung sebagai tanda pencanangan pemberian dukungan 1.000 jamban, sumur artesis, dan IPAL. Ibu Iriana kemudian meninjau beberapa rumah warga yang telah menerima bantuan pembangunan jamban.
Ping
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.