Connect with us

Ibu Iriana Tinjau Vaksinasi Anak dan Serahkan Bantuan Sosial

Bandung – Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin bersama sejumlah anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) meninjau secara langsung vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun yang dilaksanakan di SDN 196 Sukarasa, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (21/12/2021).

Setibanya di lokasi acara sekitar pukul 08.55 WIB, Ibu Iriana disambut ceria dengan yel-yel dari siswa SDN 196 Sukarasa, Kota Bandung.

Dipandu oleh Kepala SDN 196 Sukarasa, Ibu Iriana langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi kepada 451 siswa dan tampak berinteraksi dengan beberapa siswa yang sedang menunggu giliran untuk divaksin.

“Tadi ditanya namanya siapa, kelas berapa, ditanya umurnya berapa, rasanya deg-degan,” jelas Khanza, siswa kelas 3 SDN 196 Sukarasa.

Khanza juga mengatakan bahwa dirinya senang dan tidak ada rasa takut untuk divaksin Covid-19.

“Rasanya senang, enggak (takut),” sambung Khanza.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak di 15 sekolah dasar lainnya dengan sasaran sebanyak 6.097 peserta yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Depok.

Ibu Iriana berkesempatan untuk menyapa dan berbincang dengan perwakilan peserta dari 15 sekolah dasar tersebut melalui konferensi video. Sejumlah lokasi vaksinasi yang disapa antara lain SLB Bunga Indonesia Kabupaten Bekasi, SD Regina Pacis Kota Bogor, dan SLB Ratu Jaya Kota Depok.

“Semua berjalan lancar ya, Bu?”, tanya Ibu Iriana.

“Pelaksanaan vaksinasi untuk anak sudah dimulai sejak 15 Desember kemarin, hari ini pelaksanaan untuk anak-anak disabilitas di Kabupaten Bekasi berjalan serentak. Alhamdulillah anak-anak dan orang tua support semua, semua berkenan untuk dilaksanakan vaksinasi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti, yang mewakili SLB Bunga Indonesia.

Kemudian, Ibu Iriana melanjutkan menyapa dan bertanya mengenai pelaksanaan vaksinasi di Kota Bogor.

“Selamat pagi ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak, anak-anak semuanya, selamat pagi, bagaimana untuk vaksinnya di Kota Bogor?,” tanya Ibu Iriana.

“Di Kota Bogor, vaksinasi berjalan lancar, anak-anak berani, walaupun ditemani orang tuanya tapi berani,” jawab Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah, yang mewakili SD Regina Pacis.

Usai meninjau kegiatan vaksinasi, di lokasi yang sama Ibu Iriana dan Ibu Wury juga meninjau penyerahan bantuan sosial kepada perwakilan masyarakat.

Dipandu oleh Ketua Bidang 5 OASE KIM Ibu Ayun Sri Harahap, sebanyak masing-masing 300 paket bantuan berupa alat tulis dan alat kebersihan badan diserahkan kepada anak-anak. Selain itu, sebanyak masing-masing 100 paket bantuan sembako dan perlengkapan protokol kesehatan diserahkan kepada masyarakat sekitar.

Turut mendampingi Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin dalam kegiatan tersebut yaitu Ketua Umum OASE KIM Ibu Erni Tjahjo Kumolo, Istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya Kamil, dan sejumlah anggota OASE KIM.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya