Hutan Hujan Tropis Sambut Kedatangan Kepala Negara dan Delegasi ASEAN
Jakarta – Layaknya beberapa kegiatan internasional di tanah air, branding dan beautifikasi venue acara dipersiapkan sedemikian rupa. Itu merupakan bagian dari upaya mendesain pengalaman (experiential branding) bagi seluruh peserta dan tamu undangan demi memperkuat nation branding Indonesia di mata internasional.
Pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta, 5–7 September 2023, kedatangan para pimpinan negara, baik negara-negara anggota ASEAN maupun negara lain yang merupakan mitra dan pimpinan negara sebagai wakil dari organisasi internasional, disambut Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi di area bernuansa hutan hujan tropis di lobi Jakarta Convention Center (JCC).
Di hutan yang dilatari layar besar bergambar Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa (5/9/2023), sekitar pukul 09.00 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak menerima kedatangan para tamu dari negara tetangga. Tampak keduanya menyalami para wakil negara yang hadir dan juga melakukan foto bersama di area hutan itu.
Dalam konsep mendesain pengalaman, area penyambutan memang menjadi salah satu titik penting. Di mana, itu menjadi “pengalaman pertama” bagi para tamu undangan dalam berkegiatan di Indonesia.
“Di titik inilah, keunikan dan suasana batin dapat mulai dibangun, yang diharapkan membawa dampak positif bagi keseluruhan penyelenggaraan KTT,” kata Elwin Mok, selaku Visual Creative Consultant KTT ke-43 ASEAN 2023.
Area penyambutan pada KTT tersebut, menurut Elwin, menghadirkan alam Indonesia berupa hutan hujan tropis dan air terjun di dalam lobi JCC, yang terletak di jantung kota metropolitan Jakarta.
“Pendekatan ini mencerminkan bagaimana Indonesia dan ASEAN, sesuai tema ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’, pusat pertumbuhan dunia, terus berkomitmen menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem demi masa depan dunia yang lebih baik,” ujar Elwin.
Eratnya kerja sama antarnegara ASEAN seakan menjadi mata air yang akan terus-menerus menyuburkan pertumbuhan dunia. Dipadu dengan layar besar multimedia yang menampilkan siluet Istana Presiden di IKN, area penyambutan ini mensimulasikan pengalaman kembali ke alam.
Dina Touwani, perempuan yang berprofesi sebagai perangkai bunga dan dekorator itu menjelaskan, beautifikasi venue yang dilakukan di JCC sebenarnya berawal dari KTT G20 di Bali.
“Di KTT G20, kami bertugas mempercantik alam di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang digunakan saat jamuan makan malam tamu negara. Pada KTT ASEAN ini, kami ingin menyuguhkan sesuatu yang indah, tanpa mengubah banyak struktur gedung. Idenya adalah membawa hutan ke dalam ruangan,” kata Dina yang mengemban tugas untuk menata tanaman dan pepohonan di area penyambutan tamu-tamu negara.
Menurut Dina, dengan latar belakang IKN, ini mencerminkan masa depan Indonesia yang tetap mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan yang hijau.
Dina mengungkapkan, dalam menata ruangan di area penyambutan itu banyak tantangan yang dihadapi. Antara lain, mencari jenis jenis tanaman hutan, mencari pohon-pohon besar yang bisa membentuk hutan dalam ruangan, menambah unsur air maupun tanaman air yang bisa sesuai dengan habitatnya, dan ruangan yang menggunakan penyejuk udara.
Ratusan jenis tanaman dan pepohonan ditampilkan di miniatur hutan yang luasnya sekitar 2.000 meter persegi, seperti pakis, anggrek, randu, palem, lontar, pule, pohon mahogani, pohon beringin, angsana, dan ulin.
“Kami mencari tanaman dan pepohonan melalui riset dan mencari langsung ke hutan di sekitar Jawa Barat. Tanaman dan pohon ada yang disewa dan ada yang dibeli. Kami juga memberdayakan para petani untuk menyuplai tanaman,” katanya.
Dina menambahkan, hadirnya hutan hujan tropis di KTT ke-43 ASEAN tersebut tak lepas dari sumbangsih para petani bunga dari Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Lembang.
“Apresiasi kami setinggi-tingginya kepada seluruh petani bunga dan tanaman yang turut menghadirkan hutan hujan tropis ini. Gotong royong mereka sungguh luar biasa,” katanya.
Dina dan tim membutuhkan waktu satu bulan untuk persiapan hutan hujan tropis. Sedangkan untuk menata tanaman dan aneka ragam bunga memakan waktu hingga enam hari. “Kami membuat hutan ini sealami mungkin. Di hutan ini kita juga menonjolkan anggrek Indonesia,” ujarnya.
Dina sendiri sudah hobi menata tanaman sejak kecil. Ia pun sudah menekuni profesi sebagai perangkai bunga dan dekorator selama 25 tahun. Dalam keseharian, ia dan timnya lebih banyak menggarap acara pernikahan.
“Sering juga terlibat kegiatan negara yang berskala nasional dan internasional sejak zaman Presiden Soeharto, Presiden Habibie, dan juga Presiden Jokowi untuk KTT ASEAN ini,” pungkas Dina.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
