Connect with us

HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah

Demo HTIIstimewa

Jakarta – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pada Rabu 19 Juli 2017, akhirnya resmi dibubarkan pemerintah. Pembubaran HTI INI, dilaksanakan berdasarkan pencabutan surat keputusan (SK)  Badan Hukum HTI dengan nomor regristrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014, yang sebelumnya dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kemenkumham, dalam siran persnya Rabu (19/07/2017), secara tegas menyatakan, pihaknya memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas). “Artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Harris.

Artinya, sebaliknya, perkumpulan/ormas bila tidak memenuhi syarat administrasi, maka pihak Kemenkumham tidak akan memberikan SK pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ormas tersebut. Sementara terkait SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan/ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Pemerintah, seperti dituturkan dalam siaran pers Kemenkumham menegaskan, mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Pemerintah juga meyakinkan, pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah. “Yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan,” ujarnya.

Freddy menjelaskan, bahwa pemerintah juga menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Salah satunya adalah dengan mempermudah proses pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ormas. Hal itu dengan catatan setelah perkumpulan/ormas disahkan melalui SK maka perkumpulan/ormas wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tetap berada di koridor hukum. “Khususnya tidak berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia,” ujarnya.

Dirjen AHU Kemenkumham ini menambahkan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan/ormas saja. Melainkan juga memfasilitasi laporan dari masyarakat, jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan/ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara.

Kendati begitu, bagi instansi pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan yang akan melakukan tindakan tegas kepada perkumpulan/ormas yang disinyalir memiliki ideologi yang melenceng dari Pancasila, tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Tindakan tegas tersebut dilakukan, setelah melakukan kajian atas laporanyang masuk. “Laporan masyarakat akan ditelaah secara mendalam,” tutur Freddy.

Freddy menjelaskan khusus untuk HTI, walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. “Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” tuturnya.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.   Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik (melalui website ahu.go.id-red).

Kini setelah dibubarkan, menurut Freddy, berdasarkan Pasal 80A Perppu No.2 Tahun 2017, maka jika ada jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilahkan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Silahkan mengambil jalur hukum,” pungkasnya.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel

Oleh

Fakta News
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak ekonomi dari konflik Iran dengan Israel, terutama dalam hal menjaga pasokan minyak domestik. Meskipun Indonesia tidak mengimpor minyak dari Iran, Amin, yang juga anggota Panja Energi DPR RI, menekankan bahwa pasokan minyak global dapat terpengaruh karena Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia.

“Pemerintah harus memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri terjaga dengan baik,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa kebutuhan minyak di Indonesia saat ini adalah 1,4 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik hanya sekitar 612 ribu barel per hari. Ini berarti Indonesia memerlukan impor sekitar 788 ribu barel per hari.

Sementara, tahun lalu, rata-rata impor hasil minyak adalah sekitar 2,16 juta ton per bulan, dan impor minyak mentah rata-rata 1,48 juta ton. Untuk itu, Amin memperingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, bersama dengan potensi kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik, dapat menguras devisa Indonesia.

“Melindungi (hedging) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS perlu dilakukan agar cadangan devisa tidak tergerus,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu, jika nilai tukar rupiah melemah dan harga minyak naik, anggaran subsidi atau kompensasi bisa meningkat. Karena itu, Amin menilai kenaikan harga minyak dunia dapat memberatkan APBN, karena subsidi energi akan membengkak. Di sisi lain, pengurangan atau penghapusan subsidi energi dapat membebani masyarakat, dengan potensi efek berantai yang meningkatkan harga kebutuhan pokok.

Untuk menghadapi situasi ini, Amin menyarankan pemerintah untuk membangun rantai pasok yang lebih resilien, termasuk memastikan pasokan pangan dan energi tetap berjalan lancar. Investasi dalam sumber energi alternatif, rute baru, dan infrastruktur logistik dapat memperkuat rantai pasok global.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu pun mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai lonjakan inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi, yang mungkin diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. “Rantai pasok global yang terganggu oleh perang dapat menyebabkan produsen mencari bahan baku dari tempat lain, yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan membebankan biaya tersebut kepada konsumen,” pungkasnya.

Amin juga mengingatkan tentang dampak melemahnya kurs rupiah, yang jika tidak ditangani dengan tepat, dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat tingginya utang luar negeri, termasuk utang pemerintah, BUMN, dan swasta. Terakhir, Ia menyerukan pemerintah untuk mendorong de-eskalasi dan pengendalian diri di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik di Timur Tengah.

“Komunikasi intensif dengan pemimpin dunia, termasuk Iran, Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan negara-negara Eropa, diperlukan untuk menegaskan pentingnya menahan diri dan mengurangi eskalasi konflik,” tutup Amin.

Baca Selengkapnya

BERITA

Puteri Komarudin Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Tangguh Hadapi Gejolak Geopolitik

Oleh

Fakta News
Puteri Komarudin Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Tangguh Hadapi Gejolak Geopolitik
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai bahwa saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia kuat dan tangguh dalam menghadapi gejolak geopolitik global yang terjadi di Timur Tengah.

“Kondisi geopolitik terutama di wilayah Timur Tengah imbas adanya perang, bakal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global termasuk Indonesia. Terkait hal itu, saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan tangguh,” kata Puteri dalam keterangan resmi yang diterima media, di Jakarta, Minggu (21/4/2024).

Dalam keterangan tertulisnya, Puteri menyebutkan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan masih di atas 5 persen (year on year/yoy), di atas pertumbuhan ekonomi global 3,2 persen (yoy). Selain itu, inflasi juga masih terkendali pada angka 3,05 persen pada Maret 2024. Puteri juga memaparkan bahwa posisi cadangan devisa juga masih tinggi sebesar 140,4 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya. Bahkan surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut pada Februari 2024 sebesar 0,87 miliar dolar AS.

“Indikator-indikator ini menjadi bekal kita untuk tetap yakin dan optimistis bahwa ekonomi Indonesia masih tetap kuat di tengah risiko konflik Timur Tengah,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meski begitu, Puteri tetap mengingatkan hal-hal yang patut diwaspadai dari adanya ketegangan di wilayah Timur Tengah. Puteri menyebut ada potensi disrupsi pada suplai logistik di Selat Hormuz dan Laut Merah. Apalagi, selat ini berperan penting terhadap 30 persen jalur perdagangan minyak dunia. Di mana, di Selat Hormuz terdapat 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27 ribu kapal.

Adanya hambatan tersebut diprediksi akan berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia yang bisa juga bisa berimbas terhadap harga BBM dalam negeri. Menurut Puteri, pemerintah sudah menegaskan bahwa harga BBM tidak akan naik hingga Juni 2024. Sehingga, hal ini menjadi wujud keberpihakan APBN melalui subsidi BBM untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Ke depan, kami terus dorong pemerintah untuk memantau harga minyak dunia serta menyiapkan berbagai upaya untuk memitigasi segala potensi risiko dampak yang akan muncul,” ujar legislator Dapil Jawa Barat VII tersebut.

Lebih lanjut, Puteri menyampaikan, potensi dampak pada sektor keuangan juga perlu diantisipasi. Dollar index yang mengalami penguatan berpotensi memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Bagi sektor riil, dampak depresiasi nilai tukar akan sangat berpengaruh terhadap impor.

Untuk itu, Puteri mendorong Bank Indonesia bersama pemerintah untuk terus berada di pasar guna melakukan intervensi untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Di antara banyaknya prediksi yang beredar, Puteri meminta masyarakat untuk tenang dan tidak memicu kepanikan di pasar. Sebab DPR akan terus mengimbau pemerintah dan otoritas terkait guna memantau situasi terkini serta menyiapkan upaya mitigasi risiko sehingga ketegangan ini tidak menimbulkan dampak yang dalam bagi masyarakat.

Menutup pernyataan resminya, Puteri meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengurangi impor terutama yang bersifat konsumtif. Hal ini perlu menjadi perhatian lantaran dikhawatirkan bisa menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

“Untuk itu, sebaiknya kita tetap memprioritaskan belanja pada produk UMKM lokal. Lantaran, UMKM menjadi penopang utama perekonomian kita,” tutup Puteri.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan

Oleh

Fakta News
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Anggota DPR RI Novita Wijayanti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI Novita Wijayanti menilai peringatan Hari Kartini pada 21 April menjadi momentum bagi para perempuan di Indonesia untuk terus mengembangkan diri dan memperluas ilmu pengetahuan.

“Dengan semangat Kartini, perempuan Indonesia diajak untuk terus mengembangkan diri, memperluas ilmu pengetahuan,” kata Novita dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Minggu (21/04/2024).

Dia menjelaskan peringatan Hari Kartini juga menjadi momentum bagi para perempuan untuk meningkatkan keterampilan diri agar mampu bersaing di kancah internasional. Novita juga mengingatkan kepada seluruh perempuan Indonesia agar tidak cepat berpuas diri dengan kemampuan yang dimiliki saat ini.

Menurut dia, perempuan harus terus meningkatkan kemampuan yang dimilikinya agar mampu menaklukkan beragam tantangan yang ada di setiap perkembangan zaman. “Kita juga mengingatkan bahwa perjuangan Kartini belum selesai. Masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kesenjangan gender, akses terhadap pendidikan, dan kesempatan kerja yang setara,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Berikutnya, Novita juga menilai peringatan Hari Kartini menjadi momentum bagi para perempuan di Indonesia untuk terus bersatu dalam mewujudkan cita-cita Kartini, seperti kesetaraan gender. “Peringatan Hari Kartini menjadi momentum untuk terus bersatu dan bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita Kartini,” kata Anggota Komisi V DPR RI itu.

Ke depannya, Novita berharap, dengan semangat perempuan Indonesia yang tangguh dan tekad yang kuat, mereka dapat terus berkarya dan memiliki daya saing di kancah internasional.

Ia juga mengajak seluruh perempuan di Tanah Air agar saling menginspirasi dan mendukung satu sama lain dalam mencapai setiap mimpi dan cita-cita. “Mari kita terus menginspirasi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai mimpi-mimpi kita, sejalan dengan semangat Kartini yang membara,” kata Novita.

Baca Selengkapnya