Holding BUMN Tambang Diharapkan Bisa Memiliki Saham Freeport
Jakarta – Saham PT Freeport nantinya sebagian akan dimiliki Holding BUMN Tambang. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam waktu dekat akan merealisasikan pembentukan induk perusahaan (Holding) BUMN Tambang. Maka, dengan dibentuknya holding tambang tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan perusahaan.
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno. Menurutnya, holding ini nantinya dipersiapkan untuk dapat memiliki sebagian saham PT Freeport Indonesia. Rencana tersebut direalisasikan, usai negosiasi divestasi disepakati antara pemerintah dan Freeport.
“Pertanyaan yang penting buat kami adalah bagaimana divestasi. Divestasi Freeport 51 persen, sekarang kita sudah kuasai 9,36 persen. Sisanya tinggal 41 persen,” ujar Harry di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11).
Saat ini, Harry tengah mengkaji cara agar total aset perusahaan holding tambang mampu membeli saham Freeport. Nantinya, apabila total aset tidak mencukupi melakukan pembelian maka tidak menutup kemungkinan perusahaan holding tambang akan melakukan pinjaman dana ke perbankan.
“Bagaimana kalau enggak cukup? itu akan ada pinjaman ke bank. Karena harus dilakukan dan harus dicari jalan keluarnya,” jelasnya.
Nanti. Fajar mengatakan, setelah pembentukan holding tambang telah memiliki ekuitas sebesar Rp 64,6 triliun. Ekuitas tersebut nantinya, akan dilakukan leverage (diajukan untuk utang) sebanyak dua kali lipat, sehingga dapat menghimpun dana paling tidak Rp 120 triliun.
“Paling aman tiga kali (melakukan levarage). Posisi kita misal Rp 65 triliun untuk lakukan tiga kali leverage jadi Rp 180 triliun. Kebutuhan Freeport berapa? Kalau itu saya nggak tahu. Contohnya, US$2 sampai US$3 miliar atau sekitar Rp 36 triliun. Kami kan sudah punya leverage Rp 120 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, apabila tidak mendapat dana dari perbankan, maka nantinya juga akan dikaji mengenai rencana penerbitan obligasi. Namun demikian, hal tersebut akan ditentukan setelah adanya rapat umum pemegang obligasi.
“Kalau ditanya apakah menerbitkan bonds? Soal Itu ada rapat umum pemegang obligasi, itu upaya kedua kami. Yang pertama, akan pinjaman dulu ke bank pemerintah,” tandasnya.
Aset Meningkat
Sementara itu, kelak bila Holding BUMN Tambang mencaplok Freeport, maka asetnya pun akan meningkat. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam, Arie Prabowo Ariotedjo. “Tanpa mengakuisisi sisa saham Freeport, total aset holding sekitar Rp90 triliun, setelah akuisisi nanti bisa Rp200 triliun,” ujar Arie di Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Inalum akan menjadi induk dari tiga BUMN tambang lainnya, yaitu PT Timah (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).
Jika digabungkan, aset keempat BUMN tambang sebesar Rp 89,409 triliun dengan rincian aset Inalum Rp 21,8 triliun, aset Antam Rp 30,2 triliun, aset PTBA Rp 18,6 triliun, dan aset Timah Rp 10,141 triliun. Sedangkan total ekuitas sebesar Rp 65 triliun.
“Kapasitas lebih besar, leverage oke,” tutur Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2017).
Peningkatan total aset holding BUMN tambang juga bisa mempermudah dalam melakukan ekspansi usaha. Perkembangan usaha juga disampaikan kepada Kementerian BUMN selaku pemerintah.
Sebelumnya, seperti diungkapkan Presiden Direktur PT Inalum Budi G. Sadikin, pihaknya akan bertanggung jawab membangun smelter atau pemurnian mineral dari PT Freeport Indonesia, jika sudah sepakat pada divestasi mayoritas 51 persen dimiliki Indonesia.
“Apabila berjalan lancar, dan Inalum memiliki saham mayoritas maka smelter menjadi tanggung jawab kami, ya saat ini berbagai lokasi memang sudah menjadi pertimbangan,” kata Budi G Sadikin. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi antar BUMN di salah satu hotel di Bengkulu, beberapa waktu lalu.
Tak Ada Progres Fisik
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Syaikhul Islam Ali mengatakan, bahwa hingga kini PT Freeport Indonesia tidak serius membangun smelter sebagaimana dijanjikan kepada DPR dan pemerintah.
“Kami melihat tidak ada progres fisik yang dilakukan. Meskipun disampaikan telah melalui tahapan-tahapan yang sifatnya administratif, tetapi itu bukan sebuah progres yang bisa di lihat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/11).
Syaikhul menilai ketidakseriusan itu menunjukkan tidak adanya komitmen PT. Freeport untuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. “Dari masalah lokasinya saja, belum ada penentuan. Bahkan perjanjian yang dibuat dengan PT Petrokimia pun tampaknya di-hold,” ujarnya.
Saikhul mengatakan, bahwa Komisi VII berharap ada ketegasan dari pemerintah terhadap persoalan itu.
Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan dengan satu konsekuensi, kalau tidak membangun smelter dengan progres yang bisa di evaluasi setiap enam bulan maka akan dicabut rekomendasi ekspornya, ujarnya. “PP Nomor 1 Tahun 2017 yang membuat adalah Kementerian ESDM, walaupun dikonsultasikan kepada Komisi VII. Kita berharap Kementerian ESDM dapat konsisten dengan peraturan yang dibuatnya sendiri,” ujar Syaikhul.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
