Holding BUMN Tambang Diharapkan Bisa Memiliki Saham Freeport
Jakarta – Saham PT Freeport nantinya sebagian akan dimiliki Holding BUMN Tambang. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam waktu dekat akan merealisasikan pembentukan induk perusahaan (Holding) BUMN Tambang. Maka, dengan dibentuknya holding tambang tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan perusahaan.
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno. Menurutnya, holding ini nantinya dipersiapkan untuk dapat memiliki sebagian saham PT Freeport Indonesia. Rencana tersebut direalisasikan, usai negosiasi divestasi disepakati antara pemerintah dan Freeport.
“Pertanyaan yang penting buat kami adalah bagaimana divestasi. Divestasi Freeport 51 persen, sekarang kita sudah kuasai 9,36 persen. Sisanya tinggal 41 persen,” ujar Harry di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11).
Saat ini, Harry tengah mengkaji cara agar total aset perusahaan holding tambang mampu membeli saham Freeport. Nantinya, apabila total aset tidak mencukupi melakukan pembelian maka tidak menutup kemungkinan perusahaan holding tambang akan melakukan pinjaman dana ke perbankan.
“Bagaimana kalau enggak cukup? itu akan ada pinjaman ke bank. Karena harus dilakukan dan harus dicari jalan keluarnya,” jelasnya.
Nanti. Fajar mengatakan, setelah pembentukan holding tambang telah memiliki ekuitas sebesar Rp 64,6 triliun. Ekuitas tersebut nantinya, akan dilakukan leverage (diajukan untuk utang) sebanyak dua kali lipat, sehingga dapat menghimpun dana paling tidak Rp 120 triliun.
“Paling aman tiga kali (melakukan levarage). Posisi kita misal Rp 65 triliun untuk lakukan tiga kali leverage jadi Rp 180 triliun. Kebutuhan Freeport berapa? Kalau itu saya nggak tahu. Contohnya, US$2 sampai US$3 miliar atau sekitar Rp 36 triliun. Kami kan sudah punya leverage Rp 120 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, apabila tidak mendapat dana dari perbankan, maka nantinya juga akan dikaji mengenai rencana penerbitan obligasi. Namun demikian, hal tersebut akan ditentukan setelah adanya rapat umum pemegang obligasi.
“Kalau ditanya apakah menerbitkan bonds? Soal Itu ada rapat umum pemegang obligasi, itu upaya kedua kami. Yang pertama, akan pinjaman dulu ke bank pemerintah,” tandasnya.
Aset Meningkat
Sementara itu, kelak bila Holding BUMN Tambang mencaplok Freeport, maka asetnya pun akan meningkat. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam, Arie Prabowo Ariotedjo. “Tanpa mengakuisisi sisa saham Freeport, total aset holding sekitar Rp90 triliun, setelah akuisisi nanti bisa Rp200 triliun,” ujar Arie di Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Inalum akan menjadi induk dari tiga BUMN tambang lainnya, yaitu PT Timah (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).
Jika digabungkan, aset keempat BUMN tambang sebesar Rp 89,409 triliun dengan rincian aset Inalum Rp 21,8 triliun, aset Antam Rp 30,2 triliun, aset PTBA Rp 18,6 triliun, dan aset Timah Rp 10,141 triliun. Sedangkan total ekuitas sebesar Rp 65 triliun.
“Kapasitas lebih besar, leverage oke,” tutur Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2017).
Peningkatan total aset holding BUMN tambang juga bisa mempermudah dalam melakukan ekspansi usaha. Perkembangan usaha juga disampaikan kepada Kementerian BUMN selaku pemerintah.
Sebelumnya, seperti diungkapkan Presiden Direktur PT Inalum Budi G. Sadikin, pihaknya akan bertanggung jawab membangun smelter atau pemurnian mineral dari PT Freeport Indonesia, jika sudah sepakat pada divestasi mayoritas 51 persen dimiliki Indonesia.
“Apabila berjalan lancar, dan Inalum memiliki saham mayoritas maka smelter menjadi tanggung jawab kami, ya saat ini berbagai lokasi memang sudah menjadi pertimbangan,” kata Budi G Sadikin. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi antar BUMN di salah satu hotel di Bengkulu, beberapa waktu lalu.
Tak Ada Progres Fisik
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Syaikhul Islam Ali mengatakan, bahwa hingga kini PT Freeport Indonesia tidak serius membangun smelter sebagaimana dijanjikan kepada DPR dan pemerintah.
“Kami melihat tidak ada progres fisik yang dilakukan. Meskipun disampaikan telah melalui tahapan-tahapan yang sifatnya administratif, tetapi itu bukan sebuah progres yang bisa di lihat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/11).
Syaikhul menilai ketidakseriusan itu menunjukkan tidak adanya komitmen PT. Freeport untuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. “Dari masalah lokasinya saja, belum ada penentuan. Bahkan perjanjian yang dibuat dengan PT Petrokimia pun tampaknya di-hold,” ujarnya.
Saikhul mengatakan, bahwa Komisi VII berharap ada ketegasan dari pemerintah terhadap persoalan itu.
Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan dengan satu konsekuensi, kalau tidak membangun smelter dengan progres yang bisa di evaluasi setiap enam bulan maka akan dicabut rekomendasi ekspornya, ujarnya. “PP Nomor 1 Tahun 2017 yang membuat adalah Kementerian ESDM, walaupun dikonsultasikan kepada Komisi VII. Kita berharap Kementerian ESDM dapat konsisten dengan peraturan yang dibuatnya sendiri,” ujar Syaikhul.
M Riz
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
