Connect with us

Hindari Penyimpangan, Mensos Ajak KPK Ikut Awasi Penyaluran Bansos

Mensos Juliari Batubara dan Ketua KPK Firli Bahuri saat memantau penyaluran bansos

Jakarta – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengecek langsung proses bantuan sosial (bansos) Bantuan Presiden di dua titik. Adapun KPK turut hadir untuk mengawasi proses penyaluran bantuan sosial sembako agar lebih tepat sasaran, sekaligus mengacu pada pedoman dan memastikan tidak ada tindak penyelewengan di lapangan.

Adapun 2 titik yang menjadi lokasi bantuan pada Selasa (19/5/2020) itu adalah Cipete Utara dan Pondok Labu. Tercatat penyaluran bansos sembako di RW 02 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, untuk 13 RT, yaitu tahap I sebanyak 709 paket, tahap II kedua (beras) 704 paket, serta tahap III 1.361 paket.

Untuk penyaluran bansos tahap III di DKI Jakarta ada total 2,1 juta KK. Di mana, sebanyak 1,3 juta KK menggunakan anggaran dari Kemensos dan 850 ribu KK dari anggaran Pemprov DKI.

“Pada proses penyaluran bansos sembako tahap III di DKI Jakarta menggunakan data by name by address, juga dipastikan tidak tumpang tindih dengan data pada tahap sebelumnya,” ungkap Juliari dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020).

Dibandingkan dua tahap sebelumnya, dalam penyaluran bansos tahap III terjadi penambahan penerima bansos, hal itu karena ada data baru yang diusulkan oleh RT RW dan kelurahan.

“Saya kira itu bagus, ada penambahan penerima bansos di tahap III. Itu artinya semakin akurat dibanding dua tahap sebelumnya. Jadi, wajar saja kalau di tahap pertama masih terjadi trial and error,” tuturnya.

Sementara itu, untuk di lokasi kedua yaitu Pondok Labu, Bansos disalurkan bagi 1.734 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 553 paket bansos dan secara simbolis diserahterimakan kepada 5 RT. Berdasarkan data di wilayah Pondok Labu tercatat sudah disalurkan bansos sembako dari Presiden sebanyak 3 tahap, serta baru sekali dari Pemprov DKI Jakarta.

“Pesan dari Presiden Jokowi untuk memastikan warga menerima sembako tahap III telah beres disalurkan sebelum lebaran tiba. Seusai lebaran masih ada 3 tahap penyaluran sembako lagi,” jelasnya.

Sebagai bagian dari ikhtiar pengawasan, Kementerian Sosial juga mengajak Ketua KPK Firli Bahuri untuk bersama meninjau proses penyaluran bansos di DKI Jakarta, sekaligus melakukan dialog secara langsung dengan para penerima bansos.

“Saya mengajak KPK meninjau proses penyaluran bansos. Ini sejalan dengan instruksi Presiden agar kami yang ditugasi menyalurkan bansos ada pendampingan dari institusi seperti KPK, BPKP, LKPP saat pengadaan,” kata Juliari.

Sejalan dengan keterangan Juliari, Ketua KPK menyatakan kedatangannya untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

“Kami sengaja datang pada penyaluran bansos untuk memberikan kepastian bahwa setiap warga negara memiliki hak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran,” ucap Firli.

Berdasarkan pada surat pedoman pelaksanaan program bantuan sosial data penerimaan bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jika ditemukan warga yang layak menerima, padahal tidak masuk DTKS wajib dimasukan. Sebaliknya jika ada nama di DTKS, tapi sudah tidak layak menerima harus dikeluarkan. Bansos harus tepat sasaran,” pungkasnya.

Turut hadir pada penyerahan bansos tersebut Sekjen Kemensos Hartono Laras, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin dan Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali.

 

(edn)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Pembobolan Data Telkomsel Jadi Pintu Masuk Erick Thohir Perketat Rekrutmen di BUMN

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kasus pembobolan data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini sontak mengejutkan publik. Pasalnya pembobolan data ini terjadi di institusi pemerintahan yakni operator seluler Telkomsel milik BUMN PT Telkom.

Untuk diketahui data pribadi Denny Siregar di Telkomsel tersebut dibobol karyawan outsourcing GraPari Telkomsel di Surabaya berinisial FPH.

Pengamat Kebijakan Publik Harits Hafiid menilai kasus ini harus menjadi perhatian lebih semua pihak terutama menteri Erick Thohir untuk melakukan pengawasan lebih ketat di BUMN. Selain itu menjadi pintu masuk untuk pembenahan di BUMN vital atau objek vital negara agar tak mudah disusupi dan disabotase.

“Yang menarik pelaku pembobolan adalah pekerja kontrak yang begitu mudahnya mengakses dan menyebarkan ke pihak-pihak tak bertanggungjawab. Apalagi kasus ini terjadi di BUMN telekomunikasi yang notabene terhitung ketat soal keamanan dan kerahasiaan dalam mengelola data pelanggan. Jangan dianggap ringan sekedar pelanggaran privacy, ini bisa jadi puncak gunung es sengkarut tata kelola lembaga vital,. Kasus kasus sebelumnya mengindikasikan ada kelompok kepentingan tertentu yang secara sistemik menguasai lembaga ini.” tutur Hafiid saat dihubungi, Sabtu (11/7).

“Dengan adanya kasus ini jelas bisa menjadi entry point bagi Erick Thohir untuk lebih bertindak tegas terhadap direksi yang ada di PT Telkom ataupun BUMN vital lainnya. Kita harus dukung Erick Thohir untuk melaksanakan tugasnya ini,” lanjutnya.

Menurut Hafiid, jika hal ini tidak ditindaklanjuti akan sangat berbahaya. Pasalnya kasus ini bukan karena ketidaksukaan semata, namun ada kemungkinan penjualan data atau juga cyber espionage yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang pemerintahan.

“Pelaku bisa saja mengatakan pembobolan data Denny Siregar karena tidak suka kepadanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana nantinya data-data tersebut digunakan untuk hal-hal negatif,” ucapnya.

”Bukan mustahil kasus yang sama terjadi namun belum terungkap, bisa saja ada pihak-pihak yang melakukan pembobolan data untuk menyerang pemerintah. Misalnya saja digunakan sebagai bagian cyber espionage pihak asing, dengan pemerintah sebagai objek lalu melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara. Jelas ini sangat berbahaya,” imbuh Hafiid.

Hafiid sekali lagi menegaskan sudah sewajarnya Menteri BUMN Erick Thohir untuk memanggil pimpinan PT Telkom untuk ikut bertanggungjawab terhadap kasus pembobolan data tersebut. Ia pun menyarankan agar Erick Thohir sudah saatnya untuk melakukan proses screening yang lebih ketat dalam menunjuk pimpinan direksi maupun komisaris BUMN dengan melibatkan instansi pemerintah terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN).

“Pimpinan PT Telkom dan PT Telkomsel harus segara dipanggil untuk ikut bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam mengawasi kinerja pegawai. Jangan berhenti di level terendah saja, pimpinan pun harus bisa menjawab permasalahan ini,. Ini pelajaran pahit yang harus segera diantisipasi. Kita tidak pernah tahu sudah berapa banyak data sensitif yang bocor keluar, Direksi harus memperbaiki SOP di internal. Kalau tenaga outsourcing saja bisa bobol, tidak tertutup kemungkinan ada kolaborator di jenjang yang lebih tinggi,” tegasnya.

Ia melanjutkan, tentu saja Erick Thohir tidak bisa bekerja sendiri, BUMN tidak mungkin menyelami latar belakang seseorang, diluar track record profesionalnya. Menurutnya BUMN tidak mempunyai tools untuk melihat potensi ancaman.

“Perlu pelibatan lembaga lain yang memang tupoksinya dibidang ini. BIN, BNPT dan lembaga sejenis harusnya bisa membantu menghilangkan potensi ancaman dan sabotase yang dapat membahayakan sendi-sendi bernegara,” paparnya.

“Satu hal lagi, kita harus beri dukungan kepada Erick Thohir untuk melakukan proses screening yang lebih ketat dalam penempatan posisi direksi maupun komisaris di BUMN dengan melibatkan BIN dan BNPT. Jangan sampai pejabat-pejabat di BUMN malah orang-orang yang berpotensi merongrong dan membahayakan negara. BIN juga harus lebih proaktif mengawal proses ini, jangan menunggu,” pungkas Hafiid menambahkan.

Selain itu, lanjut Hafiid, proses rekrutmen juga harus diperketat bukan hanya di BUMN saja. Namun juga di instansi pemerintah seperti kementerian. Hal ini diperlukan untuk menyaring dan mendapatkan aparatur yang mempunyai dedikasi tinggi dan loyal terhadap negara.

“Proses rekrutmen yang ketat juga harus diterapkan di kementerian maupun lembaga negara lainnya. Jangan sampai negara kecolongan dengan merekrut orang-orang yang malah menjelek-jelekan pemerintah atau ingin mengganggu ketertiban berbangsa dan bernegara dari dalam. Kita patut waspadai itu juga,” tandas Hafiid.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

13 Juli Tahun Ajaran Baru, Pemkot Bogor Belum Izinkan KBM Tatap Muka

Oleh

Fakta News
Kepala Disdik (Disdik) Kota Bogor, Fahrudin

Bogor – Tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai pada, Senin, 13 Juli 2020. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) belum mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) digelar secara tatap muka di sekolah sehubungan Kota Bogor belum memasuki wilayah zona hijau.

“Kota Bogor ini belum memasuki wilayah zona hijau. Maka, pembelajaran harus dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh (daring),” kata Kepala Disdik (Disdik) Kota Bogor, Fahrudin, Sabtu (11/07/2020).

Sementara ini kata Fahrudin, siswa belajar di rumah, guru mengajar dari rumah atau guru mengajar dari sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Menurutnya, pembelajaran jarak jauh tentunya tidak mengutamakan pada pencapaian target secara keseluruhan yang ditetapkan dalam kurikulum, namun lebih mengutamakan pada pendidikan keterampilan hidup atau life skill pada pembentukan karakter, tanggung jawab, penambahan pengetahuan, pembentukan akhlak yang baik melalui pembiasaan baik yang dilakukan di rumah.

“Pendidikan atau proses pembelajaran jarak jauh itu harus dilakukan dengan menyenangkan, tidak membebani siswa dan orang tua,” kata Fahmi sapaan akrabnya.

Untuk itu, perlu ada kerja sama yang baik, sinergi antara sekolah guru, siswa dan orang tua sehingga hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran daring bisa diselesaikan atau didiskusikan secara bersama-sama.

“Selamat menyambut tahun ajaran baru 2020/2021. Mari kita wujudkan pembelajaran jarak jauh yang bermutu, efektif. Tetap jaga kesehatan, semoga Allah SWT melindungi kita semua,” harapnya.

Sekedar informasi, meskipun pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan tanggal 13 Juli 2020 masuk sekolah tahun ajaran baru.

Tidak semua sekolah dan daerah dibolehkan untuk melakukan proses belajar mengajar tatap muka. Kemendikbud menetapkan hanya daerah zona hijau boleh sekolah tatap muka.

Penetapan daftar zona hijau kabupaten dan kota oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

KSAD Andika Umumkan Jumlah Positif Covid-19 di Secapa AD Bandung Capai 1.280 Orang

Oleh

Fakta News
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Bandung – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa mengunjungi Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) untuk melihat kondisi kesehatan anggota yang terpapar COVID-19.

“Baru saja saya mengunjungi prajurit yang ada di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat, saya ketemu mereka, saya lihat kegiatan mereka secara sepintas, kemudian saya titip pesan, titip pesan bukan nyenang-nyenangin, yang saya sampaikan sesuai fakta dan teori sesuai diyakini yang ada hubungan dengan COVID-19,” kata Andika di Kodam III Siliwangi, Sabtu (11/7/2020).

Andika berujar, kondisi kesehatan anggotanya saat ini dalam keadaan baik. Andika menjelaskan, total anggota, staf termasuk anggota keluarga staf di Secapa AD mencapai 1.280 orang. Sebelumnya Gugus Tugas mengungkapkan jumlah yang positif COVID-19 di Secapa AD 1.262. Dengan data baru yang diungkapkan KSAD, berarti ada penambahan 18 orang.

“Jumlah dari pasien yang positif COVID-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat total 1.280, dari 1.280 itu 991 adalah perwira siswa, sedangkan sisanya ada 289 adalah staf atau anggota Perwira Angkatan Darat beserta keluarga nya,” ungkapnya.

Ada enam orang anggota keluarga staf yang terpapar COVID-19. “Terhitung ada enam anggota keluarga di antara 289,” tambahnya.

Andika menjelaskan kronologi terungkapnya 1.280 orang di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung positif COVID-19.

“Jadi tepatnya dua Minggu lalu laporan pertama dari Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat pada saya, Hari Sabtu juga, diawali dari ketidaksengajaan, ada dua prajurit perwira siswa yang berobat ke Rumah Sakit Dustira,” kata Andika.

Andika mengungkapkan, Rumah Sakit Dustira merupakan rumah sakit terbesar milik TNI AD yang ada di Jawa Barat tepatnya di Kota Cimahi.

“Satu (prajurit) keluhan karena bisul, demam karena ada infeksi. Satu lagi, masalah tulang belakang, selanjutnya mereka diswab dan positif,” ungkap Andika.

Hari itu juga, pihaknya langsung mengirimkan alat rapid test untuk mengetahui kondisi anggota lainnya.

“Sehingga, Hari itu juga saya bantu alat rapid test dari Jakarta sejumlah 1.250 karena jumlah siswa Secapa adalah 1.198, tapi ada pertimbangan ada pelatih maka akhirnya kita kirim 1.400 (alat rapid test),” ujarnya.

Usai dilakukan rapid test, ternyata ada 187 anggota yang reaktif. Dari sana, lalu dilakukan swab test.

“Dari rapid test itu, ternyata ada 187 yang reaktif,” ucapnya.

Karena ingin mengetahui kondisi anggotanya, swab test pun dilakukan.

“Dari situ kita ingin meyakinkan dan dilakukan swab test. Saya kirim VTM alat untuk swab, kemudian dilakukan swab dan dilakukan tes di laboratorium PCR, dari situlah kemudian sampai akhirnya ditemukan (siswa positif),” ujarnya.

Usai melakukan tinjauan di Secapa AD dan melakukan konferensi pers di Kodam III Siliwangi, Andika beserta jajarannya langsung menuju Pusdikpom Cimahi.

“Dari sini, saya akan menuju ke Pusat Pendidikan Polisi Militer Cimahi untuk melihat 101 prajurit kami yang juga positif COVID-19. 101 itu, 25 staf, sedangkan 79 adalah siswa,” pungkasnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya