Connect with us

Hembuskan Isu Petugas KPPS Tewas Diracun, Rahmat Baequni Diamankan Polisi

Rahmat Baequni (ist)

Bandung – Video penceramah Rahmat Baequni, yang menyebut ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia karena diracun, beredar di media sosial. Polisi pun melakukan penyelidikan atas video tersebut.

Penyelidikan yang awalnya dilakukan Mabes Polri, telah dilimpahkan ke Polda Jabar karena lokasi ceramah dilakukan di Kabupaten Bandung, Jabar.

Terkait hal ini pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat langsung membawa Rahmat Baequni untuk dimintai keterangan perihal ucapannya di video tersebut. Dia dikabarkan telah dijemput pihak Polda Jabar, Kamis (20/6) pukul 23.00 WIB di kediamannya.

Polisi telah membawa Rahmat Baequni ke Mapolda Jawa Barat terkait kasus video ceramahnya tentang anggota KPPS meninggal diracun. Rahmat dimintai keterangan atas ceramahnya itu.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko tak secara langsung membenarkan. Namun dia menyatakan saat ini Rahmat masih dimintai keterangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar.

“Nanti ya, ntar. Masih di Krimsus. Nanti saja siangan,” ucap Truno saat dikonfirmasi, Jumat (21/6/2019).

Sementara itu salah seorang rekan terdekat Rahmat membenarkan bahwa Rahmat dibawa ke Polda Jabar. Rahmat dibawa sejak semalam.

“Iya benar untuk dimintai keterangan, dijemput dengan surat dan dipersilakan kuasa hukum dan bisa ditengok. 1×24 jam prosesnya. Saya yang menemani,” ucap orang terdekat Rahmat.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jaksa Agung Tegaskan Tak Segan Cabut Izin Perusahaan Terlibat Karhutla

Oleh

Fakta News
Jaksa Agung HM Prasetyo

Jakarta – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah menerima 166 berkas perkara tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Prasetyo mengatakan, dari 166 berkas tersebut, 7 di antaranya berkas tersangka korporasi.

“Sejauh ini yang sudah kita terima ada 166 berkas perkara di antaranya itu ya ada perorangan, ada juga korporasi, korporasi ada 7 ya,” kata Prasetyo di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).

Ia pun mengaku sudah memerintahkan personel kejaksaan di daerah terjadinya karhutla untuk memberi perhatian khusus dalam menangani kasus ini.

Terkait tersangka dari pihak perusahaan, Prasetyo pun menegaskan bahwa ia tidak akan segan-segan untuk menuntut pencabutan izin perusahaan.

“Kalau memang terbukti betul mereka menjadi salah satu faktor penyebab terbakarnya hutan ini, ya kita tentunya tidak segan-segan untuk menuntut hukuman tambahan yaitu pencabutan izin dari perkebunan-perkebunan selama ini,” ujar dia.

Jika dibutuhkan, ia pun mengaku akan menurunkan jaksa dari Kejagung untuk membantu penanganan perkara di daerah terjadinya karhutla.

Sementara itu, polisi mengaku telah menetapkan 249 orang dan enam perusahaan sebagai tersangka karhutla di Sumatera dan Kalimantan, per Jumat hari ini.

Pada Rabu (18/9/2019), jumlah tersangka karhutla 230 orang dan lima perusahaan.

Kelima perusahaan itu yakni PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) sebagai tersangka karhutla di Riau, PT Bumi Hijau Lestari (BHL), PT Palmindo Gemilang Kencana, PT Surya Agro Palma (SAP), dan PT Sepanjang Inti Surya Usaha (SISU).

Mengenai satu perusahan lainnya, Polri belum mengungkapkannya.

Perusahaan-perusahaan itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga lalai mencegah terjadinya kebakaran di lahan mereka.

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Anggota DPR, Presiden Jokowi Juga Bakal Tunjuk Plt Pengganti Yasonna dan Puan

Oleh

Fakta News
Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Bogor – Presiden Joko Widodo akan menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan dua menterinya yang akan dilantik sebagai anggota DPR pada 1 Oktober mendatang.

“Kurang lebih sikap Pak Presiden mengangkat plt untuk beberapa jabatan menteri yang kosong, kan tidak banyak,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Bogor, Jumat (2/9/2019).

Dua menteri Jokowi yang akan dilantik sebagai anggota DPR yakni Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Keduanya berasal dari PDI-P.

Plt yang menggantikan keduanya akan mengisi kekosongan sampai masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir pada 20 Oktober.

“1 oktober dilantik, nanti masih ada waktu 20 hari lagi (untuk Plt bekerja),” kata Pratikno.

Dalam kesempatan itu, Pratikno juga mengumumkan Presiden telah menunjuk Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk menjadi Plt Menteri Pemuda dan Olahraga.

Hanif menggantikan rekan separtainya Imam Nahrawi yang mengundurkan diri karena menjadi tersangka KPK. 

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Angkat Hanif Dhakiri sebagai Plt. Menpora

Oleh

Fakta News
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal pemberhentian Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan posisi tersebut Presiden juga mengangkat Hanif Dhakiri selaku pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Demikian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 20 September 2019.

“Tadi Bapak Presiden sudah menandatangani Keppres pemberhentian Saudara Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan mengangkat Saudara Hanif Dhakiri sebagai Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga,” ujarnya.

Selama kurang lebih satu bulan ke depan Hanif Dhakiri akan menjalankan tugas-tugas Menpora sekaligus tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

“Jadi Pak Hanif Dhakiri untuk sementara merangkap dalam sebulan terakhir ini, selain sebagai Menteri Tenaga Kerja dan juga sebagai Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga,” tutur Mensesneg.

Sebelumnya, surat pengunduran diri Menpora telah diterima Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya langsung dengan Imam Nahrawi pada Kamis, 19 September 2019. Saat itu, Presiden juga mengingatkan para pejabat negara untuk tunduk para peraturan perundang-undangan dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

“Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, menggunakan APBN. Karena semuanya akan diperiksa kepatuhannya pada perundang-undangan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan misalnya, ya itu urusannya bisa dengan aparat penegak hukum,” ucap Presiden.

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya