Hasto Soroti Pentingnya Sinergi Semua Pihak Wujudkan Indonesia Berdikari di Bidang Teknologi
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta para insinyur, politisi dan teknokrat Indonesia saling bersinergi untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari di bidang teknologi. Menurut Hasto, hal itu penting agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti yang disuarakan oleh Proklamator RI Bung Karno.
Hasto mengingatkan Indonesia saat ini masih terbelakang dalam politik industri dan inovasi teknologi akibat strategi pembangunan perekonomian pada masa lalu, terutama Orde Baru. Hal ini disampaikan Hasto saat menjadi narasumber di Forum Indonesia Berdikari (FIB) melalui telekonferensi, Minggu (18/10).
Hadir sebagai narasumber lainnya, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang Hernas Soerawidjaja. Adapun pesertanya para insinyur Indonesia dan sejumlah kepala daerah.
“Kita penting untuk menggelorakan seluruh semangat juang kita sebagai bangsa yang begitu besar, bangsa yang begitu kaya, tetapi di dalam capaian-capaian internasional kita, trennya mengalami penurunan. Ini harus ada proses recovery. Sebagai contoh dalam capaian teknologi 2015, kita ini peringkat ke 99 dari 167 negara, ini dari konteks strategy culture kita yang masih jauh. Industri pertahanan kita jauh tertinggal, apalagi industri proses yang lain. Dan kita juga di dalam melihat dari Global Innovation Index Ranking, kita juga diurutan 85 dari 129 negara atau ketujuh di ASEAN,” kata Hasto.
Menurut Hasto, politik industri harus mengacu pada Pancasila yang bercita-cita pada keadilan sosial. Bagaimana 1945, Indonesia sudah punya diksi keadilan sosial, padahal itu dalam teori ilmu tersebut baru populer pada sekitar 1970. Namun, keadilan sosial, demokrasi dan kemanusiaan itu sudah disuarakan oleh para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno.
“Di dalam Pancasila ini ada prinsip kesejahteraan, Bung Karno mengatakan Indonesia merdeka seharusnya tidak ada seorang pun mengalami kemiskinan. Karena itulah kemudian, Pancasila, dalam konteks berbangsa dsan bernegara, diterjemahkan dalam tujuan bernegara,” kata Hasto.
Alumnus Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada itu menambahkan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa merupakan amanat konstitusi terhadap negara. Budaya Indonesia, lanjut dia, bukan saling mencaci maki satu sama yang lain, tetapi menghormati dan berpikir positif.
Hasto menceritakan ada satu model usaha yang dilakukan oleh pemulung. Cara produksinya cukup sederhana dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Namun, hasil yang dilahirkan menambah nilai jual dengan signifikan. Hasto juga memaparkan bagaimana ketela bisa menjadi etanol, pengganti tepung gandum dengan glutenfress yang bagus untuk kesehatan.
Hasto menyadari banyak sumber daya alam dalam aspek bioekonomi yang belum tergarap dengan baik. Mulai dari tanaman dan lautan yang harus dikerjakan secara inovatif menggunakan teknologi dan riset. Hal itu tentu akan memberikan nilai tambah yang ujungnya memberikan kesejahteraan pada rakyat. Bung Karno, lanjut Hasto, juga punya pandangan tersebut agar bangsa memilih jalannya.
Di PDI Perjuangan, kata Hasto, pihaknya sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar menjadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan politik. Harus ada penguasaan ilmu-ilmu dasar, supremasi riset dan inovasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. APBN khusus untuk riset harus ditingkatkan supaya terjadi perubahan secara revolusioner.
Sejak lima tahun lalu, kata Hasto, PDI Perjuangan mengampanyekan parpol harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan. Karena itu, PDI Perjuangan memelopori pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional meskipun ada hambatan birokrasi. Namun, Hasto mengingatkan sekaligus mengajak kepada setiap pihak agar terus menyuarakan isu tersebut.
“Kami berharap bahwa gerakan untuk membangun Indonesia berdikari ini semakin kuat dan khususnya kami harapkan dari kalangan perguruan tinggi, politisi, semuanya bisa bersinergi. Pandemi ini momentum bagi kita untuk merombak seluruh hal hal yang menjadi kekeliruan di masa lalu terkait strategi perekonomian nasional kita,” tegas Hasto.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Ir Tatang Hernas Soerawidjaja menilai pendayagunaan nilai ekonomi alam dan nabati Indonesia masih sangat rendah. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya nabati dan mineral yang sangat kaya dan tidak dimiliki negara-negara lain. Menurut dia, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat kaya apabila mengedepankan kekayaan alam berbasis bioekonomi.
“Implementasi bioekonomi sangat berpeluang melibatkan seluruh masyarakat negara, mendukung ketahanan energi, menghindari eksploitasi berlebihan SDA, dan menjaga kelestarian lingkungan,” kata Tatang.
Dosen senior di Institut Teknologi Bandung itu menjelaskan, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya nabati yang sangat kuat dibanding negara-negara lainnya. Dia menekankan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di wilayah tropika yang memiliki tanah subur, keanekaragaman hayati darat maupun laut dahsyat.
Tatang lalu bercerita tantangan untuk memajukan sumber daya Indonesia dengan inovatif dan kreatif sudah didengungkan oleh Presiden Pertama RI Bung Karno saat menyampaikan pidato di ITB pada Maret 1965. Saat itu, lanjut dia, Proklamator RI itu menantang insinyur Indonesia untuk membuat baju dari batu.
“Sebetulnya sampai jadi, walaupun sesudah Bung Karno turun. Itu bikin dari batu gamping dengan karbon jadi karbit, dari karbit jadi asitilen lalu jadi polimer lalu kemudian jadi serat, serat dipilin jadi benang. Itu dari batu sebetulnya. Tinggal perekonomian waktu itu, tetapi sebetulnya bisa. Sama sekarang sebenarnya kita bisa membuat BBM hidrokarbon dari minyak sawit. Banyak kita bisa lakukan, cuma kita harus lebih inovatif,” tegas dia.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
