Hasto Soroti Pentingnya Sinergi Semua Pihak Wujudkan Indonesia Berdikari di Bidang Teknologi
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta para insinyur, politisi dan teknokrat Indonesia saling bersinergi untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari di bidang teknologi. Menurut Hasto, hal itu penting agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti yang disuarakan oleh Proklamator RI Bung Karno.
Hasto mengingatkan Indonesia saat ini masih terbelakang dalam politik industri dan inovasi teknologi akibat strategi pembangunan perekonomian pada masa lalu, terutama Orde Baru. Hal ini disampaikan Hasto saat menjadi narasumber di Forum Indonesia Berdikari (FIB) melalui telekonferensi, Minggu (18/10).
Hadir sebagai narasumber lainnya, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang Hernas Soerawidjaja. Adapun pesertanya para insinyur Indonesia dan sejumlah kepala daerah.
“Kita penting untuk menggelorakan seluruh semangat juang kita sebagai bangsa yang begitu besar, bangsa yang begitu kaya, tetapi di dalam capaian-capaian internasional kita, trennya mengalami penurunan. Ini harus ada proses recovery. Sebagai contoh dalam capaian teknologi 2015, kita ini peringkat ke 99 dari 167 negara, ini dari konteks strategy culture kita yang masih jauh. Industri pertahanan kita jauh tertinggal, apalagi industri proses yang lain. Dan kita juga di dalam melihat dari Global Innovation Index Ranking, kita juga diurutan 85 dari 129 negara atau ketujuh di ASEAN,” kata Hasto.
Menurut Hasto, politik industri harus mengacu pada Pancasila yang bercita-cita pada keadilan sosial. Bagaimana 1945, Indonesia sudah punya diksi keadilan sosial, padahal itu dalam teori ilmu tersebut baru populer pada sekitar 1970. Namun, keadilan sosial, demokrasi dan kemanusiaan itu sudah disuarakan oleh para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno.
“Di dalam Pancasila ini ada prinsip kesejahteraan, Bung Karno mengatakan Indonesia merdeka seharusnya tidak ada seorang pun mengalami kemiskinan. Karena itulah kemudian, Pancasila, dalam konteks berbangsa dsan bernegara, diterjemahkan dalam tujuan bernegara,” kata Hasto.
Alumnus Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada itu menambahkan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa merupakan amanat konstitusi terhadap negara. Budaya Indonesia, lanjut dia, bukan saling mencaci maki satu sama yang lain, tetapi menghormati dan berpikir positif.
Hasto menceritakan ada satu model usaha yang dilakukan oleh pemulung. Cara produksinya cukup sederhana dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Namun, hasil yang dilahirkan menambah nilai jual dengan signifikan. Hasto juga memaparkan bagaimana ketela bisa menjadi etanol, pengganti tepung gandum dengan glutenfress yang bagus untuk kesehatan.
Hasto menyadari banyak sumber daya alam dalam aspek bioekonomi yang belum tergarap dengan baik. Mulai dari tanaman dan lautan yang harus dikerjakan secara inovatif menggunakan teknologi dan riset. Hal itu tentu akan memberikan nilai tambah yang ujungnya memberikan kesejahteraan pada rakyat. Bung Karno, lanjut Hasto, juga punya pandangan tersebut agar bangsa memilih jalannya.
Di PDI Perjuangan, kata Hasto, pihaknya sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar menjadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan politik. Harus ada penguasaan ilmu-ilmu dasar, supremasi riset dan inovasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. APBN khusus untuk riset harus ditingkatkan supaya terjadi perubahan secara revolusioner.
Sejak lima tahun lalu, kata Hasto, PDI Perjuangan mengampanyekan parpol harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan. Karena itu, PDI Perjuangan memelopori pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional meskipun ada hambatan birokrasi. Namun, Hasto mengingatkan sekaligus mengajak kepada setiap pihak agar terus menyuarakan isu tersebut.
“Kami berharap bahwa gerakan untuk membangun Indonesia berdikari ini semakin kuat dan khususnya kami harapkan dari kalangan perguruan tinggi, politisi, semuanya bisa bersinergi. Pandemi ini momentum bagi kita untuk merombak seluruh hal hal yang menjadi kekeliruan di masa lalu terkait strategi perekonomian nasional kita,” tegas Hasto.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Ir Tatang Hernas Soerawidjaja menilai pendayagunaan nilai ekonomi alam dan nabati Indonesia masih sangat rendah. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya nabati dan mineral yang sangat kaya dan tidak dimiliki negara-negara lain. Menurut dia, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat kaya apabila mengedepankan kekayaan alam berbasis bioekonomi.
“Implementasi bioekonomi sangat berpeluang melibatkan seluruh masyarakat negara, mendukung ketahanan energi, menghindari eksploitasi berlebihan SDA, dan menjaga kelestarian lingkungan,” kata Tatang.
Dosen senior di Institut Teknologi Bandung itu menjelaskan, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya nabati yang sangat kuat dibanding negara-negara lainnya. Dia menekankan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di wilayah tropika yang memiliki tanah subur, keanekaragaman hayati darat maupun laut dahsyat.
Tatang lalu bercerita tantangan untuk memajukan sumber daya Indonesia dengan inovatif dan kreatif sudah didengungkan oleh Presiden Pertama RI Bung Karno saat menyampaikan pidato di ITB pada Maret 1965. Saat itu, lanjut dia, Proklamator RI itu menantang insinyur Indonesia untuk membuat baju dari batu.
“Sebetulnya sampai jadi, walaupun sesudah Bung Karno turun. Itu bikin dari batu gamping dengan karbon jadi karbit, dari karbit jadi asitilen lalu jadi polimer lalu kemudian jadi serat, serat dipilin jadi benang. Itu dari batu sebetulnya. Tinggal perekonomian waktu itu, tetapi sebetulnya bisa. Sama sekarang sebenarnya kita bisa membuat BBM hidrokarbon dari minyak sawit. Banyak kita bisa lakukan, cuma kita harus lebih inovatif,” tegas dia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
