Hasto: Presiden Jokowi Tepat dalam Ambil Keputusan
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan temuan riset lembaga Survei Indikator Politik Indonesia membuktikan Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin tepat dalam mengambil keputusan, yaitu membubarkan Gugus Tugas Penanganan Covid-10 dan menggantikannya dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Seperti diketahui, Komite Kebijakan dipimpin oleh Airlangga Hartarto, sedangkan Ketua Pelaksana dipegang oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Hasil survei lembaga Indikator Indonesia menunjukkan mayoritas responden menginginkan Pemerintah melaksanakan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena prioritas yang lebih penting saat ini adalah isu perekonomian.
Kalau dikatakan terjadi perubahan dari sisi paradigma menghadapi Covid dimana dari responden bergeser pentingnya sentuhan terhadap ekonomi yang bergerak dari aspek kesehatan, Hasto berkata Pemerintahan Jokowi sudah merespons. Paradigmanya adalah dimana ekonomi dan kesehatan harus sejalan.
“Terlebih dengan terbentuknya suatu tim khusus yang melakukan integrasi terhadap penanganan covid dengan mendorong aspek ekonomi dan kesehatan sekaligus,” kata Hasto saat menjadi narasumber penanggap dalam rilis survei itu.
Bagi PDI Perjuangan, lanjutnya, sejak awal pihaknya pun melihat bahwa dampak kesehatan dan ekonomi pandemi covid adalah sebuah kesatuan. Dari sisi kesehatan, survei menemukan rakyat sudah merasakan lebih aman.
“Tinggal bagaimana urusan perut ini. Nah di sini kita melihat bahwa instrumen kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik itu berupa kebijakan realokasi anggaran yang kemudian melahirkan bansos dan pelaksanaan program padat karya,” kata Hasto.
Sebagai partai utama pengusung pemerintahan, Hasto mengaku pihaknya juga sudah bergerak sejalan dengan arahan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sejak awal, PDI Perjuangan telah mendorong gerakan menanam supaya kebutuhan makanan dapat dipenuhi melalui jalan berdikari.
PDI Perjuangan juga mendorong agar kadernya yang duduk di pemerintahan, baik kepala daerah maupun legislatif, memastikan kebijakan realokasi anggaran ditujukan untuk program padat karya.
“Karena baik itu bantuan sosial maupun program padat karya, keduanya harus berjalan beriringan bersama dengan kesehatan. Maka itulah kami mendukung Perpres soal Pemulihan Ekonomi kami dukung sepenuhnya,” pungkas Hasto.
Sebelumnya, mayoritas masyarakat Indonesia saat ini ternyata menginginkan agar Pemerintah melaksanakan relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar perekonomian masyarakat lebih bergerak. Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilaksanakan oleh lembaga Indikator yang dirilis di Jakarta, Selasa (21/7).
Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan dua survei terakhir yang dilaksanakan pihaknya mengungkapkan fakta itu. Pada Mei lalu, sebanyak 50,5 persen responden memilih PSBB dilanjutkan agar penyebaran virus corona bisa diatasi. Hanya 34,7 persen responden yang setuju PSBB dilonggarkan.
Namun kondisi di Juli 2020, sikap sudah berubah. Sebab 60,6 persen responden ternyata memilih PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi bisa berjalan. 43,1 persen saja responden yang berharap PSBB dilanjutkan. Sementara 4,7 persen responden lainnya tidak menjawab.
“Saat ini, mayoritas publik cenderung menghendaki PSBB dihentikan agar perekonomian bisa segera berjalan. Angkanya sampai 60,6 persen,” kata Burhanuddin.
(edn)
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera mengaku kaget karena adanya undangan agenda rapat Baleg untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada siang ini, Selasa (14/5/2024). Mardani pun berpendapat, terhadap wacana penambahan kementerian ini, reformasi birokrasi haruslah selalu diutamakan.
”Saya tetap berpendapat reformasi birokrasi harus dijalankan. Apa itu? miskin struktur, namun kaya fungsi. Kalau makin banyak kementerian khawatir akan susah koordinasi, susah sinergi, susah kolaborasi. Kalau ikut jalan reformasi birokrasi, mestinya kementerian justru mengecil, bukan membesar,” kata Mardani saat ditemui Parlementaria usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Politisi Fraksi PKS ini juga menyampaikan kekhawatirannya terkait wacana penambahan kementerian ini, yang dinilainya bisa mengganggu rencana Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
”Saya cuma khawatir kalau makin besar berarti biaya pegawai akan makin besar, koordinasi sinergi akan makin sulit. Dan kita makin jauh dari reformasi birokrasi. Karena pembangunan institusi salah satu syarat. Malah ini bisa mengganggu rencana kita masuk OECD,” kata Anggota Komisi II DPR RI ini.
Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai pemegang hak prerogatif untuk menyusun kabinet. ”Tentu itu hak prerogatifnya Presiden. Enggak tahu presiden terpilih atau presiden yang sekarang. Karena masa sekarang, mestinya itu kolaborasi kali ya. Yang saya melihatnya, besar kecilnya sangat tergantung dari kemampuan leadership sebetulnya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, belakangan muncul isu jumlah kementerian akan ditambah pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dari situ pula muncul wacana revisi UU Kementerian Negara akan dibahas di DPR.
Pasalnya, menambah jumlah kementerian maka harus merevisi UU Kementerian Negara yang didalamnya mengatur jumlah kementerian paling banyak 34. Dengan rincian, empat menteri koordinator dan 30 menteri bidang. Untuk diketahui, revisi UU Kementerian Negara masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) jangka menengah.
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
DPR Komitmen Selesaikan Pembahasan 43 RUU
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
