Hasto: Pancasila Berikan Legitimasi terhadap Indonesia untuk Hidup Tanpa Konflik SARA
Jakarta – Di momentum Perayaaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Pancasila yang digali oleh Proklamator RI Bung Karno memberikan legitimasi terhadap bangsa ini untuk hidup tanpa konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Bahkan, Pancasila yang digali Bung Karno dari peradaban nusantara, agama, dan peradaban dunia, membuat Indonesia bisa menjadi juru damai bagi tatanan dunia baru di dunia internasional.
“Bung Karno tidak mau disebut sebagai pencipta Pancasila, Beliau penggali Pancasila. Pancasila yang digali dari seluruh peradaban nusantara, seluruh peradaban dunia, termasuk keragaman agama. Di situlah Pancasila merupakan kristalisasi dari cara pandang Indonesia terhadap dunia dan sekaligus falsafah dasar itu,” kata Hasto saat mengisi Seminar Nasional Memperingati Hari Kelahiran Pancasila bertema ‘Api Semangat Pancasila dalam Bela Negara’ yang dilaksanakan di Auditorium Unhan RI, Selasa (1/6).
Hasto yang juga Mahasiswa S3 Cohort Universitas Pertahanan (Unhan) RI mengutip kalimat dalam Buku Negara Paripurna karya Yudi Latif. Dalam buku itu disebutkan hanya Indonesia yang mengidentifikasikan diri sebagai Tanah Air. Hal itu untuk menunjukkan bahwa negara ini adalah satu kesatuan wilayah, yang di dalamnya melekat jiwa bangsa, Pancasila.
Hasto mencontohkan sejumlah konflik horizontal yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Di Irlandia, terdapat konflik antaragama, Katolik dengan Kristen. Di Timur Tengah, terdapat konflik Suni dan Syiah. Sedangkan di India, terdapat konflik suku, agama, dan perbedaan bahasa.
“Indonesia tidak ada persoalan. Karena apa? Nilai-nilai filosofi dasar yang digali dari bumi Indonesia itu akhirnya bisa merumuskan sesanti Bhinneka Tunggal Ika,” jelas dia.
Hasto menjelaskan bahwa Soekarno menegaskan soal prinsip ketuhanan. Maka tidak hanya setiap rakyat Indonesia bertuhan, negara juga bertuhan. Karena itulah negara menjamin bahwa setiap anak-anak bangsa dapat menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing.
“Karena itulah prinsip ketuhanan dimaksudkan Bung Karno adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur. Ketuhanan yang tidak ada egoisme agama. Ketuhanan dengan semangat gotong royong di mana semua umat beragama dan seluruh aliran kepercayaan bersama-sama bergotong-royong untuk Indonesia Raya kita. Itu makna filsafat dari Ketuhanan Yang Maha Esa,” jelas pria asal Yogyakarta itu.
Dalam Pancasila, lanjut Hasto, juga memuat tentang prinsip kemanusiaan. Hal ini diilhami dari sejarah perjuangan Budi Utomo yang akhirnya hingga saat ini ditandai dengan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Bung Tomo mengubah cara berpikir kerajaaan-kerajaan yang rentan diadu domba dengan politik devide at impera.
“Budi Utomo mengisnpirasi lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 di mana kita menegaskan kita adalah satu nation. Yang menjunjung tinggi persatuan,” katanya.
Selain itu, kata Hasto, para pendiri bangsa juga sudah merancang Indonesia untuk menjadi pemimpin bangsa-bangsa sejak kita merdeka. Indonesia, seharusnya menjadi komandan dari pasukan perdamaian dunia. Dia menjelaskan, hal ini pun kerap menjadi motivasi Rektor Unhan Laksdya TNI Amarulla Octavian.
“Kita harus menjadi pemimpin dalam seluruh aspek kehidupan di duniam,” kata Hasto.
Menurut Hasto, Indonesia harus membangun kekuatan pertahanan. Diplomat-diplomat muda harus melakukan pendekatan ke sejumlah negara untuk menyelesaikan persoalan di Laut Tiongkok Selatan dan Timur Tengah.
“Semangat dari kemanusaian dalam perspektif keluar dalam perdamaian dunia itu sudah dibangun. Penjajahan tidak berperikemanusiaan. Dengan diplomat-diplomat kita, kita temui Amerika Serikat, kita temui Tiongkok, kemudian kita jadi juru damai. Di saat bersamaan, kita perlu membangun kekuatan militer kita agar kita bisa menjadi juru damai, agar kita disegani. Kita harus punya kekuatan yang andal dan terkuat di belahan bumi selatan,” jelasnya.
Dalam seminar ini, Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksdya TNI Amarulla Octavian menjadi pembicara utama seminar itu. Lalu pembicara lainnya adalah Direktur S3 Unhan Laksamana Muda (Purn) TNI Siswo Hadi Sumantri dan Dekan FKN Unhan RI Marsekal Muda Syamsunasir. Dua narasumber utama seminar adalah Mahasiswa S3 Cohort Unhan Hasto Kristiyanto serta Aktivis dan Cendekiawan Muda Yudi Latif.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mendorong pengembangan sektor pariwisata beserta sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata di Provinsi Bali menjadi destinasi wisata premium. Hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan tema Pengembangan Sektor Pariwisata Provinsi Bali beserta Dukungan Sarana Transportasi dan Infrastuktur di Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
“Kita mendapatkan penjelasan dari mitra kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pariwisata, Transportasi dan juga infrastruktur bahwa mereka sudah mulai pulih kembali setelah pandemi Covid-19. Ada yang sudah 95 persen, adapula yang sudah 100 persen dari tahun 2019 lalu. Kondisi ini tentu menggembirakan tapi jangan pula mudah berpuas diri karena kita masih harus berpacu dengan waktu di mana sektor pariwisata merupakan penghasil devisa negara cukup besar,” ungkap Sarmuji usai pertemuan dengan jajaran Direksi BUMN Pariwisata, Transportasi dan Infrastruktur.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan negara kita punya potensi wisata yang lengkap, mulai dari pesona alamnya, keramahtamahan masyarakat, keanekaragaman budaya. Hanya saja ada banyak hal yang harus dibenahi, misalnya destinasi wisata kita jangan hanya bertumpu di Bali saja tapi perlu juga dikembangkan daerah-daerah tujuan wisata lainnya.
“Khusus Bali yang sudah pulih kembali setelah pandemi kita berharap agar bisa menjadi destinasi wisata yang premium. Karena daya dukung lingkungan di Bali juga pasti terbatas, dengan jumlah wisatawan yang kian hari kian banyak tentu akan menyulitkan jika tidak secara terencana kita naikkan level wisata di Bali menjadi level premium,” tandasnya.
Legislator Dapil Jawa Timur VI melanjutkan, konsep wisata premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan sepuluh Destinasi Wisata Prioritas (DSP) di luar Bali antara lain Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung.
Gorontalo – Presiden RI Jokowi belum lama ini menggelar kunjungan kerja ke Gorontalo untuk meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato, panen jagung di Pohuwato, meninjau pembangunan Waduk Bulango Ulu, serta sejumlah agenda lainnya. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan apresiasi dan terima kasih dari masyarakat kepada Presiden yang telah menggelontorkan berbagai program bantuan dan proyek strategis nasional ke Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah bisa menyambut kedatangan beliau (Jokowi) bersama rombongan yang akan melakukan kunjungan kerja serta beberapa agenda lainnya di Gorontalo. Semoga Gorontalo memberikan kesan yang indah bagi Pak Presiden,” ungkap Gobel dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Selasa (23/4/2024) sebagaimana perbincangan santai keduanya saat Jokowi tiba di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Minggu (21/4/2024).
“Begitu banyak program yang telah diberikan Presiden Jokowi untuk Gorontalo, diantaranya Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu, Program Pertanian, Proyek Bandar Udara dan Pelabuhan Anggrek untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo,” sambung Politisi Fraksi Partai NasDem ini yang akan kembali menjadi wakil rakyat dari Dapil Gorontalo untuk periode 2024-2029.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi selepas dari Bandara Djalaludin menuju Kota Gorontalo dan bermalam di sana. Keesokan harinya, Presiden melanjutkan kegiatan meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo.
Turut hadir menyambut kedatangan Presiden Jokowi diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya, Kapolda Gorontalo Irjen Pudji Prasetijanto Hadi, Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Ramot CP Sinaga, dan Kajati Gorontalo Purwanto Joko Irianto.
Jakarta – Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Djaka Dwi Winarko menjelaskan mahasiswa yang tergabung dalam program Magang di Rumah Rakyat (MDRR) diharapkan dapat menjadi duta-duta DPR. Dimana para pemuda dan pemudi ini dapat menyampaikan informasi secara utuh tentang DPR kepada masyarakat luas.
“Mahasiswa MDRR ini merupakan orang-orang pilihan dari sekian ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Selain pengalaman untuk mahasiswa itu sendiri, sejatinya MDRR Ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu DPR secara langsung. Karena dia melihat praktek-praktek kerja anggota DPR dan juga termasuk supporting system di Setjen DPR,” ujar Djaka usai Kuliah Umum MDRR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya berharap peserta MDRR ini yang notabene mempunyai pengalaman secara utuh mengenai DPR, cara kerja, prosedur kerjanya, dinamika yang ada di DPR ini dapat memberikan pengalamannya tersebut. Serta, informasi yang dilihatnya secara langsung tentang DPR secara utuh kepada teman, keluarga dan masyarakat sekitarnya.
Dijelaskan Djaka, dalam Kuliah Umum kali ini, Pustekinfo diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan sharing, serta diskusi seputaran IT di DPR RI. Misalnya terkait peran dan fungsi Pustekinfo diantarahnya memastikan bahwa layanan-layanan, kerja, dan proses-proses di DPR itu bisa terfasilitasi dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan kata lain, tujuan dari kuliah umum hari ini menurut Djaka adalah memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana sebetulnya peran dari Pustekinfo dalam proses kerja di DPR RI.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Legislatif (Pusbangkom) ini juga memaparkan bahwa sejak tahun 2010 dimana layanan IT DPR berdiri itu memiliki ratusan aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja di DPR RI. Namun, lama kelamaan banyaknya aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja tersebut malah “merepotkan” DPR sendiri. Hingga kemudian pihaknya bersama Tim Pustekinfo bekerjasama dengan Universitas Indonesia di bawah pimpinan Profesor Yudo membuat strategi tersendiri yang disebut Rencana Induk Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (RITIK).
“RITIK ini semacam cetak birunya, guidance bagaimana teknologi informasi itu dikembangkan ke depannya. Tadi kita sampaikan bahwa kita sudah ada RITIK mulai tahun 2020 sampai 2025 dan ini juga kita evaluasi setelah itu nanti akan kita rubah lagi atau kita kembangkan lagi menjadi RITIK 2024-2027. karena apa? karena teknologi informasi dan perkembangan sangat cepat, untuk kita bisa mengantisipasi perkembangan seperti apa, dari sisi teknologinya seperti apa, aplikasinya, infrastruktur, termasuk juga Sumber daya manusianya,” paparnya.
Djaka menambahkan, melalui RITIK, pihaknya akan terus mengintegrasikan ratusan aplikasi yang ada di DPR menjadi 15 klaster besar. “Sejauh ini dari 120 an aplikasi yang ad adi DPR telah diintegrasikan menjadi 50 an aplikasi. Ke depan aplikasi sejenis akan terus diintegrasikan lagi sehingga menjadi 15 aplikasi besar yang ada di DPR RI,” pungkasnya.
Komisi VI Dorong Bali Jadi Destinasi Wisata Premium
Gobel Sampaikan Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden
Peserta Magang Di Rumah Rakyat Diharapkan Jadi “Duta” untuk DPR RI
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Indonesia Cari Solusi Solid Hadapi Pelemahan Rupiah
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
