Connect with us

Hari Maritim Nasional, Pemerintah Kembali Dengungkan Kemandirian Maritim

Pelabuhan Bitung, salah satu dari pelabuhan internasional yang digadang-gadang akan menjadi pintu gerbang maritim di wilayah utara. Foto: Novianto / Fakta.News

Jakarta – Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 249/1964, Indonesia hari ini, 23 September 2017, tengah merayakan Hari Maritim Nasional. Adapun Hari Maritim Nasional ini dirayakan dengan serangkaian Kampanye Keselamatan Pelayaran.

Dalam rangka memeriahkannya, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengadakan kegiatan sosial dan gerakan bersih pantai di seluruh UPT Ditjen Hubla sebagai perwujudan cinta maritim. Kegiatan ini sudah dilakukan, sekaligus menyambut perayaan Hari Maritim Sedunia (World Maritime Day) yang bakal dirayakan pada 28 September 2017 mendatang dengan tema Connecting Ships, Ports and People.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani, mengatakan bahwa perayaan Hari Maritim Nasional merupakan momentum bagi jajarannya untuk mengoptimalkan sektor maritim. Hal ini menurutnya juga upaya mendukung cita-cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita memang telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden juga memiliki visi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.

Maka saat ini Pemerintah pun fokus memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut, dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat. Tak lupa juga pembangunan kekuatan ekonomi masyarakat yang nantinya membuat kemandirian maritim bisa terwujud.

“Untuk itu, Ditjen Perhubungan Laut ikut merayakan Hari Maritim Nasional dengan mewujudkan konektivitas antar pulau melalui Tol Laut sebagai bagian dari Kemandirian Maritim Indonesia yang tentunya merupakan poin penting dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Bay.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat ada beberapa program yang sudah berjalan untuk menunjukkan sektor transportasi laut sebagai faktor pendukung kemandirian maritim.

Pertama tentu saja pelaksanaan Tol Laut yang telah memberikan kontribusi dan manfaat, khususnya dalam menekan angka disparitas harga, serta meningkatkan pemerataan ekonomi. Meminjam pernyataan Presiden Jokowi, tol laut telah menjadi tonggak baru untuk menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Bay juga merinci bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang yang ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada tahun 2017. Saat ini sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT Pelni melalui penugasan, dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum.

“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN mengoptimalkan fungsi dan peran “Rumah Kita” sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program tol laut,” imbuhnya.

Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukkan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.

“Dengan adanya pemanduan oleh Indonesia di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas Bay kembali.

Sementara dari sisi kepelabuhanan, terbatasnya APBN yang dimiliki Pemerintah, maka dibutuhkan peran serta swasta dan BUMN dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi laut, khususnya di bidang kepelabuhanan yang salah satunya melalui skema Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) antara Pemerintah dengan Operator.

“Saat ini baru ada Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete yang sudah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan BMN. Ke depan, masih ada 18 pelabuhan lagi yang akan dikerjasamakan melalui skema kerjasama pemanfaatan BMN dengan operator baik BUMN, BUMD maupun swasta,” ujar Bay.

Dengan kerjasama pemanfaatan BMN tersebut, menurut Bay akan menghasilkan kemandirian dan tidak bergantung pada pihak lain, sehingga pada akhirnya menjadi langkah maju untuk mendominasi di dunia maritim.

Selamat Hari Maritim Nasional

Novianto

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya