Hari Maritim Nasional, Pemerintah Kembali Dengungkan Kemandirian Maritim
Jakarta – Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 249/1964, Indonesia hari ini, 23 September 2017, tengah merayakan Hari Maritim Nasional. Adapun Hari Maritim Nasional ini dirayakan dengan serangkaian Kampanye Keselamatan Pelayaran.
Dalam rangka memeriahkannya, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengadakan kegiatan sosial dan gerakan bersih pantai di seluruh UPT Ditjen Hubla sebagai perwujudan cinta maritim. Kegiatan ini sudah dilakukan, sekaligus menyambut perayaan Hari Maritim Sedunia (World Maritime Day) yang bakal dirayakan pada 28 September 2017 mendatang dengan tema Connecting Ships, Ports and People.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani, mengatakan bahwa perayaan Hari Maritim Nasional merupakan momentum bagi jajarannya untuk mengoptimalkan sektor maritim. Hal ini menurutnya juga upaya mendukung cita-cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita memang telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden juga memiliki visi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.
Maka saat ini Pemerintah pun fokus memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut, dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat. Tak lupa juga pembangunan kekuatan ekonomi masyarakat yang nantinya membuat kemandirian maritim bisa terwujud.
“Untuk itu, Ditjen Perhubungan Laut ikut merayakan Hari Maritim Nasional dengan mewujudkan konektivitas antar pulau melalui Tol Laut sebagai bagian dari Kemandirian Maritim Indonesia yang tentunya merupakan poin penting dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Bay.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat ada beberapa program yang sudah berjalan untuk menunjukkan sektor transportasi laut sebagai faktor pendukung kemandirian maritim.
Pertama tentu saja pelaksanaan Tol Laut yang telah memberikan kontribusi dan manfaat, khususnya dalam menekan angka disparitas harga, serta meningkatkan pemerataan ekonomi. Meminjam pernyataan Presiden Jokowi, tol laut telah menjadi tonggak baru untuk menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.
Bay juga merinci bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang yang ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada tahun 2017. Saat ini sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT Pelni melalui penugasan, dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum.
“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN mengoptimalkan fungsi dan peran “Rumah Kita” sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program tol laut,” imbuhnya.
Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukkan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.
“Dengan adanya pemanduan oleh Indonesia di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas Bay kembali.
Sementara dari sisi kepelabuhanan, terbatasnya APBN yang dimiliki Pemerintah, maka dibutuhkan peran serta swasta dan BUMN dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi laut, khususnya di bidang kepelabuhanan yang salah satunya melalui skema Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) antara Pemerintah dengan Operator.
“Saat ini baru ada Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete yang sudah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan BMN. Ke depan, masih ada 18 pelabuhan lagi yang akan dikerjasamakan melalui skema kerjasama pemanfaatan BMN dengan operator baik BUMN, BUMD maupun swasta,” ujar Bay.
Dengan kerjasama pemanfaatan BMN tersebut, menurut Bay akan menghasilkan kemandirian dan tidak bergantung pada pihak lain, sehingga pada akhirnya menjadi langkah maju untuk mendominasi di dunia maritim.
Selamat Hari Maritim Nasional
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
