Presiden Jokowi: Selamat Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia
Jakarta – Menapaki usia 70 tahun, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki catatan perjuangan yang sangat panjang. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo melihat bahwa perjuangan dan peranan IDI tidak hanya sebatas pada memadukan segenap potensi dokter Indonesia dan mengembangkan iptek kedokteran, tapi juga selalu meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.
Peran besar tersebut tentunya membutuhkan dukungan penuh dan kerja sama erat banyak pihak agar IDI dapat mencapai tujuannya itu.
“Saya yakin dalam perjuangan panjang itu, IDI tidak bisa sendirian. IDI berada dalam ekosistem yang di dalamnya ada lembaga pendidikan, ada profesi-profesi lain, ada industri, dan sebagainya. Ini memerlukan sinergi dan kerja sama yang erat sehingga apa yang menjadi tujuan IDI akan bisa tercapai,” ujar Presiden saat memberikan sambutan secara virtual pada Tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-70 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Sabtu (24/10).
Bekerja dalam ekosistem tersebut egosentrisme lembaga-lembaga jelas harus dihilangkan. Semua lembaga terkait harus mampu bekerja sama dan bergandeng erat dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
“Pandemi ini memberi banyak pelajaran kepada kita. Semakin kita tahu kelemahan-kelemahan yang harus segera kita perbaiki. Karena itu, situasi sulit yang sedang kita hadapi digunakan sebagai momentum untuk melakukan transformasi termasuk dalam reformasi sistem kesehatan di negara kita,” ucapnya.
Reformasi tersebut di antaranya dapat dimulai dari sisi pencegahan. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat adalah prioritas utama di mana dukungan dari sektor nonkesehatan, kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, serta dukungan dari organisasi sosial keagamaan sangat dibutuhkan.
Namun, pada saat yang sama, penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, pengembangan rumah sakit dan balai-balai kesehatan, serta industri obat-obatan dan alat-alat kesehatan di Tanah Air harus terus dilakukan. Selama pandemi ini misalnya, telah banyak inovasi yang dikembangkan oleh para peneliti dan inovator di dalam negeri.
“Rapid diagnostic test, emergency ventilator, mobile lab biosafety yang dilengkapi dengan PCR, penggunaan artificial intelligence untuk penegakan diagnosis COVID-19, dan aplikasi COVID Track untuk membantu dokter memantau mobilitas pasien, serta kita mempercepat clinical trial dan produksi massal vaksin Merah Putih,” tuturnya.
Pandemi ini sekaligus menjadi momentum bagi penguatan ketahanan kesehatan dan kapasitas pelayanan kesehatan nasional. Cara-cara luar biasa harus segera dilakukan untuk menangani berbagai persoalan terkait kesehatan masyarakat mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, hingga prioritas pada penurunan angka stunting di Tanah Air.
Selain itu, kesempatan bagi para generasi muda dokter, utamanya dokter spesialis, untuk meningkatkan kualitas kesehatan di seluruh pelosok negeri juga harus terus diupayakan.
“Karena itu saya berharap agar IDI menjadi bagian dalam gerbong reformasi sistem kesehatan. Keberhasilan reformasi ini tidak ditentukan oleh kerja pemerintah semata, tapi memerlukan dukungan penuh dari organisasi profesi dan juga masyarakat. Saya yakin dengan semangat kolaborasi maka transformasi sistem kesehatan akan bisa kita lakukan dan segera membawa manfaat pada masyarakat menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera,” kata Presiden.
Di penghujung sambutannya, Kepala Negara menyampaikan salam bagi para dokter yang tengah bertugas di tempat-tempat yang sulit terjangkau di pelosok Tanah Air serta yang saat ini sedang berjuang untuk merawat pasien-pasien COVID-19.
“Untuk semua dokter yang tergabung pada Ikatan Dokter Indonesia, selamat ulang tahun yang ke-70. Tetaplah menjadi penjaga harapan, berjuang untuk kemanusiaan,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
