Harga Minyak Tertinggi dalam Dua Tahun Didorong Ketegangan Timur Tengah
New York – Pada akhir perdagangan Senin, minyak bertahan dalam kisaran ketat, setelah sempat menguji level yang lebih rendah, dengan dukungan dari ketegangan Timur Tengah yang diimbangi oleh meningkatnya produksi Amerika Serikat.
Patokan internasional, harga minyak mentah Brent turun 36 sen atau 0,6 persen menjadi USD63,16 per barel.
Patokan Amerika, minyak berjangka West Texas Intermediate (WTI), naik dua sen menjadi USD56,76 per barel, demikian laporan Reuters, di New York, Senin (13/11) atau Selasa (14/11) dini hari WIB.
Pekan lalu, Brent naik menjadi USD64,65 per barel, level tertinggi sejak Juni 2015, dan WTI mencapai USD57,92, tertinggi sejak Juli 2015.
Situasi ketegangan di Timur Tengah telah mendukung pasar, terlepas dari kekhawatiran bahwa outputdapat meningkat lebih jauh. “Peningkatan oleh Arab Saudi untuk memproduksi lebih dari 10 juta barel per hari akan terdaftar lebih banyak,” kata John Kilduff, mitra di Again Capital. “Ini adalah tingkat risiko geopolitik yang baru.”
Aksi bersih-bersih dalam kepemimpinan Arab Saudi oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, bulan ini, adalah salah satu faktor utama yang meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas politik produsen minyak terbesar di kawasan tersebut.Dari sisi penawaran, ketegangan di Timur Tengah menimbulkan prospek gangguan, kata para pedagang.
Kekhawatiran regional lainnya termasuk perang di Yaman dan meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan Iran juga menjadi perhatian investor.
Para pedagang mengatakan belum jelas apakah gempa kuat yang menghantam Iran dan Irak, Minggu, mempengaruhi produksi minyak di kawasan ini.
Akhir pekan lalu, Bahrain mengatakan ledakan yang mengakibatkan kebakaran pada jaringan pipa minyak utamanya, Jumat, disebabkan oleh sabotase, yang menghubungkan serangan tersebut ke Iran. Namun Iran membantah turut berperan dalam insiden tersebut.
Para pedagang juga mengatakan harga minyak mentah mendapatkan dorongan dari penurunan produksi yang dipimpin oleh Organisasi Negara Eksportir Minyak (OPEC ) dan Rusia, yang memberikan kontribusi terhadap penurunan signifikan dalam mengatasi kelebihan pasokan yang telah membebani pasar sejak 2014.
OPEC memperkirakan permintaan minyaknya lebih tinggi pada 2018 dan mengatakan kesepakatan pemotongan produksi dengan produsen saingannya telah mengurangi kelebihan minyak dalam penyimpanan, mengarah ke pasar global yang lebih ketat tahun depan. Namun, juga menunjukkan bahwa produksi Saudi meningkat di atas 10 juta barel per hari.
Tingkat persediaan yang dipegang oleh industri di atas rata-rata lima tahun “telah turun lebih dari 50 persen pada 2017, dengan persediaan saat ini sekitar 160 juta barel,” kata konsultan Timera Energy. “Jika tren saat ini terus berlanjut, persediaan kemungkinan akan kembali ke rata-rata lima tahun pada tahap tertentu di 2018,” paparnya, sambil menambahkan bahwa permintaan yang kuat juga membantu mengurangi kelebihan pasokan.
OPEC berupaya untuk mendorong stok ke tingkat rata-rata lima tahun.
Di sisi lain, produsen Amerika menambahkan sembilan rig minyak pada pekan lalu, lompatan terbesar sejak Juni, meningkatkan jumlahnya menjadi 738, kata perusahaan jasa energi Baker Hughes, Jumat.
Jumlah rig turun pada Agustus, September dan Oktober, namun kenaikan minggu lalu merupakan yang kedua dalam tiga pekan, mengindikasikan bahwa industri minyak Amerika cukup nyaman untuk beroperasi pada harga saat ini.
J. Jams
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
